PPNSI JABAR

Lembaga Pengatur Air Perlu Dibentuk
Aspirasi Dalam Dialog Nasional Petani Padi dan Palawija

SUBANG, (PR).-
Sejumlah petani yang tergabung dalam Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) berharap agar pemerintah membentuk lembaga khusus yang mengurusi pengairan bagi pertanian.

Bahkan, jika perlu, Ditjen Sumber Daya Air yang saat ini berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dialihkan ke dalam naungan Departemen Pertanian agar lembaga tersebut lebih berpihak kepada para petani dalam hal pembagian air.

Demikian salah satu benang merah yang mengemuka dalam acara Dialog Nasional Petani Padi dan Palawija, di Balai Pertemuan Sang Hyang Seri, Desa Sukamadi Kec. Ciasem Kab. Subang, Rabu (23/7).

Saat ini, kepentingan para petani untuk mendapatkan air, terkesan kalah oleh industri. "Lihat saja, aliran air untuk industri tak pernah putus, sedangkan untuk pertanian kerap tersendat," ujar seorang peserta dialog asal Subang, ketika ditemui saat rehat.

Menurut dia, di saat musim kemarau, pemerintah harus lebih bijak dalam membagi air yang berasal dari Bendungan Jatiluhur. Artinya, kepentingan pertanian jangan dikalahkan oleh kepentingan industri dan kebutuhan minum masyarakat Jakarta.

Dia mengatakan hal itu, karena pemerintah terkesan lebih mementingkan industri dalam melakukan pembagian air. Padahal, sesuai konsep awal, Bendungan Jatiluhur dibangun untuk menunjang sektor pertanian dan pembangkit tenaga listrik, bukan menunjang sektor industri.

Di tempat yang sama, Ketua Wamti Agusdin Pulungan mengatakan, meningkatnya harga pangan dunia ternyata tidak bisa mendongkrak kesejahteraan petani di Indonesia. Hal itu terjadi akibat pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan harga pangan murah dan terjangkau.

"Salah satu contoh adalah kebijakan 1 Februari 2008 di mana pemerintah membebaskan bea impor dan ekspor beras. Hal itu, telah membuat harga beras lokal tertekan," kata Agusdin.

Dikatakan pula, sekarang ini komunitas petani telah menjadi objek penderita paling bawah dibandingkan dengan komunitas masyarakat lainnya. Padahal, petani merupakan komunitas terbesar yang ada di negeri ini.

Pernyataan Ketua Wamti tersebut ternyata diamini peserta dialog asal Kab. Bandung, Adang Barnas. Menurut dia, pemerintah harus memproteksi produksi pangan lokal dengan cara membeli hasil produksi tersebut dengan harga yang layak.

Menanggapi hal itu Ketua Badan Ketahanan Pangan Nasional Ahmadi Suryana, yang datang mewakili Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, saat ini pihak Deptan tengah konsen dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu contoh, Deptan secara tegas melarang impor beras agar harga beras lokal tidak melorot.

Selain itu, Deptan juga berupaya meningkatkan produksi padi nasional dengan menyebar bibit berlabel secara cuma-cuma kepada para petani. (A-106)***

Sumber: Pikiran Rakyat, Kamis 24 Juli 2008