PPNSI JABAR

90 PERSEN PASAR BERAS DIKUASAI PEDAGANG

Sumber : Suara Pembaruan (12/05/2008, 15:18:36)

[JAKARTA] Kondisi stok beras nasional masih rawan aksi spekulasi, karena 90 persen beras dikuasai oleh pedagang. Sedangkan, Perum Bulog diperkirakan hanya menguasai sekitar enam persen, sedangkan sisanya, empat persen, berada di tangan petani.

Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi), Ferry Friatna kepada SP, Sabtu (10/11) mengatakan, dari total produksi beras di Jawa Barat, sekitar 6 juta ton, Bulog hanya mampu menyerap 350.000 ton beras atau sekitar enam persen. Akibatnya, sekitar 90 persen pasar beras di Jawa Barat dikuasai pengusaha swasta.

Kondisi tersebut, terjadi karena terlambatnya kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan gabah, yang diberlakukan menjelang usianya musim panen raya. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan akan memicu kenaikan biaya produksi padi, sehingga harga beras cenderung terus naik.

Kondisi paling rawan akan terjadi mulai bulan Oktober 2008 hingga Januari 2009, karena biasanya jumlah produksi beras lebih sedikit dibandingkan kebutuhan konsumsi bulanan secara nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Baran Wirawan mengatakan, dominasi pasar beras di tangan pedagang menyebabkan kenaikan HPP beras tidak berpengaruh pada kesejahteraan petani. Ini karena petani menjual produksi dalam bentuk gabah bukan dalam bentuk beras.

Dengan HPP gabah kering panen Rp 2.200/kg, idealnya petani bisa memperoleh keuntungan Rp 600 - Rp 700/kg. Namun praktiknya, gabah petani dihargai jauh dibawah HPP yang diterapkan pemerintah.

Oleh karena itu, Baran mendesak pemerintah mempercepat realisasi program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) agar petani mulai mengarah ke industri pedesaan agar mendapatkan nilai tambah. Baran juga mendesak pemerintah mengamankan distribusi pupuk di saat musim tanam kembali dilakukan di sejumlah sentra produksi beras saat ini.

"Kenaikan BBM jangan sampai dimanfaatkan para spekulan untuk menyelewengkan pupuk bersubsidi, sehingga membuat petani terpaksa membeli di pasar bebas dengan harga mahal," katanya.

Tingginya biaya produksi dikhawatirkan akan berimbas pada turun drastisnya produksi beras karena petani enggan menanam padi. "Yang dibutuhkan petani saat ini adalah jaminan kemudahan akses atas sarana produksi pertanian serta harganya terjangkau. Kompensasi kenaikan harga BBM untuk petani harus bisa memberi garansi terjangkaunya harga sarana produksi oleh petani," ujarnya. [L-11]