PPNSI JABAR

Petani Akan Peroleh Kredit
Untuk Meningkatkan Hasil Tani, Terutama Beras

BANDUNG, (PR).-
Petani di Jawa Barat tidak lama lagi akan memperoleh akses kredit, sebagai modal untuk meningkatkan hasil pertanian terutama beras. Hal itu dimungkinkan, menyusul disepakatinya MoU antara Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Departemen Pertanian, Departemen Perkebunan, Departemen Kehutanan, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Bukopin, serta beberapa perusahaan pupuk.

"Jawa Barat bahkan sudah melakukan upaya lanjutan dari MoU dengan menginventarisasi kelompok tani, yang dilakukan KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan), menjaring siapa saja yang akan diberikan permodalan melalui kredit," ujar Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat Agusdin Fariedh, di sela-sela kuliah Umum "Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Krisis Pangan" di Universitas Padjajaran, Jln. Dipati Ukur, Bandung, Rabu (16/7).

Menurut Fariedh, pemberian permodalan ini dilakukan untuk menggerakan hasil tanam mereka agar lebih baik, dalam rangka ketahanan pangan dan harapannya dijual ke Bulog. "Peran Bulog di sini sebagai penyangga program peningkatan hasil pertanian dan diharapkan hasilnya nanti bisa dijual ke Bulog, tentu saja dengan harga yang sudah ditetapkan, sehingga pasokan beras Bulog lebih stabil. Namun, kami tidak memaksa harus dijual ke Bulog, Ya etika bisnislah," ujarnya.

Fariedh mengatakan, selain peningkatan produksi beras dalam rangka menjaga ketahanan pangan, MoU yang ditandatangani 12 Juli ini merupakan langkah untuk menjalin kooordinasi antarberbagai pihak, yang terlibat dalam memajukan pertanian. "Melalui kooordinasi ini komunikasi dapat terbangun, sehingga kita lebih solid menentukan langkah memantapkan ketahanan pangan," katanya.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah BRI Kantor Wilayah Bandung Yasirin Ginting S mengatakan, sampai saat ini belum ada perintah dari BRI pusat tentang penyaluran kredit itu. "Kami belum bisa menjelaskan bagaimana mekanismenya, karena memang belum ada perintah dari BRI pusat. Koordinasi dilakukan di pusat, kami nanti hanya melaksanakannya saja," ujar Yasirin.

Raskin oleh Depsos

Menanggapi hal itu, wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Entang Sastraatmadja mengatakan bahwa sebelumnya sudah banyak program kerja sama pemberian kredit yang dilakukan Bulog. "Namun, setelah dievaluasi sampai saat ini tidak ada yang berhasil," ujarnya.

Menurut Entang, hal itu disebabkan karena petani hanya ditempatkan sebagai objek dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan instansi pemerintah. "Petani tidak pernah ditanya dan dilibatkan apa yang paling dibutuhkan," ujarnya.

Apabila program itu tetap dijalankan, kata Entang, sebaiknya setiap instansi memberikan pendampingan intensif pada petani yang diberikan bantuan kredit. "Pertanian itu sulit diprediksi di atas kertas, dengan adanya pendampingan mereka tahu apa yang terjadi di lapangan. Hal itu, dapat membantu instansi dalam mengeluarkan kebijakan selanjutnya," ujarnya.

Sementara itu, terkait dialihkannya penyaluran beras miskin melalui Departemen Sosial mulai 2009, Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar mengatakan, fungsi Perum Bulog sebagai pengatur cadangan beras tidak akan berubah, meskipun penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) akan dikendalikan Departemen Sosial.

"Lihat dari kacamata positifnya bukan berarti ingin mengganti Bulog, melainkan sebagai mitra dalam menyalurkan raskin. Peran Depsos nanti merupakan leading sector dari segi administrasi dan keuangan," ujarnya. (CA-186/CA-185/CA-180)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Kamis 17 juli 2008