PPNSI JABAR

2011-01-28T00:12:00.002+07:00

243 Ekor Sapi & Kerbau di Kuningan Terancam Parasit Darah
Kamis, 27/01/2011 - 18:26

Petugas dari Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet Sub Unit Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Losari Cirebon, mengambil sampel peses, ulas darah dan serum darah dari sapi yang sakit di Desa Sukasari Kab.Kuningan, guna dilakukan penelitian. *

KUNINGAN, (PRLM).- Sedikitnya 243 ekor ternak sapi dan kerbau milik warga di Desa Sukasari, Kec.Karangkancana, Kab.Kuningan, kini dinyatakan terancam setelah sebelumnya ada puluhan ekor sapi menderita sakit dan enam ekor dinyatakan positif terserang parasit darah yang bisa menular ke ternak lainnya.

“Bila hal ini tidak segera diatasi dikhawatirkan ternak sapi dan kerbau lainnya akan menjadi korban sia-sia, karena parasit darah sangat berbahaya. Oleh karena itu, warga setempat perlu melakukan gerakan pemberantasan insek misalnya dengan menggunakan kapur barus dan penyemprotan termasuk memperbaiki dan menjaga sanitasi,” tutur Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kab. Kuningan, Ir.Hj. Triastami yang disampaikan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner) pada Kantor Dinas Pertanian Kab.Kuningan, Ir. Sofyan Sahori, MP, Kamis (27/1).

Dijelaskan Sofyan, di Kec. Karangkancana tercatat sekitar 800 ekor sapi dan peristiwa itu sudah dilaporkannya kepada Dinas Peternakan Prov.Jawa Barat sekaligus permohonan kiriman obat, karena secara bertahap akan dilakukan penyuntikan vitamin dan antibiotik terhadap ratusan ekor sapi dan kerbau sebagai antisipasi dengan harapan tidak tertulari.

Baik Sofyan maupun sejumlah petugas peternakan, mengaku kesulitan dan harus bekerja ekstra dalam melakukan penyuntikan, karena manajemen dan sitem pemeliharaannya masih tradisional dengan cara ekstensif, ternak digembalakan seharian di lahan kehutanan dan sore hari bahkan menjelang malam, baru dikandangkan yang letaknya juga masih di kawasan perhutanan, dengan kondisi sanitasi buruk di sekitar kandang sangat memudahkan penyakit itu menyebar lebih luas.

Munculnya penyakit parasit darah, di antaranya bisa melalui gigitan lalat khusus yang melekat di tubuh sapi, lalat berbadan belang dan jenis lainnya, termasuk gigitan kutu sapi yang bersarang pada bagian badan hewan itu dan gigitannya bisa mengakibatkan kematian. Selain itu, juga serangan cacing parasit bisa muncul apabila sanitasi tidak terpelihara.

Seperti diberitakan kemarin, jajaran Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kab.Kuningan, tengah melakukan penelitian secara seksama munculnya penyakit anaplasma yang menyerang puluhan ekor sapi di Desa Sukasari Kec. Karangkancana, sehingga sapi milik peternak itu tiba-tiba sakit bahkan enam ekor di antaranya mati mendadak dan positif terserang parasit darah.

Kondisi ternak di Desa Sukasari sampai saat ini, masih terdapat sapi yang sakit dengan gejala kurang napsu makan, badan kurus, bulu mudah rontok dan anemia. Bahkan ada sepuluh ekor sapi dipotong paksa karena engkrog (sakit tak ada harapan hidup) dan oleh pemiliknya dijual\ dengan harga atara Rp 400.000 s/d Rp 1,5 juta per ekor, padahal biasanya laku dijual antara Rp 5-6 juta per ekor, bahkan bisa laku Rp 8 juta untuk sapi kurban.

Disebutkan Sofyan, pihaknya masih menunggu hasil laboratorium setelah mengambil sampel peses, ulas darah dan serum darah dari sejumlah sapi di beberapa kandang yang dicurigai terserang parasit yang kemudian dikirimkan ke UPTD Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet Sub Unit Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Losari Cirebon, yang merupakan cabangnya dari Balai Penelitian dan Laboratorium Veteriner Cikole Lembang Bandung.

Sumber : PR Online, Kamis 27 Januari 2011

2011-01-28T00:06:00.001+07:00

Ribuan Nelayan Pertanyakan Pembangunan PPI Pangandaran
Kamis, 27/01/2011 - 21:28

CIAMIS, (PRLM).- Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Dusun Cikidang , Desa Babakan, Kecamatan, Pangandaran, Ciamis, kembali mengundang tanya ribuan nelayan di Pangandaran. Pasalnya, pembangunannya kembali terhenti, padahal belum selesai.

“Aneh, kenapa tidak ada yang kerja lagi? Padahal pembangunannya belum selesai dan kami, nelayan, ingin segera memiliki dermaga tempat menyimpan perahu,” kata Tugino (42) dan Yana, nelayan Pangandaran kepada “PRLM”, Kamis (27/1).

Menurut Tugino, di tahun 2010, pembangunan PPI yang dimulai tahun 2001 itu sempat terhenti beberapa kali, dengan alasan dana tidak mencukupi. Pertengahan 2010 kembali dilanjutkan, tetapi terhenti lagi selama beberapa bulan. Pada November 2010, kata dia, pembangunannya kembali dilanjutkan sampai Desember 2010. Tetapi sekarang sudah berhenti lagi. “Kenyataan itu tentu saja menyebabkan kami bertanya. Sebenarnya, masalahnya apa sehingga pembangunannya tidak lancar?” tanya Tugino lagi.

Akibat masih belum rampungnya PPI yang didambakan nelayan tersebut, hingga sekarang, para nelayan masih harus menambatkan perahunya di sepanjang Sungai Cikidang, atau di kawasan Cagar Alam, Pangandaran.

Menurut Yana, karena Sungai Cikidang dangkal dan pantai di kawasan Cagar Alam sudah padat oleh perahu, ribuan nelayan kalau akan melaut dan sehabis melaut, harus bersusah payah mengambil dan menyimpan perahu. “Ya, akhirnya mengambil susah, menyimpan pun susah,” ujarnya.

Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Ciamis Ahmad Yusuf ketika dikonfirmasi juga mempertanyakan terbengkalainya pembangunan PPI Cikidang. Kata dia, kenyataan itu hendaknya tidak terjadi jika perhatian pemerintah terhadap nelayan besar.

“Saya sebenarnya memahami kesulitan keuangan yang dihadapi pemerintah terkait pembangunan PPI Cikidang. Tetapi ada baiknya, khusus pembangunan mulut pelabuhan diutamakan agar nelayan bisa menambatkan perahu di dermaga, walau belum selesai,” kata dia.

Sebelumnya, dalam keterangannya kepada “PR”, Bupati Ciamis Engkon Komara mengatakan bahwa untuk membangun dan menyelesaikan PPI Cikidang itu, pihaknya memerlukan dana mencapai Rp 150 miliar. Dana sebesar itu, tidak bisa diperoleh dengan mudah.

“Kami berharap, pemerintah pusat memperhatikan keinginan ribuan nelayan untuk segera memiliki pelabuhan pendaratan ikan. Pemkab Ciamis telah mengusulkan anggaran sekitar Rp 150 miliar kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan saja bisa dipenuhi,” kata Engkon.

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Kamis 27 Januari 2011

2011-01-28T00:02:00.000+07:00

Petani Karawang Keluhkan Turunnya Harga Gabah
Kamis, 27/01/2011 - 20:41

KARAWANG, (PRLM).- Petani di Kabupaten Karawang mengeluhkan turunnya harga gabah. Harga gabah yang sebelumnya mencapai Rp 4.000 per kilogram, kini berkisar antara Rp 3.000 hingga Rp 3.500 perkilogram.

"Tergantung dari jenis gabahnya, kalau bagus paling juga hanya dibeli Rp 3.500 perkilogram. Kalau musim panen begini, biasanya kebanyakan petai jual gabah basah, jadi habis panen langsung dijual ke tengkulak," ucap Masni (34), petani Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe, Kamis (27/1).

Wasni menuturkan penurunan harga gabah dikarenakan musim hujan,hingga tengkulak lebih lama mengeringkan gabah untuk digiling menjadi beras. "Katany tengkulak seperti itu, semua petani yang panen, juga dipatok harga yang sama. Padahal musim panen lalu, harga bisa mencapai Rp 4.000 per kilogram," katanya.

Wasni mengatakan, dalam satu hektare sawah, biasanya bisa memanen hingga lima ton gabah basah. Meski masih untung dengan biaya produksi yang dikeluarkan, namun, kata Wasni, harga gabah yang turun membuat keuntungan petani menjadi lebih sedikit.

"Belum lagi kamish mengeluarkan biaya yang lebih besar karena harga obat-obatan pemberantas hama (pestisida) naik hingga 30 persen."Dalam satu hektare, membutuhkan sekitar satu liter pestisida dengan harga Rp 70.000 kini bisa mencapai Rp 100.000," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Wawan (40). Ia mengatakan sebelum padi dipanen, tengkulak juga sudah menawar gabah dengan harga kebih rendah. "Kami sempat kecewa kok harga gabah turun lagi, padahal sempat naik. Namun, bagaimana lagi, semua petani juga menjual gabahnya dengan harga Rp 3.500 perkilogram," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Produksi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Karawang, Nanang Sumpena mengatakan hingga 15 Januari 2011, tercatat areal yang sudah dipanen seluas 522 ha dari 94.311 ha rencana tanam. Sedangkan rata-rata produksi mencapai 5,93 ton per ha. "Dengan demikian, gabah masih langka sekarang," katanya.

Suber : Pikiran Rakyat Online, Kamis 27 Jan 2011

2011-01-25T23:28:00.001+07:00

Kebutuhan Daging Sapi Diperkirakan Naik

Kebutuhan daging sapi pada 2011 diperkirakan naik jika dibandingkan dengan tahun 2010. Maka dengan meningkatnya kebutuhan daging tersebut akan memberi peluang besar bagi pelaku industri peternakan

“Konsumsi daging di tahun ini diperkirakan menjadi 2,2 kg/kapita jika dibandingkan tahun 2010 yang hanya 2 kg /kapita. Berarti kebutuhan daging sapi meningkat 6,5 persen jika dibandingkan konsumsi dalam negeri pada 2010 atau menjadi 487 ribu ton,” kata Yudi Guntara Ketua Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI),di Jakarta, Rabu (5/1).

Yudi mejelaskan, di bidang perunggasan, pada 2011 diharapkan mengalami peningkatan produksi, untuk telur naik dari 1,2 juta ton menjadi 1,5 juta ton. Sedangkan untuk Day Old Chicken (DOC) atau anak ayam diperkirakan sebanyak 9,6 juta ekor dari 8,8 juta ekor pada 2010.

Sementara itu, Dewan Pertimbangan Organisasi ISPI Syukur Iwantoro berpendapat, untuk menekan impor sapi maupun daging maka perlu ditumbuhkannya BUMN untuk perbibitan sapi (potong dan perah). Sebab selama ini Indonesia melakukan impor sapi dari Australia, Selandia Baru (New Zealand), Kanada, dan Amerika. “Pemerintah tidak harus membangun BUMN perbibitan sapi namun dapat memanfaatkan yang sudah ada yakni PT. BULI,” katanya.

Kemudian, lanjut Syukur, saat ini diperlukan adanya peningkatan daya saing melalui pemberian insentif bagi usaha peternakan dengan kredit peternakan yang sudah ada. "Kita juga harus bisa meyakinkan perbankan berbisnis di peternakan sama prospeknya dengan bisnis di kelapa sawit," kata Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian.

Selain itu, investasi di sector pertanian hingga saat ini (2011) terus menurun. Bahkan, investasi peternakan mendekati 0%. Rendahnya minat investasi antara lain karena iklim investasi yang tidak kondusif akibat hambatan birokasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta perizinan yang berbelit.

Padahal menurunnya investasi di sektor pertanian dapat meresahkan semua kalangan, karena di sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja. “Sementara itu, 2005-2009 investasi modal dalam negeri hanya naik 23,03% dari Rp 30,7 triliun menjadi Rp 37,8 triliun,” pungkasnya.

Sumber : Majalah Agrina Tgl 10 Januari 2011

2008-08-08T16:01:00.001+07:00

Jagung kini jadi primadona. Semua pelaku usaha kecipratan untung. Bagaimana lika-liku bisnisnya?

Harga jagung kian melambung. Pertengahan bulan lalu sempat menembus Rp4.100 per kg pipilan kering. Padahal harga tertinggi tahun lalu berkisar Rp2.400—Rp2.500 per kg. Tentu harga tinggi itu sangat menggiurkan bagi pelaku usaha. Apalagi tren harganya diperkirakan akan tetap tinggi sampai akhir tahun.

Demikian ungkap Dolly Libra, Purchasing Manager, PT Cheil Jedang Super Feed, produsen pakan ternak di Serang, Banten. “Perkembangan harga yang cenderung meningkat akan menggairahkan pelaku usaha jagung dalam negeri,” imbuhnya.

Mulyadi, pengepul jagung di Pasar Katibung, Lampung Selatan, membenarkan pendapat Dolly. “Setiap tahun harga jagung rata-rata naik. Karena sekarang jagung tidak saja digunakan untuk bahan baku pakan ternak tapi juga diolah menjadi bahan bakar nabati,” ucapnya.

Tahun lalu, lanjut Mulyadi, harga jagung di tingkat petani Rp1.300-an per kg. Musim panen pertama tahun ini naik menjadi Rp1.600-an per kg dan akhir Juli lalu mencapai Rp2.000-an per kg. Bahkan harga jagung pipilan kering di Pamekasan, Madura, menurut Hadi Suwono, petani di Desa Panaguan, Kec. Larangan, Rp3.000—Rp3.100 per kg. “Menurut pandangan saya, prospek jagung tetap bagus ke depannya karena memang jagung dibutuhkan untuk pembuatan biofuel sehingga kebutuhan jagung di pasar lokal maupun internasional sangat besar nantinya. Selain pengganti bensin juga sebagai pakan ternak, jadi harga jagung tidak akan kurang dari Rp2.000 walaupun panen melimpah,” ujarnya optimistis.

Sementara F. Alexander FW, pengusaha jagung di Sukabumi, Jabar, juga mengakui, peluang usaha jagung sangat besar. Pasarnya ada di dalam dan luar negeri. “Secara hitungan bisnis, usaha jagung pasti menguntungkan,” tandas Alex.

Menguntungkan

Berdasarkan hitungan Alex, kebutuhan modal kerja 1 hektar (ha) sekitar Rp2,5 juta—Rp3 juta. Potensi produksinya 6—7 ton per ha. Jika harga jual jagung pipil Rp2.000 per kg saja, maka keuntungan kotor sekitar Rp12 juta—Rp14 juta per ha.

Mardahana, General Manager Seed PT DuPont Indonesia, produsen benih jagung Pioneer, mengatakan, peluang yang besar ini harus ditangkap oleh pemerintah dan stakeholder dengan bekerja lebih keras lagi. “Kami sebagai produsen benih, berencana meningkatkan kapasitas produksi untuk bisa memenuhi permintaan konsumen,” ujarnya.

Sedangkan, Jemmy Eka Putra, Wakil Direktur Utama PT Bisi International Tbk., produsen benih jagung hibrida di Surabaya, mengatakan, seringkali disebutkan benih jagung kurang, padahal itu sama sekali tidak benar. Ia menambahkan, benih itu sebenarnya komponen kecil dalam biaya produksi, paling hanya 5%—6% dari biaya usaha tani. Yang besar tentunya biaya pupuk dan tenaga kerja. Walaupun demikian petani sangat hati-hati untuk memilih benih karena jika sampai terjadi sesuatu, akan fatal. ”Misalnya, selisih produksi 500 kg sampai 1 ton senilai Rp500 ribu—Rp600 ribu, bagi mereka sangat besar,” ucap Jemmy.

Sumber : AGRINA,Tabloid Agribisnis Dwimingguan, Edisi 6 Agustus 2008

2008-08-08T15:56:00.000+07:00

Harga Jagung Naik Bisnis Unggas Guncang

Konsumen daging ayam, peternak, dan pabrik pakan gelisah lantaran harga jagung terus melonjak. Lho, kok bisa?

Terang saja, jagung merupakan bahan baku utama pakan unggas. Sekitar 52% dari formula pakan adalah jagung. Dengan sendirinya, naik turunnya harga jagung sangat mempengaruhi harga pakan. Bila harga jagung terus naik, peternak jualah yang harus menanggung beban dengan naiknya ongkos produksi. Sementara harga daging ayam tidak bisa serta-merta dikatrol lantaran terkait langsung dengan daya beli konsumen yang masih rendah.

Harga Dunia

Kini, jagung tak hanya menjadi sumber bahan baku pakan ternak, industri makanan, dan minyak jagung, tetapi juga untuk bahan bakar nabati (biofuel). Keragaman penggunaan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada suplai dan permintaan secara global.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi jagung dunia melebihi tingkat pertumbuhan produksinya. Pertumbuhan konsumsi rata-rata 2,7% per tahun. Sementara pertumbuhan produksi hanya 1,7% per tahun

Tingginya konsumsi disebabkan meningkatnya pemanfaatan jagung sebagai bahan baku bioetanol di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China. Selain itu, tingginya pertumbuhan ekonomi China dan India turut meningkatkan kebutuhan jagung mereka sebagai bahan baku pakan ternak serta industri makanan.

Sebagai produsen jagung nomer wahid dunia, AS mengalihkan 25% produksinya bagi pengembangan bioenergi. Ini menjadi salah satu penyebab jagung sulit didapat di pasar global.

Namun menurut Budiarto Soebijanto, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pakan Indonesia (GPMT), penyebabnya bukan hanya itu. Seretnya pasokan jagung dunia juga dipengaruhi kebutuhan jagung tiap negara yang terus meningkat. Ia mencontohkan China. Awalnya negeri tirai bambu ini salah satu eksportir jagung, tapi pengembangan industri peternakan memaksanya impor.

Karena sudah menjadi komoditas dunia, harga jagung dipatok mengikuti harga pasar internasional. Dan lantaran pasokannya seret, perlahan tapi pasti harga jagung terus terkatrol. “Perubahan harga terasa sejak 2006,” ungkap Danny Kusmanto, Kepala Pabrik PT Japfa Comfeed Indonesia, produsen pakan unggas di Cikupa, Tangerang, Banten.

Awal Januari 2006, menurut Danny, harga jagung impor sekitar US$130 per ton. September, melonjak dua kali lipat. Sekarang malah menembus US$440 per ton, atau sekitar Rp4.000 per kg. Sedangkan jagung lokal, awal Agustus ini, sekitar Rp3.400 per kg. “Harga jagung sulit diprediksi. Meski sempat turun, harganya tetap dalam kategori mahal,” ucapnya.

Walau begitu, menurut Fenni F. Gunadi, Sekjen GPMT, pabrikan tetap butuh pasokan jagung. Dan umumnya pabrikan lebih mengutamakan jagung lokal. Selain harganya lebih murah, kualitasnya pun lebih baik.

Po Indarto Gondo, Vice President Procurement Division PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI), mengamini. “Jagung lokal menjadi prioritas pilihan kami. Setiap tahun CPI membeli jagung lokal di atas 1 juta ton,” akunya. Memang, lanjut dia, sampai dengan Juli lalu ada impor. Hal itu dilakukan untuk menjaga kontinunitas pasokan jagung.

Sumber : AGRINA, Tabloid Agribisnis Dwimingguan, edisi 6 Agustus 2008

2008-08-08T15:32:00.002+07:00

Pembelian Emas oleh Petani Tinggi

MAJALENGKA, (PR).-
Minat para petani pada sejumlah daerah di Jabar membeli emas kembali meningkat sejak setahun terakhir, menyusul membaiknya pendapatan usaha mereka. Perkembangan itu dialami di Kab. Majalengka, Subang, dan Purwakarta, di mana pembelian emas oleh petani rata-rata naik sampai 20 persen.

Pebisnis emas Jabar, H.M. Yunus Sanusi, di Majalengka, Kamis (7/8) mengatakan, meningkatnya pembelian emas di daerah-daerah tersebut, kebanyakan para petani yang mengusahakan sayuran, terutama jagung hibrida. Terus naiknya harga jagung, membuat hasil usaha petani yang mengusahakannya juga ikut naik.

Kondisi itu tidak terlepas tidak masuknya impor jagung ke Indonesia sehingga situasinya berpihak kepada para petani lokal yang mengusahakan tanaman jagung. Pada musim kemarau ini memang banyak tanaman jagung yang gagal panen atau produksinya menurun, namun petaninya tetap memperoleh keuntungan berlipat karena harganya naik.

Akan tetapi, menurut Yunus, kondisi berbeda dialami para petani padi. Dari kalangan mereka pembelian emas cenderung stagnan, diduga akibat sistem dan selisih hasil usahanya tak sebaik petani yang mengusahakan jagung.

Yang membedakan dengan tahun-tahun silam, dikatakan, kemampuan rata-rata petani untuk membeli emas yang kini menurun. Apalagi harga emas sudah terlalu tinggi dibanding nilai tukar hasil pertanian. (A-81)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Jum'at 8 Agustus 2008

2008-08-08T15:32:00.001+07:00

Ass.Hampir 2 Mingu kami tidak memposting artikel artikel yang berhubungan dengan Pertanian,Peternakan dll, Karena kesibukan kami mohon maaf akan hal tersebut.

2008-08-08T15:22:00.000+07:00

Petani Terpaksa Panen Lebih Awal

TASIKMALAYA, (PRLM).- Luas lahan padi yang mengalami kekeringan di daerah Kab, Tasikmalaya mencapai 9.830 ha, sedangkan padi yang sudah puso atau gagal dipanen mencapai 3.326 ha. Sebagian petani memilih panen lebih awal untuk menyelamatkan tanaman padi mereka yang kekeringan.

Kepala Dinas Pertanian Kab. Tasikmalaya Henry Nugroho, Kamis (7/8), mengatakan, tanaman padi yang mengalami kekeringan menyebar hampir di 39 kecamatan, kecuali di Kec. Leuwisari, Taraju, Sariwangi, Sukarame, Singaparna dan Padakembang. ”Akibat tidak ada hujan, laporan yang puso dan kekeringan terus bertambah. Jelas banyak petani mengalami kerugian dalam jumlah besar dan kehilangan potensi pendapatannya,” ujarnya.

Diperkirakan, lahan padi seluas 2.636 ha yang sekarang mengalami kekeringan berat atau parah, akan mengalami puso. Terutama, kalau dalam sepekan ke depan, hujan tidak turun di daerah Tasikmalaya ini.

Sebagian besar tanaman padi yang mengalami kekeringan mulai usia 30 sampai 50 hari.Total luas lahan padi yang sekarang masih ada, mencapai 18.885 ha. Untuk daerah Singaparna dan sekitarnya, lahan padinya masih bisa terselamatkan, karena pasokan air irigasi dari kaki Gunung Galunggung, masih bagus.

Sedangkan yang kondisinya parah, mulai dari Cikalong, Cipatujah, Pancatengah, Salawu, Rajapolah, Kadipaten dan lainnya. ”Di daerah itu, petani kesulitan untuk menyelamatkan tanaman mereka,” kata Henry.

Sementara itu, Ny. Dedeh, petani asal Pageurageung, Kab. Tasikmalaya, terpaksa memetik padinya, lebih awal. Usia padinya baru memasuki 60 hari, tapi dipaksa dipanen, karena kekeringan. Pola panen yang dilakukan, yaitu dengan cara memilih tanaman padi yang masih bagus. ”Tanaman padi yang bagus hanya beberapa rumpun, tapi sayang daripada tidak dipanen,” katanya.

Dedeh yang memiliki luas lahan kurang lebih satu ha, telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 2,5 juta untuk mengolah lahan, beli bibit dan lainnya. Dengan adanya kekeringan, dia telah mengalami kerugian besar, karena hasil panennya sangat minim. ”Biasanya saya dapat 5,5 ton setiap panen, sedangkan sekarang paling banyak dua kuintal gabah kering,” katanya.

Sementara, Dudung petani di Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, menebas tanaman padinya untuk pakan sapi. Alasannya, karena tanamaannya sudah sulit untuk berbuah, setelah mengalami kekeringan sejak sepekan setelah tanam. ”Saya pikir tidak mungkin lagi bisa menghasilkan gabah, makanya kita panen paksa saja untuk pakan sapi,” katanya.

Menurut Dudung, di daerahnya banyak petani membiarkan padi milik mereka kekeringan, karena tidak bisa diselamatkan. ”Sekarang lihat sendiri, di daerah Rajaapolah hampir sebagian besar, mengalami kekeringan. Oleh masyarakat, banyak lahan padinya dibiarkan. Tidak dipanen, tidak juga diurus, karena tidak akan ada hasilnya,” kata Dudung. (A-97/A-147)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Kamis 7 Agustus 2008

2008-08-08T15:19:00.000+07:00

Laporan dari Wageningen
Cabe Varitas Baru, Tak Perlu Lagi Pestisida
Eddi Santosa - detikNews

Wageningen - Sebentar lagi akan hadir varitas cabe tahan penyakit, tak perlu lagi obat atau pestisida. Riset Syarifin Firdaus, Universitas Wageningen Belanda, ini membuat petani bisa irit ongkos produksi.

Riset ini bagian dari major project yang didanai oleh pemerintah Belanda (KNAW) melalui program khusus Scientific Program Indonesia-The Netherlands (SPIN), bagian dari kerjasama peneliti Belanda dan Indonesia. Major project ini dinamai Indosol alias Indonesian Solanacea.

Sesuai dengan nama proyek, tanaman yang diteliti tidak hanya cabe tetapi juga tanaman bernilai ekonomi lainnya yang masih satu famili Solanacea.

"Banyaknya komoditi penting pertanian dari anggota famili Solanaceae ini, seperti cabe, tomat, kentang, terong, tembakau, merupakan latarbelakang proyek ini," terang Firdaus saat dikunjungi detikcom di greenhouse Unifarm, Universitas Wageningen, Rabu (6/8/2008).

Di kompleks universitas berjarak 220km p.p dari Den Haag ini Firdaus, jebolan FMIPA Universitas Negeri Malang yang saat ini sedang menempuh program Phd di Universitas Wageningen, menjelaskan bahwa tujuan dari penelitiannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman-tanaman tersebut.

Menurut Firdaus, penanaman famili Solanaceae secara umum sangat dibatasi tumbuh dan produksinya oleh berbagai macam hama dan penyakit. Terutama di Indonesia yang iklimnya ideal bagi beragam hama dan penyakit tanaman dan sistem cocok-tanamnya di lahan terbuka. Beragam hama dan penyakit itulah yang menyebabkan tingginya proses produksi (pengendalian hama penyakit) dan bahkan produksi bisa menurun.

Untuk mendapatkan varitas baru yang tahan penyakit itu, dia mengambil faktor unggul dari gen-gen cabe dan tomat jenis liar yang memiliki pertahanan kemampuan mengusir atau bahkan membunuh berbagai hama dan penyakit tersebut.

"Melalui riset dan breeding (pembiakan, red) dipelajari mekanisme pertahanan tanaman ini dan memindahkan gen-gen terkait pertahanan ke tomat dan cabai komersial," demikian Firdaus.

Varitas baru tersebut, yang saat ini belum disediakan nama, kelak selain akan menguntungkan petani juga para konsumen. Konsumen bisa menikmati cabe, tomat dan tanaman dari famili Solanacea yang bebas pestisida atau obat kimia lainnya.(es/es)

Sumber : Detik News, jum'at 8 Agustus 2008

2008-07-26T09:29:00.000+07:00

Investasi Peternakan Kurang dari 5 Persen

BANDUNG, (PR).-
Pengembangan investasi di sektor peternakan oleh investor khususnya PMA/PMDN belum menunjukkan pertumbuhan yang baik, rata-rata per tahun hanya diminati kurang dari 5 persen total investasi nasional. Hal ini karena belum ada kebijakan yang spesifik dan kondusif guna mendukung potensi besar sektor peternakan.

Dalam ajang wicara (talkshow) "Sosialisasi Investasi Bidang Peternakan" yang diselenggarakan dalam rangkaian HKP ke-36 di Tasikmalaya terungkap untuk pengembangan investasi dapat ditempuh melalui PMA/PMDN maupun yang dibentuk dengan kluster-kluster sehingga ada jaminan perbankan bagi usaha peternakan tersebut.

"Untuk mendorong investasi, diperlukan adanya avalis, baik melalui perusahaan penjaminan maupun dari anggaran pembangunan serta memperkuat sentra-sentra komoditas unggulan agrobisnis peternakan di setiap daerah di Jawa Barat," ujar Ir. Koesmayadie T.P., Kasubdin Bina Program Dinas Peternakan Jabar seusai ajang wicara pada "PR", kemarin.

Sedangkan untuk keamanan dan kenyamanan berinvestasi di bidang usaha peternakan bagi peternakan rakyat maupun perusahaan, diperlukan regulasi atau peraturan-peraturan yang jelas dan kondusif di samping adanya kemudahan dalam berinvestasi, kepastian pasar, dan tingkat harga yang menarik.

"Dalam permodalan, perlu ada kemudahan kredit usaha peternakan yang mudah diakses oleh petani peternak. "Kalau bisa ternak dapat dijadikan agunan atau jaminan," katanya.

Selain itu, peternak memerlukan grace period yang cukup panjang, tingkat suku bunga investasi ringan dengan jumlah yang memadai. Ajang wicara menghadirkan Direktur Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Kepala BPPMD Provinsi Jawa Barat, serta pembicara dari Kepala Bidang Ekonomi Regional Bapeda Provinsi Jawa Barat dan Kepala Bagian Kredit Program Bank Jabar, pembahas dari tenaga ahli dan juga hasil diskusi dengan pemangku kepentingan bidang peternakan. (A-122)***

Sumber :Pikiran Rakyat, Sabtu 26 Juli 2008

2008-07-25T09:33:00.001+07:00

Sapi Bakalan Impor Akan Naik
Peternak Minta Kredit Berbunga Rendah

JAKARTA, (PR).-
Terdorong harga bahan bakar minyak di tingkat dunia, harga sapi bakalan impor diprediksi akan naik dalam beberapa bulan mendatang. Dari harga sebesar 2-2,3 dolar AS atau Rp 22.000,00-Rp 23.000,00/kg hidup saat ini, menjadi sekitar 2,5 dolar AS atau Rp 25.000,00/kg hidup.

Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Kariyana Gita Utama, perusahaan penggemukan sapi, Rochmat Wijoyo, di Kab. Sukabumi Jawa Barat, Kamis (24/7). "Kenaikan harga bahan bakar minyak di tingkat dunia berdampak pada meningkatnya biaya pengapalan sapi," katanya saat menerima wartawan di tempat penggemukan sapi milik perusahaan itu di Cicurug Sukabumi.

Menurut dia, kenaikan harga sapi impor bakalan yang mencapai 2,5 dolar AS/kg hidup itu diperkirakan pada akhir Desember tahun ini. Dengan kenaikan harga sapi impor itu, tuturnya, akan berdampak pada meningkatnya harga daging di dalam negeri yang biasanya harga 1 kg daging sebesar tiga kali harga 1 kg sapi hidup.

"Artinya, jika harga sapi bakalan impor nanti mencapai Rp 25.000,00/kg hidup, diperkirakan harga daging di pasaran akan mencapai Rp 75.000,00/kg.

Sementara itu, pasokan sapi bakalan lokal malah semakin menurun. Pada tahun 2007 jumlah sapi bakalan lokal di rumah penggemukan kami hanya 20% dari total sapi bakalan yang ada dan tahun ini turun lagi sampai 10%," katanya.

Menurut dia, ini dialami oleh para pengusaha rumah penggemukan sapi (feedlot) di Jawa Barat dan sekitarnya. Perusahaannya sekarang ini hanya mampu memperoleh pasokan sekitar 64 ekor sapi bakalan lokal setiap bulan. Sangat jauh dari jumlah sapi bakalan impor yang bisa diperoleh 2.000 ekor/bulan.

Peningkatan permintaan terhadap daging sapi di Kalimantan dan Sumatra serta perubahan jalur pemasaran sapi lokal asal Jawa Timur dan Jawa Tengah dilansir Rochmat sebagai salah satu penyebab.

Kredit murah

Sebagai konsekuensinya, ungkap Rochmat, Jawa Barat dan DKI terpaksa memperbanyak impor daging sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Jika keadaan ini terus berlanjut, Rochmat khawatir banyak pengusaha rumah penggemukan sapi akan bisa gulung tikar. "Kita tidak mungkin terus mengandalkan sapi bakalan impor yang harganya terus naik, sedangkan harga jual sapi gemuknya turun," ujar Rochmat.

Rochmat berharap, pemerintah dapat membantu, terlebih setelah pencanangan Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (P2SDS) 2010 oleh Departemen Pertanian (Deptan). "Caranya, dengan peran serta besar dari pemerintah dalam pengembangan usaha pembibitan (breeding) di kalangan peternak, terutama para peternak rakyat.

"Misalnya, dengan pemberian insentif atau membuka jalur perbankan untuk memberikan kredit permodalan usaha breeding pada peternak rakyat dengan bunga rendah, bahkan kalau perlu tanpa bunga", ujar Rochmat. (CA-178)***

Sumber :Pikiran Rakyat, Jum'at 25 Juli 2008

2008-07-25T09:26:00.002+07:00

Areal Puso & Kekeringan Terus Meluas
Di Kab. Cirebon Mencapai 5.000 Hektare Sawah

SUMBER, (PR).-
Terus menyusutnya debit air Bendung Rentang di Kec. Jatitujuh, Kab. Majalengka, mengakibatkan bertambah luasnya areal sawah yang gagal panen atau puso.

Di Kab. Cirebon, data terakhir yang diperoleh "PR", Kamis (24/7), menyebutkan sawah puso mencapai 2.000 hektare (ha) lebih. Sedangkan kekeringan terjadi di lahan seluas 3.000 ha lebih. Bahkan jumlah areal puso semakin bertambah pada setiap harinya.

Sampai akhir bulan Juli 2008, bila tidak segera memperoleh air dalam jumlah cukup, puso bisa meluas sampai 3.000 ha, sedangkan areal yang kekeringan mencapai antara 4.000 - 5.000 ha.

"Tiap hari, sawah yang puso bertambah, demikian juga yang kekeringan. Sampai akhir Juli, bila tidak diantisipasi maka areal puso maupun kekeringan akan terus meluas," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kab. Cirebon. Ir. H. Ali Effendi, M.Si.

Diakui, meluasnya areal puso dan kekeringan semakin bertambah cepat. Dalam dua minggu terakhir, dari semula 100 ha areal puso, tiba-tiba meluas sampai lebih dari 1.000 ha. Bahkan, terakhir sudah mendekati 2.000 ha.

Sementara itu, areal puso dan kekeringan tersebut, terdapat di wilayah utara, seperti Kec. Susukan, Gegesik, Panguragan, Kapetakan, sampai Suranenggala. Wilayah tersebut merupakan sentra tanaman padi yang sumber airnya bergantung pada Saluran Induk (SI) Sindupraja yang berasal dari Bendung Rentang.

Budayakan palawija

Sementara itu, data di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWS Ciman-Cisang) menunjukkan semakin menipisnya debit air Bendung Rentang. Sampai Kamis kemarin, debit air tersisa hanya 4,5 meter kubik per detik (m3/dtk).

Air itu dibagi untuk SI Cipelang menuju Indramayu tengah, SI Sindupraja (Indramayu timur dan utara Cirebon), serta 1,3 m3/dtk disalurkan ke bagian hilir untuk keperluan air baku PDAM Indramayu.

Kembali dikatakan Kadistanak, Ali, bila melihat kekeringan yang setiap tahun terus terjadi dan mendatangkan kerugian besar, maka pihaknya akan semakin tegas terhadap petani.

Yakni, agar petani membudayakan penanaman palawija, seperti jagung, kedelai, dan kacang hijau. Program sosialisasi palawija akan digencarkan terutama saat musim tanam (MT) gadu.

"Tiap gadu kami tekankan agar petani menanam palawija, tetapi tidak digubris. Untuk tahun depan, saat gadu akan kita pertegas lagi agar petani membudayakan tanaman palawija. Kalau perlu, kita kurangi peredaran bibit padi supaya petani menanam palawija," katanya.

Lebih jauh, Ali menuturkan, kendati areal kekeringan dan puso meluas, namun belum mengganggu produksi pangan Cirebon secara umum.(A-93)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Jum'at 25 Juli 2008

2008-07-25T09:12:00.001+07:00

Separuh Irigasi di Jabar Rusak
SBY, "Prioritaskan 2008-2009 untuk Ketahanan Pangan"

SUBANG, (PR).-
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah telah memutuskan bahwa ketahanan pangan dan keterjangkauan harga pangan menjadi prioritas yang harus dicapai pada tahun 2008 dan 2009. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah akan terus mengerahkan anggaran subsidi dan program nyata untuk pertanian.

Pernyataan Presiden dikemukakan pada pembukaan Pekan Padi Nasional (PPN) III di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Departemen Pertanian, Sukamandi, Subang, Kamis (24/7).

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meminta dukungan proporsional dari pemerintah terhadap peningkatan produksi beras di Jawa Barat, mengingat daerah ini merupakan lumbung produksi padi nasional. Namun, kenyataan di lapangan, menurut Ahmad Heryawan, sampai saat ini hampir 50% irigasi di Jabar perlu diperbaiki karena rusak ringan, sedang, maupun berat.

"Ini mohon jadi perhatian bersama, termasuk Bapak Presiden yang terhormat," kata Heryawan.

Menurut Heryawan, posisi Jabar sangat penting sebagai pemasok pangan nasional, khususnya beras. Hal itu tercermin dari data produksi Jabar tahun 2007 mencapai lebih dari 10 juta ton gabah giling kering.

"Dengan demikian, Jabar telah memberikan kontribusi terhadap produksi padi nasional, lebih dari 18 persen per tahun," kata Heryawan.

Gubernur memaparkan bahwa Jabar telah menargetkan produksi padi sebesar 10,55 juta ton untuk tahun 2008. Itu artinya, ada kenaikan sebesar 550.000 ton.

"Untuk memenuhi target 2008 itu, diperlukan penyediaan benih sebanyak lebih dari 46 ton dan dukungan infrastruktur yang baik. Namun demikian, saya sampaikan bahwa sampai saat ini kondisi irigasi di Jawa Barat hampir 50% perlu diperbaiki," katanya.

Di balik sejumlah keberhasilan Jabar, kata Heryawan, ternyata jumlah masyarakat yang belum sejahtera masih cukup tinggi dan sebagian besar dari mereka adalah masyarakat petani. Untuk itu, Gubernur mengajak untuk memberi perhatian yang besar terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani pada khususnya, juga pada petani nelayan dan hutan pada umumnya.

Lumbung padi dunia

Pada kesempatan itu, Presiden SBY optimistis, suatu saat Indonesia akan menjadi lumbung padi dunia. "Saya percaya bahwa Indonesia yang kita cintai ini, suatu saat surplus beras, bisa ekspor beras, dan bisa jadi lumbung padi dunia. Syaratnya, kita bekerja keras dan memohon rida Allah SWT," kata Presiden.

Menurut Presiden, agar ketahanan pangan dapat tercapai, tentu produksi pangan harus terus didorong. Pemerintah akan terus mengerahkan anggaran, memberikan subsidi, dan berbagai program nyata untuk meningkatkan produksi pertanian.

"Kita semua berkewajiban, terutama kepala daerah, untuk menyukseskan usaha besar kita ini," ujarnya.

Presiden mengatakan, pemerintah akan terus memberikan subsidi pupuk. Ia menjelaskan, subsidi pupuk tahun 2007 mencapai Rp 8,7 triliun. Angka subsidi pupuk terus meningkat pada tahun 2008 menjadi Rp 14,6 triliun.

"Tahun 2009, mudah-mudahan disetujui DPR, insya Allah bertambah subsidinya menjadi Rp 20,6 triliun, berarti masih menjadi prioritas," kata Presiden.

Perhatian besar pun, kata Presiden, ditujukan pada pengadaan benih padi. Pada tahun 2007, alokasi anggaran untuk benih mencapai Rp 1 triliun, tahun 2008 menjadi Rp 1,4 triliun.

"Tahun 2009 kita tingkatkan Rp 1,5 triliun. Ini usaha kita. Dan jangan lupa, Departemen Pertanian tahun 2008 kita kucurkan untuk membantu subsidi Rp 33 triliun, dan 2009 kita rencanakan Rp 35 triliun. Tidak sedikit, tetapi saya tahu, (itu) belum sepenuhnya sesuai dengan yang kita tuju," kata Presiden.

Pemerintah serius

Menanggapi sambutan Gubernur Jabar, Presiden Yudhoyono menegaskan, pemerintah sangat serius untuk mewujudkan swasembada pangan. Hal itu ditempuh melalui berbagai cara, termasuk penelitian bibit padi varietas unggul dan perbaikan infrastruktur pertanian.

"Sudah lama memang kita tidak menambah atau memperbaiki infrastruktur pertanian. Kita akan mengalokasikan dana untuk sektor tersebut," tuturnya.

Presiden menjelaskan, setelah mengalami krisis moneter selama 10 tahun, ekonomi jatuh dan penerimaan sedikit, pemerintah memang sudah lama tidak membangun infrastruktur baru.

"Sekarang ini kita mulai membangun, meningkatkan anggaran untuk membangun infrastruktur, termasuk irigasi. Memang harus bertahap, karena yang kita bangun di seluruh Indonesia tidak mungkin sekaligus. Uang kita tidak cukup, harus dibagi dengan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain," kata Presiden.

Menurut Presiden, membangun prasarana seluruh Indonesia memerlukan biaya besar. Pada tahun 2005 dianggarkan untuk prasarana mencapai Rp 32,9 triliun. Anggaran itu naik tahun 2006 menjadi Rp 55 triliun, bahkan tahun 2007 naik lagi menjadi Rp 64 triliun.

"Tahun 2008 lebih naik lagi menjadi Rp 89 triliun. Tahun 2009, mudah-mudahan disetujui DPR, kita akan tingkatkan menjadi Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun. Untuk apa? Ya untuk membangun, agar lebih meningkat produksi padi kita," katanya.

Acara pembukaan PPN III dihadiri ribuan petani dan peneliti pertanian. Presiden didampingi Ibu Negara Ny. Ani Yudhoyono, Mentan Anton Apriyantono, Seskab Sudi Silalahi, Meneg BUMN Sofyan Djalil, dan Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng.

Sementara itu, Gubernur Jabar didampingi seluruh unsur muspida Jabar, serta para bupati dan wali kota se-Jabar.

Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan benih padi varietas unggul baru, Inpari (Inbrida Padi Irigasi) dan Inpara (Inbrida Padi Rawa) kepada sembilan bupati, yakni Bupati Subang, Bupati Soppeng, Bupati Musi Banyuasin, Bupati Indramayu, Bupati Banjarnegara, Bupati Bantul, Bupati Pacitan, Bupati Sukoharjo, dan Bupati Karawang. (A-81/A-106/A-130)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Jum'at 25 Juli 2008

2008-07-24T09:39:00.000+07:00

Daging Palsu Ditemukan di Cimahi

CIMAHI, (PR).-
Petugas dari Pengawasan Mutu Hasil Pangan Dinas Perekonomian dan Koperasi (Disperekop) Kota Cimahi dan Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Jawa Barat menemukan daging sapi, ayam, dan kambing yang diduga palsu atau diawetkan formalin serta beredar di beberapa pasar tradisional di Kota Cimahi. Daging tersebut dijual lebih murah Rp 1.000,00-Rp 2.000,00 dari harga pasaran.

Daging tak layak konsumsi itu ditemukan, Rabu (23/7), pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di pasar tradisional. Sidak dilakukan pada pukul 4.00 WIB. Saat itu, para pedagang daging sapi, ayam, dan kambing membuka lapaknya di dua pasar tradsional besar di Kota Cimahi.

"Kami mendapat informasi adanya penjualan daging palsu di kedua pasar itu. Hasil sidak mendapatkan sekitar 70 sampel daging sapi, 70 sampel daging kambing, dan 70 sampel daging ayam yang diindikasikan ada unsur pemalsuan daging seperti pencampuran daging baru dengan daging yang sudah lama," ujar Kasi Pengawasan Mutu Hasil Pangan Disperekop Cimahi drh. Suyoto, Rabu (23/7).

Dugaan adanya daging palsu itu, lanjut Suyoto, diketahui dari perbedaan warna daging. Pada sebagian daging masih terlihat warna merah segar, tetapi pada bagian lainnya terlihat pucat. "Selain itu, daging yang sudah lama terasa agak keras dibanding daging segar. Sebagian sampel itu juga terindikasikan menggunakan formalin," katanya.

Khusus daging ayam, Suyoto menambahkan, ditemukan penjual daging ayam yang menjual ayam mati tanpa dipotong. ``Ayam yang mati kemaren (tiren) itu banyak yang langsung dijual tanpa dipotong. Hal ini tentu saja membahayakan karena menyebabkan penyakit seperti kanker sampai penyakit yang menyerang otak," ungkap Suyoto.

Meski demikian, Suyoto menegaskan, Disperekop Kota Cimahi dan Disnak Jabar masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat kepastian kualitas daging yang diduga merupakan daging palsu tersebut.

"Kami akan meneliti sampel di laboratorium kesehatan hewan di Cikole, Lembang. Pemeriksaan itu untuk membuktikan kandungan adanya daging palsu, formalin, dan jumlah kuman dalam sampel," katanya menjelaskan. (CA-172)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Kamis 24 Juli 2008

2008-07-24T09:32:00.000+07:00

Lembaga Pengatur Air Perlu Dibentuk
Aspirasi Dalam Dialog Nasional Petani Padi dan Palawija

SUBANG, (PR).-
Sejumlah petani yang tergabung dalam Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) berharap agar pemerintah membentuk lembaga khusus yang mengurusi pengairan bagi pertanian.

Bahkan, jika perlu, Ditjen Sumber Daya Air yang saat ini berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dialihkan ke dalam naungan Departemen Pertanian agar lembaga tersebut lebih berpihak kepada para petani dalam hal pembagian air.

Demikian salah satu benang merah yang mengemuka dalam acara Dialog Nasional Petani Padi dan Palawija, di Balai Pertemuan Sang Hyang Seri, Desa Sukamadi Kec. Ciasem Kab. Subang, Rabu (23/7).

Saat ini, kepentingan para petani untuk mendapatkan air, terkesan kalah oleh industri. "Lihat saja, aliran air untuk industri tak pernah putus, sedangkan untuk pertanian kerap tersendat," ujar seorang peserta dialog asal Subang, ketika ditemui saat rehat.

Menurut dia, di saat musim kemarau, pemerintah harus lebih bijak dalam membagi air yang berasal dari Bendungan Jatiluhur. Artinya, kepentingan pertanian jangan dikalahkan oleh kepentingan industri dan kebutuhan minum masyarakat Jakarta.

Dia mengatakan hal itu, karena pemerintah terkesan lebih mementingkan industri dalam melakukan pembagian air. Padahal, sesuai konsep awal, Bendungan Jatiluhur dibangun untuk menunjang sektor pertanian dan pembangkit tenaga listrik, bukan menunjang sektor industri.

Di tempat yang sama, Ketua Wamti Agusdin Pulungan mengatakan, meningkatnya harga pangan dunia ternyata tidak bisa mendongkrak kesejahteraan petani di Indonesia. Hal itu terjadi akibat pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan harga pangan murah dan terjangkau.

"Salah satu contoh adalah kebijakan 1 Februari 2008 di mana pemerintah membebaskan bea impor dan ekspor beras. Hal itu, telah membuat harga beras lokal tertekan," kata Agusdin.

Dikatakan pula, sekarang ini komunitas petani telah menjadi objek penderita paling bawah dibandingkan dengan komunitas masyarakat lainnya. Padahal, petani merupakan komunitas terbesar yang ada di negeri ini.

Pernyataan Ketua Wamti tersebut ternyata diamini peserta dialog asal Kab. Bandung, Adang Barnas. Menurut dia, pemerintah harus memproteksi produksi pangan lokal dengan cara membeli hasil produksi tersebut dengan harga yang layak.

Menanggapi hal itu Ketua Badan Ketahanan Pangan Nasional Ahmadi Suryana, yang datang mewakili Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, saat ini pihak Deptan tengah konsen dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu contoh, Deptan secara tegas melarang impor beras agar harga beras lokal tidak melorot.

Selain itu, Deptan juga berupaya meningkatkan produksi padi nasional dengan menyebar bibit berlabel secara cuma-cuma kepada para petani. (A-106)***

Sumber: Pikiran Rakyat, Kamis 24 Juli 2008

2008-07-23T14:38:00.000+07:00

3.366 Hektare Sawah Mengalami Kekeringan

BEKASI, (PR).-
Sedikitnya 3.366 hektare sawah di Kab. Bekasi mengalami kekeringan. Akibatnya, banyak tanaman padi yang gagal untuk dipanen, sedangkan sebagian lagi terancam puso.

Kepala Seksi Budi Daya dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bekasi, Tatang kepada "PR", Selasa (22/7) kemarin, di kantornya, mengatakan, kekeringan itu melanda hampir seluruh persawahan di wilayahnya, meskipun sebagian besar di antaranya sudah memasuki masa panen. Sedangkan berdasarkan catatan dinasnya, kekeringan terparah terjadi di Kec. Bojong Manggu, yakni mencapai 1.071 ha.

Dari hasil pantauan "PR", di Pulo Bunder, Kec. Suka Karya Kab. Bekasi, sedikitnya ada 300 ha sawah kekeringan karena tidak kebagian giliran air. Kondisi itu, menurut salah seorang petani, Sanusi, merupakan yang terparah sejak empat tahun terakhir. Karena biasanya meski pasokan air irigasi menipis, sawahnya masih kebagian sedikit air.

Namun, tahun ini hampir lebih dari sebulan sawahnya tidak kebagian air. Padahal, dia baru menaman padi sebulan yang lalu. Akibatnya, padi yang ditanam mengering dan berwarna cokelat kemerahan. "Tinggal menunggu ada hujan saja. Kalau sampai tidak ada hujan, ya gagal lagi. Padahal, saya sudah menanam 3 kali, tetapi belum pernah panen," ujar Sanusi.

Sanusi mengaku pernah menyiasati kekeringan itu dengan mengebor sumur di sekitar sawahnya. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Sedangkan, modal untuk itu tidak sedikit.

Hal yang sama juga dialami Semlawi. Tahun ini pun dia terancam tidak bisa panen, karena 5 ha sawahnya tidak teraliri air. "Padahal, modal untuk tanamnya saya pinjam sana-sini. Kalau yang ini nanti tidak bisa panen, saya bingung mengembalikan pinjaman saya," ungkap Semlawi. (A-155)***

Sumber :Pikiran Rakyat, Rabu 23 juli 2008

2008-07-23T14:35:00.000+07:00

Pebisnis Agro Mencari Stok
Mengantisipasi Permintaan Bulan Puasa

BANDUNG, (PR).-
Sejumlah pebisnis agro Jabar mulai sibuk mencari stok komoditas pertanian untuk mencukupi pasokan menjelang bulan Puasa mendatang. Mereka datang ke Pasar Lelang Komoditas Agro Jabar untuk mencari pasokan sejumlah komoditas sebagai salah satu jaringan pemasaran dan perdagangan produk-produk agro.

Informasi dari Pasar Lelang Komoditas Agro Jabar, di Bandung, Selasa (22/7), produk-produk yang dicari adalah gula merah, cabai merah, muncang, kacang tanah, dan beberapa komoditas lain yang banyak diminati konsumen di pasar tradisional, pasar modern, dan industri makanan.

Salah seorang pebisnis agro asal Bandung, Nano, mengatakan, pada masa sebulan menjelang bulan Puasa, biasa banyak pebisnis agro yang mencari banyak pasokan untuk stok. Mereka biasanya tidak membeli banyak pada saat bulan Puasa, untuk memberi kesempatan para pedagang eceran di pasar tradisional memperoleh stok.

"Namun, melihat perkembangan situasi harga sejumlah kebutuhan pokok yang sedang terus naik, banyak pebisnis agro meningkatan aktivitas mencari pasokan secara optimal. Mereka berupaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan stok pada bulan depan," katanya.

Di samping bermunculannya para pebisnis baru ke Pasar Lelang Komoditas Agro, penawaran produk-produk baru pun juga ditawarkan oleh sejumlah kelompok tani. Misalnya, karet asap lembaran (rubber sheet smoke/RSS) dari kelompok petani karet Sukabumi, penawaran minyak sawit mentah sampai 2 juta liter, ikan lele, dan bawang putih.

Pada lelang yang dilakukan Minggu (20/7) malam, terjadi transaksi bagi delapan komoditas (gabah, beras, jagung, cabai, lele, bawang putih, mangga) sebesar Rp 11.089.375.000,00. Produk-produk itu oleh sejumlah pebisnis, menjadi komoditas yang biasanya banyak diperlukan saat menjelang dan selama bulan Puasa sampai menjelang Lebaran.

Kasubdin Kerja Sama, Pembiayaan, dan Utilitas Dinas Indag Agro Jabar, Poppy S. Bakur, yang dikonfirmasi mengatakan, situasi yang kini terjadi sebenarnya merupakan peluang baik bagi para petani untuk memperoleh kepastian harga hasil panen. Namun, ini harus didukung optimalisasi informasi antara penjual dan pembeli agar terjadi transaksi yang sesuai harapan.

Perluasan informasi keberadaan pasar lelang dapat didukung oleh pihak kabupaten/kota karena selama ini paling dekat jalurnya kepada kelompok tani dan paling mengetahui situasi wilayah. Ini bermanfaat untuk mendekatkan para petani dengan jaringan pasar melalui lelang. (A-81)***

Sumber :Pikiran Rakyat, Rabu 23 Juli 2008

2008-07-22T01:49:00.000+07:00

Stok Beras Ciamis tidak Terganggu
Meski 9.614 Ton Produksi Padi Hilang Akibat Kekeringan

CIAMIS, (PR).-
Kekeringan yang melanda Kab. Ciamis telah mengakibatkan hilangnya produksi padi sekitar 9.614,1 ton dengan kerugian mencapai Rp 27,84 miliar. Meskipun demikian, penurunan produksi tersebut tidak sampai memengaruhi stok beras yang telah terpenuhi pada panen sebelumnya.

Kepala Dinas Pertanian, Endang Supardi mengungkapkan hal itu saat panen raya musim tanam kedua di areal persawahan kelompok Tani Budi Karya III Dusun Kedungkendal, Desa Sindangsari, Kec. Banjarsari, Ciamis, Senin (21/7). Hadir dalam panen raya itu, Bupati Ciamis Engkon Komara, Ketua Komisi I DPRD Ciamis Gandjar M. Yusup, Dandim 0613 Letkol Syamsul Bahri, dan para penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Kab. Ciamis.

Menurut Endang, total luas kekeringan di Ciamis mencapai 10.369 hektare, terdiri atas 1.961 hektare mengalami kekeringan berat dan 1.562 hektare puso. Sedangkan 3.470 hektare mengalami kekeringan dengan kategori ringan dan 3.376 hektare kategori sedang.

Disebutkan, beberapa upaya dilakukan Dinas Pertanian untuk menanggulangi kekeringan. Di antaranya dengan mobilisasi pompa air, pemberdayaan kelompok P3A Mitra Cai, dan melaksanakan gilir giring. Selain upaya tersebut, pemerintah daerah juga memberikan bantuan traktor, alat-alat perbaikan pascapanen padi dan palawija.

Sementara itu, Bupati Ciamis Engkon Komara mengatakan, meskipun kekeringan melanda wilayahnya, hal itu tidak sampai mengganggu pengadaan beras lokal. Dalam arti, Ciamis masih mampu menyediakan kebutuhan dasarnya sendiri.

"Setiap tahun pasti ada kekeringan namun, dengan kerja keras, petani dapat memenuhi beras sendiri. Bahkan, tahun ini kami masih mampu memenuhi target stok beras nasional sebanyak 233.000 ton," katanya.

Hal itu, tutur Bupati Engkon, didukung pula oleh adanya penataan sistem irigasi yang baik, pengaturan pola tanam, maupun penerapan teknologi pertanian tepat guna. "Prestasi seperti ini minimal harus kita pertahankan, bahkan harus semakin ditingkatkan," katanya.

Percepat panen

Sementara itu, untuk mengurangi kerugian yang lebih besar akibat kekeringan, para petani di Kab. Sumedang terpaksa mempercepat waktu panen di sawahnya yang mulai dilanda kekeringan.

"Kami harus mendapatkan bulir padi yang berisi di antara bulir-bulir padi yang hampa. Jadi kami mesti sabar," kata Eman (52) ketika ditemui tengah memanen padi di sawahnya di Blok Parigilama Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, Senin (21/7).

Pada musim panen sebelumnya, sawah yang digarapnya mampu menghasilkan 4 ton gabah kering. Namun, pada panen kali ini, menurut Eman, hasil panennya paling banyak hanya 3 kuintal.

Kondisi seperti itu pada umumnya dialami para petani di sentra-sentra produksi padi di Kabupaten Sumedang. Berbagai cara pun dilakukan petani untuk menekan angka kerugian. Di samping ada yang mempercepat waktu panen, tidak sedikit pula yang menjual tanaman padi yang dilanda kekeringan itu kepada peternak.

"Daripada tidak menghasilkan uang sama sekali, lebih baik kami menjual hamparan tanaman padi yang sudah mulai mengering itu untuk dijadikan pakan sapi," kata Endang, salah seorang petani lainnya. (A-101/B.108)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Selasa 22 Juli 2008

2008-07-22T01:45:00.000+07:00

Plafon Kredit Bagi Peternak Harus Dinaikkan

TASIKMALAYA, (PR).-
Dinas Peternakan Jabar mengharapkan perbankan dapat menambah plafon kredit bagi para peternak, agar meningkat kemampuan mereka untuk membeli produk-produk bibit ternak. Langkah tersebut sebagai salah satu upaya mendongkrak jumlah populasi ternak, untuk mencapai swasembada daging pada 2010.

Kepala Dinas Peternakan Jabar Rachmat Setiadi, di Tasikmalaya, Senin (21/7), mengatakan, untuk produksi sapi potong saja, plafon kredit yang ditawarkan sejumlah bank kepada peternak, saat ini dinilai sudah tak mencukupi lagi sebagai modal membeli bibit. Kredit yang diperoleh kebanyakan hanya berkisar Rp 15-25 juta, sehingga hanya mencukupi membeli bibit sapi potong antara 3 hingga 8 ekor yang harganya Rp 2 juta hingga Rp 4 juta/ekor.

"Diharapkan, bank-bank mampu menambah plafon kredit sampai di atas Rp 50 juta. Dengan jumlah tersebut, para peternak diharapkan mampu membeli bibit sapi potong sampai rata-rata 10-20 ekor," katanya, saat diskusi agrobisnis peternakan yang diselenggarakan Dinas Peternakan Jabar, di Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya.

Disebutkan, penambahan populasi secara memadai diperlukan bagi pengembangan usaha peternakan sapi, khususnya sapi potong. Saat ini para peternak rata-rata hanya memiliki 1-3 ekor sapi, di mana dari segi bisnis dirasakan kurang memadai.

Menurut Rachmat, harapan penambahan plafon kredit bukan kepada usaha peternakan sapi potong saja, tetapi sapi perah, domba, kambing, dan unggas. Soalnya, peternakan merupakan salah satu usaha yang bersifat kerakyatan yang perlu didukung agar lebih berkembang.

Dirjen Peternakan Departemen Pertanian Tjeppy D Sujana mengatakan, penambahan populasi ternak sapi sangat mendesak. Selama ini ketergantungan atas produk impor, untuk daging sapi mencapai 30% dan susu 70%. Jika penambahan populasi berjalan lamban, pada 2010 ketergantungan daging sapi impor bertambah menjadi 37% dan susu bertambah 50%.

"Khusus untuk produksi daging sapi lokal, Departemen Pertanian sudah menargetkan produksi 414.300 ton setahun pada tahun 2010. Harapannya, jumlah itu dapat dipenuhi 94% dari sapi-sapi yang diternakan secara lokal," katanya.

Sementara itu, untuk membantu kemampuan modal peternak membeli bibit, PT Bank Jabar menyalurkan bantuan modal pertanian melalui kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E). Kredit itu adalah modal kerja yang bersumber dari dana bank yang diberikan untuk mendukung program ketahanan pangan dan pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati, dengan fasilitas subsidi bunga dari pemerintah.

Kabag Kredit Program PT Bank Jabar Heru Absoro mengatakan, penyaluran KKP-E secara umum melalui pengajuan dan akad kredit dengan kelompok tani atau koperasi, sedangkan pola kemitraan pengajuan, akad kredit, dan kerja sama dilakukan bank dengan kelompok tani atau koperasi atau perusahaan mitra. Plafon kredit berdasarkan kebutuhan indikatif, batasannya bagi petani, peternak, nelayan, pekebun, dan pembudi daya ikan maksimal Rp 25 juta, sedangkan koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung, dan kedelai) maksimal Rp 500 juta.

"KKP-E kami nilai sebagai kredit paling mudah dan murah bagi para peternak, dibandingkan produk-produk kredit pertanian dari PT Bank Jabar. Selain jaminan lebih mudah, bunganya pun hanya 7% dibandingkan kredit lain yang bunganya 13%," katanya. (A-81)***

Sumber: Pikiran Rakyat, Selasa 22 Juli 2008

2008-07-22T01:42:00.000+07:00

Varietas Padi Baru untuk Lahan Kering Siap Diluncurkan

KARAWANG, (PR).-
Agar produksi padi nasional tidak terganggu oleh pemanasan iklim global, Departemen Pertanian (Deptan) melalui Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBP) Sukamandi siap meluncurkan 9 varietas unggulan baru (VUB) yang tahan hidup pada lahan kering. VUB jenis padi gogo tersebut diperkirakan sudah bisa disebarluaskan kepada para petani pada tahun 2009 mendatang.

Demikian dikatakan Menteri Pertanian Anton Apriyantono ketika memberi sambutan dalam acara Sosialisasi Pekan Padi Nasional (PPN) III di BBP Sukamandi, Kab. Subang, Senin (21/7). "Selain varietas padi tahan kering, Deptan juga akan meluncurkan varietas yang tahan terhadap genangan air," ujarnya.

Kedua VUB tersebut, lanjut Mentan, disesuaikan dengan kondisi iklim Indonesia yang kerap dilanda kekeringan pada musim kemamaru dan kebanjiran pada musim hujan.

Selain tahan terhadap iklim kering dan hujan, kedua VUB itu tentunya bisa meningkatkan produksi rata-rata per hektare. "Pada tahun 2005, penggunaan VUB mencapai 91% dari 118 varietas yang ditanam petani Indonesia," kata mentan.

Angka tersebut, lanjut Anton, diharapkan bakal terus berkembang sehingga produksi padi nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kebuthan pangan Indonesia di masa mendatang tidak bergantung kepada negara luar. Sebaliknya, Indonesia harus mampu menjadi negara pengekspor beras.

Dikatakan juga, saat ini pemerintah tengah berupaya keras mengamankan permintaan pangan dalam negeri dengan mencanangkan akselerasi peningkatan produksi dan stok beras melalui peningkatan produksi beras nasional (P2BN). Program tersebut diharapkan mencapai target swasembada beras bestari.

Dalam menghadapai krisis pangan dunia, Indonesia telah mampu meningkatkan produksi padi tahun 2007 yang mencapai 4,94% dengan total produksi 57,2 juta ton. Peningkatan tersebut, berlanjut hingga tahun 2008.

Di mana pihak BPS memperkirakan produksi padi pada tahun 2008 ini, naik 4,76% dengan total produksi 59,9 juta ton. "Semua itu tidak lepas dari peran inovasi teknologi varietas unggul dan pengelolaan tanam terpadu yang dijadikan andalan dalam peningkatan produktivitas," kata mentan.

Teknologi mitigasi

Terkait dengan perubahan iklim global, lanjut Anton, pihaknya terus berupaya keras melakukan mitigasi dan adaptasi dalam sistem produksi padi maupun menyediakan wadah yang lebih besar untuk gas rumah kaca.

Teknologi mitigasi yang telah dihasilkan antara lain, lanjut Anton, varietas unggul yang emisi gas metannya (CH4) rendah, seperti varietas Ciherang, Way Apo Buru, Cisantana, dan Tukad Balian.

Saat ini sedang dirancang dan dipersiapkan varietas yang responsif mengolah CO2 menjadi karbohidrat. Keunggulan pertama, ruang untuk peningkatan produksi padi menjadi lebih luas. Kedua dapat mereduksi CO2 bebas sehingga menurunkan laju pemanasan global.

Selain upaya itu, kata Anton, guna meningkatkan produksi pangan nasional pihaknya telah membuka areal sawah baru di Merauke Irian Jaya, seluas 558.000 hektare. Pembukaan lahan itu melibatkan investor dari pihak swasta dalam dan luar negeri.

Dari pantauan "PR", selain menyosialisasikan PPN III, Mentan Anton bersama rombongan sempat meninjau pameran pertanian dan pengembangan varietas baru di lingkungan BBP Sukamandi. Selain itu, rombongan Mentan berkeliling ke areal pembenihan PT Sang Hyang Seri, yang terletak tidak jauh dari BBP. (A-106) ***

Sumber : Pikiran Rakyat,Selasa 22 Juli 2008

2008-07-21T09:14:00.000+07:00

Wereng Serang 1.500 Hektare Sawah
Terdapat di Hampir Seluruh Kecamatan di Kab. Cirebon

SUMBER, (PR).-
Hama wereng batang cokelat (WBC) dalam dua pekan terakhir menyerang areal sawah di Kab. Cirebon. Sedikitnya, 1.500 hektare (ha) sawah usia panen telah terserang, 150 ha di antaranya terancam gagal panen.

Dari pemantauan "PR" di lapangan, Sabtu (19/7), serangan wereng terdapat di hampir seluruh kecamatan sentra pangan. Yakni, tersebar di sepanjang Kec Susukan, Arjawinangun, Gegesik, Tengah Tani, Panguragan, sampai Kapetakan.

Serangan wereng tersebar dan berupa spot. Artinya dalam satu hamparan sawah seluas puluhan ha, seperti di Kec. Gegesik, terkena serangan antara 1 ha hingga 2 ha, secara terpisah-pisah.

Untuk itulah, para petani mengaku cemas. Apalagi serangan wereng biasanya menyebar sangat cepat.

Bila tidak segera diantisipasi, maka serangan wereng bisa cepat meluas. Ledakan populasi organisme penganggu tanaman (OPT) itu, bisa terjadi setiap saat.

"Saya langsung minta para pemilik sawah bergotong royong menyemprotkan pestisida. Pemberantasan wereng itu harus dilakukan secara bersamaan dalam satu hamparan sawah. Kami juga dibantu petugas pengendalian hama," tutur Cardi (46), petani di Gegesik.

Wereng rata-rata menyerang tanaman padi usia dewasa atau menjelang panen. Yakni, antara 2,5 bulan atau mendekati tiga bulan menjelang akan dipanen. Para petani mengaku stres atas adanya serangan hama tersebut.

Pasalnya, mereka baru saja berjuang keras menyelamatkan tanaman padinya dari ancaman puso akibat kekeringan. Kini mereka sudah dihadapkan lagi dengan rintangan lain.

"Serangan hama ini justru lebih berat. Soalnya kita harus mengeluarkan modal lagi untuk membeli pestisida yang harganya sudah mahal," tutur Dariswan (45), petani warga Kec. Tengah Tani.

Beragam varietas

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, & Peternakan (Distanak) Kab. Cirebon, Ir. H. Ali Effendi, M.Sc., membenarkan adanya serangan wereng di wilayahnya. Dia segera menginstruksikan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan pengendali hama untuk langsung membantu petani.

"Saya instruksikan PPL dan pengendali hama turun ke sawah untuk memberantas dan melakukan pencegahan. Jangan sampai meluas, sebab bila dibiarkan bisa mengancam produksi pangan," katanya.

Dari laporan yang masuk, menurut Ali, serangan wereng masih dalam batas minimal. Tercatat yang terparah antara 150 sampai 160 ha, dan itu tidak akan mengganggu target produksi pangan.

"Persentasenya masih sangat kecil. Meski begitu, pemberantasan dan pencegahan dini sudah harus dilakukan. Jangan sampai serangan itu menyebar," kata Ali.

Ditambahkan, penyebab munculnya serangan wereng karena masih banyak petani yang menanam varietas padi tanpa label. Karenanya terjadi varietas yang beragam.

Hal itu yang menyebabkan munculnya wereng. "Kalau yang berlabel itu pasti tahan. Banyak yang tidak berlabel, varietas ini yang tidak tahan serangan wereng. Repotnya, bila serangan sudah muncul, itu akan mengancam varietas lainnya," kata Ali. (A-93)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Senin 21 Juli 2008

2008-07-21T09:10:00.000+07:00

Peternak Sapi "Dibanjiri" Kredit

SUMEDANG, (PR).-
Para peternak sapi perah pada sentra produksi di Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang, "dibanjiri" tawaran kredit dari sejumlah perbankan. Sejak setahun terakhir, banyak perusahaan perbankan menawarkan kemudahan kredit dengan bunga yang bersaing.

Pengurus Koperasi Susu dan Peternak Sapi Perah "Tandang", Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang, Oyo Sukarya, di Sumedang, Minggu (20/7), mengatakan, perusahaan-perusahaan perbankan yang giat menawarkan kredit, terdiri dari bank BUMN dan swasta. Mereka menawarkan kredit dengan plafon hingga Rp 50 juta.

"Karena tawaran kemudahan kredit dari mereka, banyak peternak sapi perah mengajukan dan memperoleh pinjaman. Mereka yang meminjam ke bank melalui koperasi, kebanyakan digunakan untuk modal perbanyakan populasi sapi perah peliharaannya," katanya.

Disebutkan, upaya perbanyakan populasi sebagai salah satu cara memperoleh tambahan pendapatan, sekaligus upaya menekan biaya produksi yang kini terus naik. Kendati harga susu segar kini harganya sudah mencapai Rp 2.700,00/liter, di mana seekor sapi perah rata-rata berproduksi 20 liter/hari, namun efisiensi produksi melalui penambahan populasi masih menjadi andalan para peternak.

Disebutkan, jika populasi sapi perahnya semakin banyak, para peternak semakin banyak memperoleh volume susu. Dengan cara itu, margin keuntungan diharapkan mampu berselisih lebih banyak dibandingkan dengan biaya produksi, di mana saat ini upah kerja dan biaya pakan menjadi beban utama.

Dikatakan, harga pakan olahan beberapa waktu terakhir sudah naik menjadi Rp 1.500,00/kg dari biasanya Rp 1.000,00/kg. Seekor sapi perah rata-rata mengonsumsi pakan olahan 7 kg/hari. Melalui koperasi, para peternak tetap membeli dengan harga lama, walaupun risikonya koperasi harus terus menyubsidi.

Banyaknya penawaran kredit dari sejumlah perusahaan perbankan, menurut Oyo, diharapkan ini menjadi salah satu peluang cukup ampuh untuk mendongkrak jumlah sapi perah para peternak. Walaupun, meminjam uang dari bank tetap disertai jaminan, di mana para peternak sapi perah dikenai agunan dalam bentuk hewan yang mereka pelihara tersebut.

"Semakin banyaknya penawaran kredit dari sejumlah perbankan, juga membuat harapan baru bagi para peternak atas suku bunga yang semakin kompetitif. Kemudahan agunan pun agar semakin menjadi daya tarik, apalagi ada alternatif melalui kredit ketahanan pangan (KKP) yang sudah diluncurkan pemerintah," katanya.

Sementara itu, sejumlah peternak sapi perah di Bandung utara, misalnya di Kec. Parongpong dan Kec. Lembang, mulai membudidayakan pohon kaliandra sebagai alternatif sumber pakan segar. Langkah tersebut dilakukan, sebagai upaya menyediakan cadangan pakan segar pada musim kemarau pengganti rumput-rumputan.

Tenaga pembina peternak sapi perah di Bandung utara M. Firman mengatakan, karena perkembangan ini pohon-pohon kaliandra kini semakin diminati para peternak, daunnya dijadikan pakan segar. Semula, pohon kaliandra kurang begitu diperhatikan, namun karena adanya sosialisasi manfaat pohon kaliandra, para peternak sapi perah kini memiliki alternatif pakan segar pada musim kemarau. (A-81)***

Sumber : Pikiran Rakyat, 21 Juli 2008

2008-07-21T09:07:00.000+07:00

Rawan Pangan Membayangi Malangbong

AREAL persawahan yang terdapat di 23 desa di Kec. Malangbong, Kab. Garut, dilanda kekeringan. Tanaman padi yang baru saja berbuah, tak bisa dipanen. "Kita belum mengetahuinya secara pasti. Jika satu desa saja mencapai 6 hektare, berarti lahan persawahan yang terkena kekeringan tersebut seluruhnya sekitar 138 hektare," ujar Camat Malangbong Drs. Nandang S. di Garut, Minggu (20/7).

Akibatnya, ribuan kepala keluarga (KK) sejak sebulan terakhir ini mengalami rawan pangan. "Tanaman padinya saja gagal panen, hal yang wajar jika warga kini diterpa rawan pangan. Namun, belum dikategorikan rawan daya beli. Hal itu harus melalui kajian yang akurat," kata Nandang.

Untuk mengatasi terjadinya rawan pangan tersebut, Senin (20/7) para kepala desa, menurut Nandang, akan melayangkan surat permohonan penambahan beras untuk warga miskin (raskin) ke Bagian Perekonomian dan Dolog Pemkab Garut. "Ya belum ada warga yang memakan ongok. Kalau mengurangi volume makan, yang semula tiga kali menjadi dua atau sekali, pasti ada," ujarnya.

Pernyataan Nandang itu dibenarkan Kepala Desa Mekarasih Ukun Juhana. Menurut dia, Desa Mekarasih merupakan desa yang paling parah dilanda kekeringan. "Warga yang mengalami rawan pangan mencapai 4.500 KK," ungkapnya.

Ukun juga mengaku beruntung, para petani di desanya cukup cerdas dalam menyikapi musim kemarau. "Setiap menjelang musim kemarau, mereka bertanam singkong atau ubi. Pada saat kesulitan membeli beras karena tak cukup uang, singkong dan ubi rebus itulah yang dijadikan makanan camilan atau tambahan," ujar Ukun.

Kepala Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Pemkab Garut Ir. Miftahul Rachmat mengatakan, lahan persawahan yang dilanda kekeringan saat ini jumlahnya terus bertambah. "Terutama lahan pertanian yang terdapat di daerah Garut selatan karena di sana tak seperti Garut tengah dan utara yang cukup tersedia saluran irigasinya," kata Miftahul Rachmat.

Dia juga mengaku sudah berkali-kali dalam pertemuan mengingatkan kepada para petani melalui aparatnya yang bertugas di tingkat kecamatan agar lebih cerdas dalam membaca musim. "Artinya, setiap menjelang musim kemarau para petani jangan nekat untuk menanam padi, melainkan bisa berupa palawija. Pada musim kemarau sekarang ini, kami belum mengetahui secara pasti berapa luas lahan tanaman padi yang gagal panen atau puso," ujarnya. (E-35/A-14)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Senin 21 Juli 2008

2008-07-20T18:26:00.000+07:00

Pengadaan Beras Tersendat
Minggu, 20 Juli 2008 , 18:02:00

SUBANG, (PRLM).- Pengadaan beras untuk memenuhi kebutuhan beras bagi rakyat miskin (raskin) di Kab. Subang berjalan tersendat. Hingga akhir Juni lalu, beras yang terkumpul di gudang Perum Bulog setempat baru mencapai 60% dari terget pengadaan sebesar 39.000 ton.

“Kami baru berhasil membeli beras sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebanyak 16.500 ton. Namun demikian, kami juga telah membeli beras Non-HPP sebanyak 6.500 ton. Artinya, stok beras yang telah ada cukup aman bagi pengadaan raskin hingga akhir tahun mendatang,” ujar Wakil Ketua Perum Bulog Subdivre (Wakasub) Wilayah Subang, H. Dindin, Minggu (20/7).

Menurut dia, kebutuhan raskin di Kab. Subang mencapai 31.000 ton/bulan. Sementara penyaluran raskin sesuai arahan Pemerintah Pusat hanya sampai Oktober 2008. Dengan demikian, stok beras yang ada dipastikan cukup guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Meski begitu, lanjut Dindin, pihaknya akan tetap berusaha membeli beras petani sesuai target yang telah ditentukan. Stok beras tersebut nantinya akan dijadikan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) guna memenuhi kebutuhan raskin 2009 dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.

Dikatakan, pihaknya optimistis target tersebut bakal tercapai. Sebab areal panen di wilayah Kab. Subang hingga saat ini masih cukup luas.

”Kendati harga gabah kering pungut (GKP) masih di atas HPP, kami masih bisa menyiasati pengumpulan stok dengan cara membeli beras bukan berupa gabah,” kata Dindin. (A-106/A-147)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Minggu 20 juli 2008

2008-07-20T18:24:00.000+07:00

Peternak Sapi Mulai Susah Cari Pakan
Minggu, 20 Juli 2008 , 17:29:00

GARUT, (PRLM),- Musim kemarau sekarang ini, tidak hanya dirasakan petani saja, namun berdampak kepada peternak yang sulit mencari rumput untuk pakan ternaknya.

Seperti yang terjadi di Kampung Cipondok RT 01 RW 04 Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug Garut, para peternak sapi yang membutuhkan lebih banyak pakan kini beralih ke jerami padi. Bahkan untuk memenuhi nutrisi pakan tersebut, batang pohon pisang pun kini terpaksa dijadikan pakan ternak sapi.

Menurut Aay Rachmat, Minggu (20/7), peternak sapi di Kampoung Cipondok, sejak beberapa minggu terakhir ini ketersediaan rumput mulai mengurang. Bahkan dirinya bersama peternak lain terpaksa harus mencari rumput ke luar kampung.

“Mejelang kemarau ini rumput memang sulit didapat, sehingga kami terpaksa mencari ke daerah lain,” ujarnya.

Hanya untuk pakan tambahan, lanjut Aay, dirinya terpaksa memberikan jerami padi, bekas memanen sebagai bahan tambahan makanan sapi tersebut. Tetapi untuk mendapatkannya, ia terpaksa harus mencari ke luar daerah yang jaraknya cukup jauh sampai puluhan kilometer.

“Karena rumput susah dicari terpaksa kami memanfaatkan jerami. Tetapi jarak yang harus ditempuh pun cukup jauh sampai puluhan kilometer seperti ke daerah Samarang dan Bayongbong,” ujarnya.

Aay mengungkapkan, para peternak terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari pakan ternak. Sedangkan harga susu sapi di Koperasi Unit Desa (KUD) cenderung tetap.

Sementara itu, untuk tetap dapat menjual susu hasil perahannya tersebut, yang bekerja sama dengan pihak KUD hanya mampu memfasilitasi 2 unit kendaraan untuk mengangkut jerami, yang jaraknya mencapai puluhan kilometer itu. Sedangkan masalah ongkos dan buruh serta sopir dibebankan kepada para peternak.

“Supaya ternak kami tetap menghasilkan produksi susu yang baik, terpaksa berjalan dengan mengambil jerami meski ada penambahan biaya bagi ternak,” tuturnya. (A-14/A-147)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Minggu 20 Juli 2008

2008-07-19T09:24:00.000+07:00

Harga Buah Kelapa Melonjak Hingga 60%
Kebutuhan Gula Kelapa dari Pabrik Kecap Naik

BANDUNG, (PR).-
Harga buah kelapa di Jabar melonjak hingga 60 persen sejak sebulan terakhir, sebagai pengaruh meningkatnya permintaan pasar atas produk gula kelapa. Harga buah kelapa di pasaran kini rata-rata menjadi Rp 2.500,00/butir, sedangkan di tingkat petani Rp 1.500,00-1.700,00/butir dari harga normal Rp 1.000,00/butir.

Ketua Asosiasi Gula Kelapa Priangan H. Iyos Rosdi, di Ciamis, Jumat (18/7) mengatakan, terjadinya situasi demikian karena adanya peningkatan penyadapan buah kelapa untuk produksi gula.

Di daerah Ciamis Selatan saja, dari 7.000.000 pohon kelapa rakyat yang ada, persentase penyadapan kini naik menjadi 20 persen dari semula hanya 10 persen.

"Kebutuhan gula kelapa dari sejumlah industri makanan dan pabrik kecap kini sedang tinggi, apalagi mereka sedang meningkatkan produksi. Pesanan gula kelapa sebagai bahan baku pun terus naik, sehingga mendongkrak harga buah kelapa," katanya.

Produksi gula kelapa sendiri belakangan meningkat, terutama pada sentra produksi di Ciamis selatan.

Bisnis gula kelapa menjadi salah satu nilai tambah untuk usaha kebun kelapa rakyat, walaupun secara umum masih dijual dalam bentuk buah.

Menurut Iyos, kenaikan harga buah kelapa saat ini banyak dirasakan para petani. Apalagi, tiga tahun lalu usaha petani kelapa sempat menurun kegairahannya, karena rendahnya nilai jual buah kelapa.

Sementara itu, salah seorang tokoh petani kelapa di Ciamis Selatan Ny. Hj. Yaya mengatakan, melonjaknya harga buah kelapa disebabkan menyusutnya produksi di jalur Selatan Jabar.

Hal ini, terutama disebabkan kekeringan panjang yang dialami beberapa waktu terakhir, terutama dialami di jalur Pangandaran, Cijulang, Parigi, di Kab. Ciamis. Musim kemarau yang sudah datang beberapa bulan belakangan, sangat memengaruhi panen buah kelapa.

Dikatakan, perkembangan harga buah kelapa sampai Rp 1.600,00/butir di tingkat petani, merupakan yang tertinggi. Harganya terus naik dari sejak 2004 yang saat itu hanya Rp 300,00-400,00/butir, sehingga para petani kelapa nyaris kurang bergairah lagi mengurus tanamannya.

Sementara itu, pengusaha kelapa rakyat di Ciamis Mulyadi Sukandar menilai, perkembangan harga buah kelapa yang kini diperoleh petani, tak terlepas perbaikan sistem agrobisnis perkebunan rakyat.

Ini sebagai salah satu optimalisasi usaha para petani pekebun kelapa, di mana daerah Priangan selaku sentra produksi.

Menurut dia, usaha kelapa hanya sekian dari puluhan agrobisnis perkebunan rakyat, yang perlu dibina secara optimal.

Penanganan tidak terfokus kepada usaha perkebunan rakyat, dikhawatirkan menjadi langkah mundur bagi pembangunan perekonomian petani pekebun.

"Ada baiknya, penanganan usaha perkebunan rakyat di Jabar tak dicampurkan dengan bidang lain. Ini berkaitan dengan eksistensi mata pencaharian 2,1 juta orang petani pekebun, yang dapat dikaitkan perhatian terhadap lapangan kerja," katanya. (A-81) ***

Sumber : Pikiran Rakyat, Sabtu 19 Juli 2008

2008-07-17T11:38:00.000+07:00

Harga Jagung Tetap Tinggi Hingga 2017

JAKARTA, (PR).-
Dirjen Tanaman Pangan Sutarto Alimoeso memperkirakan, harga jagung hingga 2017 akan bertahan pada tingkatan yang tinggi. Oleh karena itu, saat ini merupakan kondisi yang tepat untuk mengembangkan komoditas jagung di dalam negeri.

"Hal itu, disebabkan permintaan jagung di tingkat internasional terus mengalami kenaikan akibat banyak negara maju, yang memanfaatkan komoditas tersebut sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak ," ujarnya, di sela-panen perdana jagung hibrida P-21 di Kawasan Industri Pupuk Kujang, Karawang, Rabu (16/7).

Oleh karena itu, ujar Dirjen, dengan naiknya harga jagung di pasar internasional maupun domestik menjadi peluang yang bagus untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

Pada kesempatan yang sama, Market Development Manager PT Dupont Indonesia (produsen benih jagung hibrida) Adhie Widiarto mengatakan, saat ini banyak kalangan swasta berminat melakukan investasi pengembangan agrobisnis jagung, dengan membuka areal penanaman komoditas tersebut di beberapa daerah di tanah air.

"Sejumlah pengusaha telah menyatakan minatnya, untuk melakukan investasi di sektor agrobisnis jagung, karena investasi di bidang ini sangat menguntungkan," katanya, seraya menambahkan jagung hibrida P-21 yang dikembangkan di lahan PT Pupuk Kujang saat ini memiliki potensi hasil 13,3 ton pipilan kering per ha.

Sementara itu, Dirut PT Agribisnis Petani Berseri (APB), Omay K. Wiraatmadja menyatakan, pihaknya siap mengembangkan usaha pertanaman jagung pada areal seluas 1.000 ha, khusus untuk Jawa Barat dalam dua tahun mendatang yakni 2009-2010 .

Pengembangan lahan jagung itu akan dilakukan baik secara inti maupun plasma yakni dengan bekerja sama dengan petani yang mana PT APB akan menanggung sarana produksi seperti pupuk, benih, dan menjamin pembelian hasil panen petani. (A-78)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Kamis 17 juli 2008

2008-07-17T11:36:00.000+07:00

Jabar Genjot Produksi Ikan Patin
Berpotensi untuk Pasar Ekspor

BANDUNG, (PR).-
Jawa Barat saat ini tengah menggenjot produksi ikan patin sebagai salah satu bisnis baru perikanan air tawar. Pasar komoditas ini sangat besar, tidak saja untuk pasar lokal, tetapi juga untuk orientasi ekspor.

Kepala Dinas Perikanan Jabar H. Darsono di Bandung, Rabu (16/7), mengatakan, pembudidayaan ikan patin di Jabar sekarang banyak dilakukan di Waduk Saguling, Waduk Jatiluhur, dan Waduk Cirata dengan produksi rata-rata 50 ton/hari. Namun, konsentrasi budi daya ikan patin akan difokuskan di Kabupaten Subang karena dukungan kondisi air yang dinilai optimal.

Disebutkan, pangsa pasar ikan patin lokal kini mulai cerah, di Jabar, kini masih kekurangan 400.000 ton untuk memenuhi pesanan pasar. Sementara untuk pangsa ekspor, setiap tahun dari Amerika masih kekurangan 800.000 ton/tahun.

"Pengusahaan ikan patin potensial dilakukan melalui usaha pembesaran, terutama di jaring apung maupun kolam. Pengusahaannya menjadi bisnis baru yang menguntungkan, selain harga jualnya tinggi karena besarnya daya serap konsumen, juga relatif aman dari gangguan penyakit dan virus," kata Darsono.

Selain itu, produksi ikan air tawar yang tengah digenjot di Jabar adalah ikan nila yang disosialisasikan sejak tiga tahun lalu. Para pembudi daya ikan nila kini menikmati harga yang terus naik sampai di atas Rp 9.000,00/kg dari sebelumnya sulit melebihi Rp 6.000,00/kg karena ikan yang satu ini menjadi favorit baru konsumen setelah ikan emas.

Pengembangan bisnis ikan patin dan ikan nila di Jabar, menurut Darsono, sekaligus memanfaatkan potensi wilayah daerahnya yang sampai kini dikenal sebagai sumber air dan kolam. Potensi tersebut dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Akan tetapi, menurut Pengurus Masyarakat Perikanan Musantara (MPN) asal Bandung, Muhamad Husen, pembudidayaannya harus didukung upaya kontinuitas benih karena sekarang masih sering secara musiman. Karena itu, bisnis pembesaran ikan patin, membuka pula peluang bisnis baru dari pembenihannya," katanya.

Ikan patin saat ini rata-rata dihargai Rp 7.000,00-Rp 8.000,00/kg, dengan harga benih ukuran 1 inci, umumnya Rp 95,00/ekor. Ikan patin kebanyakan ditujukan ke pasar ekspor, namun pangsa pasar lokal pun semakin banyak membutuhkan. (A-81)***

Sumber : Pikiran Rakyat, 17 juli 2008

2008-07-17T11:32:00.000+07:00

Petani Akan Peroleh Kredit
Untuk Meningkatkan Hasil Tani, Terutama Beras

BANDUNG, (PR).-
Petani di Jawa Barat tidak lama lagi akan memperoleh akses kredit, sebagai modal untuk meningkatkan hasil pertanian terutama beras. Hal itu dimungkinkan, menyusul disepakatinya MoU antara Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Departemen Pertanian, Departemen Perkebunan, Departemen Kehutanan, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Bukopin, serta beberapa perusahaan pupuk.

"Jawa Barat bahkan sudah melakukan upaya lanjutan dari MoU dengan menginventarisasi kelompok tani, yang dilakukan KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan), menjaring siapa saja yang akan diberikan permodalan melalui kredit," ujar Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat Agusdin Fariedh, di sela-sela kuliah Umum "Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Krisis Pangan" di Universitas Padjajaran, Jln. Dipati Ukur, Bandung, Rabu (16/7).

Menurut Fariedh, pemberian permodalan ini dilakukan untuk menggerakan hasil tanam mereka agar lebih baik, dalam rangka ketahanan pangan dan harapannya dijual ke Bulog. "Peran Bulog di sini sebagai penyangga program peningkatan hasil pertanian dan diharapkan hasilnya nanti bisa dijual ke Bulog, tentu saja dengan harga yang sudah ditetapkan, sehingga pasokan beras Bulog lebih stabil. Namun, kami tidak memaksa harus dijual ke Bulog, Ya etika bisnislah," ujarnya.

Fariedh mengatakan, selain peningkatan produksi beras dalam rangka menjaga ketahanan pangan, MoU yang ditandatangani 12 Juli ini merupakan langkah untuk menjalin kooordinasi antarberbagai pihak, yang terlibat dalam memajukan pertanian. "Melalui kooordinasi ini komunikasi dapat terbangun, sehingga kita lebih solid menentukan langkah memantapkan ketahanan pangan," katanya.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah BRI Kantor Wilayah Bandung Yasirin Ginting S mengatakan, sampai saat ini belum ada perintah dari BRI pusat tentang penyaluran kredit itu. "Kami belum bisa menjelaskan bagaimana mekanismenya, karena memang belum ada perintah dari BRI pusat. Koordinasi dilakukan di pusat, kami nanti hanya melaksanakannya saja," ujar Yasirin.

Raskin oleh Depsos

Menanggapi hal itu, wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Entang Sastraatmadja mengatakan bahwa sebelumnya sudah banyak program kerja sama pemberian kredit yang dilakukan Bulog. "Namun, setelah dievaluasi sampai saat ini tidak ada yang berhasil," ujarnya.

Menurut Entang, hal itu disebabkan karena petani hanya ditempatkan sebagai objek dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan instansi pemerintah. "Petani tidak pernah ditanya dan dilibatkan apa yang paling dibutuhkan," ujarnya.

Apabila program itu tetap dijalankan, kata Entang, sebaiknya setiap instansi memberikan pendampingan intensif pada petani yang diberikan bantuan kredit. "Pertanian itu sulit diprediksi di atas kertas, dengan adanya pendampingan mereka tahu apa yang terjadi di lapangan. Hal itu, dapat membantu instansi dalam mengeluarkan kebijakan selanjutnya," ujarnya.

Sementara itu, terkait dialihkannya penyaluran beras miskin melalui Departemen Sosial mulai 2009, Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar mengatakan, fungsi Perum Bulog sebagai pengatur cadangan beras tidak akan berubah, meskipun penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) akan dikendalikan Departemen Sosial.

"Lihat dari kacamata positifnya bukan berarti ingin mengganti Bulog, melainkan sebagai mitra dalam menyalurkan raskin. Peran Depsos nanti merupakan leading sector dari segi administrasi dan keuangan," ujarnya. (CA-186/CA-185/CA-180)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Kamis 17 juli 2008

2008-07-17T11:29:00.001+07:00

Tanaman Padi Puso Capai 8.005 ha
Meluas di 7 Kecamatan di Kab. Indramayu

NDRAMAYU, (PR).-
Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Indramayu (Distanak) mencatat, luas areal tanaman padi musim tanam gadu (tanam kedua) yang dinyatakan puso (gagal panen) telah mencapai 8.005 hektare. Luas areal puso tersebut hampir mendekati 10% dari luas areal tanaman yang ada, yakni mencapai 87.594 hektare.

Areal tanaman padi puso yang telah meluas di tujuh wilayah kecamatan itu, diproyeksikan bakal menurunkan produksi padi di Kab. Indramayu dan berpengaruh terhadap pengadaan pangan untuk stok pangan nasional dari wilayah yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi, di Jawa Barat tersebut.

Kepala Distanak Kab. Indramayu, Ir. Apas Fahmi Permana, Rabu (16/7), mengatakan jumlah tanaman padi puso mencapai 8.005 hektare tersebut, berdasarkan catatan per tanggal 7 Juli 2008. "Kemungkinan jumlahnya sudah lebih dari itu. Kalau berkurang jelas tidak mungkin," kata Apas melalui telefon selulernya.

Apas menyebutkan, kekeringan yang terjadi pada tahun ini tercatat paling parah dibandingkan dengan lima tahun terakhir. Hal itu dipengaruhi oleh musim hujan yang berhenti terlalu cepat, yakni pada Mei 2008. Padahal biasanya, kekeringan baru terjadi pada Juli dan awal Agustus.

Luasnya areal tanaman padi yang telah puso, karena sebelumnya hanya melanda empat wilayah kecamatan belakangan diketahui meluas di tujuh kecamatan. Ketujuh kecamatan itu, adalah Kec. Gantar, Kroya, Balongan, Cantigi, Lohbener, Losarang, dan Kandanghaur

Kendati isyarat penurunan produksi padi terjadi terkait dengan luasnya areal tanaman yang telah dinyatakan puso, namun harga beras dan gabah di wilayah itu hingga Rabu (16/7) tidak terlalu terpengaruh. Beras kualitas I harga di tingkat pedagang pengepul mencapai Rp 5.200,00 per kg dan kualitas II Rp 4.800,00 per kg. Sementara untuk beras medium Rp 4.500,00 per kg.

"Sedangkan untuk gabah kisarannya antara Rp 2.950,00 sampai Rp 3.000,00 per kg. Ini informasi yang kami peroleh dari para mitra kerja Bulog di Indramayu per hari ini," kata Kepala Bulog Subdivre Indramayu, Surasno yang dihubungi terpisah.

Surasno yang didampingi Kasi Pelayanan Publik Helmi ST juga mengaku adanya 8.005 hektare tanaman padi di Kab. Indramayu yang sudah dinyatakan puso akan mengancam keberhasilan program pengadaan pangan yang dilakukan institusinya.

"Sebab kenyataannya, hingga malam ini tercatat ada 4.640 ton beras dari mitra kerja yang harus antre. Sebab space di 8 gudang yang ada kondisinya penuh," ungkap Surasno. (A-96)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Kamis 17 Juli 2008

2008-07-16T09:16:00.000+07:00

3.400 Hektare Hutan Rusak Dirambah

GARUT, (PR).-
Dari luas areal hutan 81.510 hektare di wilayah Kab. Garut, sekitar 3.400 hektare di antaranya dirambah lalu ditanami berbagai komoditas hortikultura seperti kol, wortel, kentang, dan tembakau.

Demikian dikemukakan Kasi Humas Unit III Perhutani Jabar, Ronald Suitela ketika melihat dari dekat lokasi perambahan hutan produksi di daerah Gunung Papandayan, di wilayah BKPH Bungbulang RPH Simpang, Selasa (15/7).

Sambil menunjukkan areal hutan yang dirambah, Ronald mengatakan, perusakan hutan produksi itu akibat informasi yang salah. "Masyarakat hanya tahu dari sisi yang salah. Dengan dalih atau isu kemiskinan, isu masyarakat kecil, dan segala macam itu diangkat-angkat untuk membuka lahan. Padahal, kita harus menjaga kelestarian hutan," katanya.

Menurut Ronald, untuk meredam perambahan hutan, di Jawa Barat sudah dibentuk sekitar 1.560 LMDH (lembaga masyarakat desa hutan). Dalam LMDH itu ada berbagai pembelajaran kepada masyarakat, bagaimana cara mereka mengelola hutan. Juga ada partisipasi dari LSM-LSM sebagai tenaga pendamping. "Setelah itu baru ada MoU. Masyarakat bisa menanam pohon jenis alpukat, kopi, dll., kecuali kentang karena secara teknis berlawanan dengan pola teknik pembangunan hutan," katanya.

Melalui LMDH itu, masyarakat akhirnya tahu bahwa menanam kentang jauh lebih merugikan ketimbang menanam pohon kopi. "Menanam kopi, tidak perlu disiram, tidak perlu ada ijon masuk, hasilnya dua tahun kemudian cukup memuaskan. Contohnya di Pangalengan Bandung, mereka bisa menghasilkan Rp 1 miliar lebih. Bahkan, ada LMDH yang membangun sekolah di tengah hutan tanpa bantuan dana dari APBD. Termasuk LMDH Mandalawangi Garut, mereka sudah bisa panen kopi," katanya. (A-14)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Rabu 16 Juli 2008

2008-07-16T09:12:00.001+07:00

Target Surplus Terancam

BANDUNG, (PR).-
Kekeringan lahan sawah yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat saat ini, tidak akan berpengaruh pada target produksi padi selama faktor kehilangan pascapanen dapat dikurangi. Pengurangan persentase kehilangan akibat pascapanen sebanyak 3%, dapat menggantikan berkurangnya produksi padi akibat kekeringan lahan, yang saat ini diperkirakan seluas 5% dari total luas panen padi di Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar, Entang Sastraatmadja, saat dihubungi "PR" di Bandung, Selasa (15/7).

Entang mengungkapkan, produksi padi saat ini masih bisa memenuhi target pemenuhan kebutuhan beras, meskipun terjadi kekeringan di beberapa daerah di Jawa Barat. "Cuma, kemungkinan yang tadinya bisa surplus beras jadi tidak tercapai karena adanya kekeringan ini," ujarnya.

Namun, Entang menjelaskan, ancaman kekurangan cadangan beras akibat adanya kekeringan masih bisa diatasi dengan memperkecil persentase kehilangan akibat pascapanen yang kurang tepat. Ia menyatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat cenderung hanya fokus pada peningkatan produksi panen.

"Tidak pernah ada penanganan khusus untuk meningkatkan pascapanen, padahal sektor ini sangat penting dalam mempertahankan kuantitas produksi beras yang akan dihasilkan," tuturnya.

Menurut dia, saat ini persentase rata-rata kehilangan bobot akibat penanganan pascapanen mencapai 18%. "Proses pascapanen tersebut mulai dari perontokan padi, penggilingan, penjemuran, sampai menjadi nasi yang disajikan," katanya.

Entang mengatakan, pengurangan persentase kehilangan pascapanen tersebut dapat diperbaiki dengan adanya penerapan teknologi yang memadai. Selain itu, petani juga perlu diberikan informasi tersebut melalui penyuluhan mengenai tata cara pascapanen yang tepat.

Meskipun demikian, ia menegaskan, pemerintah provinsi Jawa Barat juga tetap harus menanggulangi kekeringan yang terjadi saat ini dengan memerhatikan faktor irigasi.

"Saat ini, langkah yang paling darurat yaitu mengesahkan Perda tentang Irigasi," ucapnya.

Untuk jangka panjang, Entang menyarankan agar pemerintah juga menggalakkan kembali pancausaha tani yang sebelumnya pernah berjalan. "Namun, semua itu bisa berjalan apabila pemerintah memiliki political will yang kuat untuk mendukung bidang pertanian," ujarnya.

Sudah diprediksi

Sementara itu, menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Lukman Ismail, kemungkinan adanya kekeringan di Jawa Barat sudah diprediksikan sebelumnya dalam penghitungan produksi padi di provinsi tersebut. "Kalau kekeringannya tidak signifikan, ya tidak akan berpengaruh pada perkiraan produksi padi di tahun 2008 yang dikeluarkan BPS awal bulan ini," katanya.

Namun, ia menyatakan sampai saat ini BPS belum melakukan pendataan lebih lanjut mengenai pengaruh kekeringan saat ini. "Datanya kan dikeluarkan per tiga bulan. Jadi, saat ini belum bisa diprediksi," ungkapnya.

Sebelumnya, BPS memperkirakan produksi padi di Jabar pada tahun 2008 akan mencapai 10.077.625 ton gabah kering giling (GKG) atau naik 1,65% dibandingkan dengan tahun 2007. Berdasarkan perkiraan itu, produksi beras tahun 2008 diprediksi mencapai 6.369.059 ton.

Peningkatan produksi padi tahun 2008, diperkirakan karena adanya peningkatan luas panen sebesar 1,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, luas lahan mencapai 1.829.085 hektare (ha), sedangkan pada tahun 2008 diperkirakan menjadi 1.855.584 ha.

Selain itu, peningkatan produksi padi tahun 2008 diperkirakan karena adanya peningkatan produktivitas dari 54,20 kuintal/ha menjadi 54,31 kuintal/ha, atau meningkat 0,20%.

Realisasi luas panen padi pada periode Januari-April 2008 mencapai 843.747 ha. Luas panen periode Januari-April 2008 ini jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007, meningkat 31,79%.

Namun, pada dua periode selanjutnya yaitu Mei-Agustus dan September-Desember 2008 diperkirakan akan menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. (CA-185)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Rabu 16 juli 2008

2008-07-14T08:16:00.000+07:00

Peternak Sapi Sulit Mendapat Pakan

BANDUNG, (PR).-
Peternak sapi perah Lembang kesulitan mendapatkan pasokan pakan rumput akibat terbatasnya lahan yang ada di daerah itu. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah diminta untuk menyediakan payung hukum bagi kerja sama antara peternak dan PT Perhutani untuk menggunakan lahannya sebagai tempat menanam rumput.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk membagi perkebunan teh yang sudah habis hak guna usaha lahannya kepada peternak sapi agar bisa dijadikan tempat menanam rumput untuk pakan ternak.

Hal itu dikatakan Ketua Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Dedi Setiadi, usai peresmian KPSBU sebagai koperasi Provinsi Jawa Barat di Alun-alun Lembang, Kab. Bandung Barat, Minggu (13/7).

Ia mengatakan, saat ini kebutuhan susu di Indonesia mencapai 4-5 juta liter per hari. Namun, peternak sapi perah Indonesia hanya mampu memenuhi kebutuhan susu hanya 1-1,2 juta liter.

Dari jumlah itu, peternak sapi Lembang menyumbangkan kl. 121.000 kg susu per hari. "Kurangnya pasokan susu menyebabkan kita masih banyak melakukan impor susu ke negara lain," tuturnya.

Menurut Dedi, sebenarnya peternak sapi perah di Lembang dapat menyumbangkan kontribusi lebih besar lagi untuk persediaan susu nasional. Namun, perkembangan produksi sapi perah di Lembang mengalami kemacetan selama 10 tahun akibat terbatasnya pasokan pakan yang ada di daerah tersebut.

Ia mengatakan, terbatasnya jumlah pakan menyebabkan produksi susu sapi perah menjadi tidak maksimal. Saat ini, jumlah sapi yang dikelola KPSBU mencapai 17.000 ekor. Kebutuhan pakan untuk tiap-tiap sapi yaitu 10% dari berat badannya. "Kalau sesuai dengan standar, berat normal sapi itu mencapai 500 kg per ekor, itu berarti setiap harinya seekor sapi rata-rata membutuhkan 50 kg rumput," ungkapnya.

Dengan jumlah sapi 17.000 ekor, itu berarti jumlah rumput untuk pakan yang dibutuhkan 850 ton. "Sedangkan saat ini kita hanya mampu memenuhi kebutuhan 50%," ujarnya.

Swasembada susu

Kurangnya bahan pakan tersebut menyebabkan peternak menggunakan doping berupa konsentrat untuk memenuhi kebutuhan protein sapi perah. "Padahal penggunaan konsentrat yang berlebihan menyebabkan sapi mengalami penyakit pencernaan sampai menyebabkan kematian," tuturnya.

Namun, menurut Dedi, terbatasnya penggunaan lahan itu bisa ditanggulangi dengan adanya kerja sama antara peternak sapi perah, PT Perhutani, dan perkebunan. "Namun tidak ada payung hukum yang jelas sehingga bisa saja sewaktu-waktu berubah kebijakannya bila berganti kepemimpinan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera menyelesaikan masalah hak guna usaha lahan itu. Ahmad mengatakan, pemerintah provinsi juga akan membantu untuk memfasilitasi kerja sama dengan PT Perhutani.

"Kita akan koordinasi, saat ini memang ada hambatan izin di pusat dan daerah. Ya kita akan kejar itu. Tetapi tidak ada alasan untuk membiarkan tanah idle menjadi tidak berguna," katanya.

Selain itu, Ahmad Heryawan juga merencanakan akan mencanangkan program swasembada susu bagi Provinsi Jawa Barat. Ia mengatakan, saat ini Jawa barat memberikan pasokan susu terbesar bagi nasional yaitu sekitar 40% dari produksi nasional. "Namun tetap saja itu masih belum tergolong swasembada," ujarnya.

Ia menambahkan, sebenarnya sektor peternakan sapi perah merupakan usaha yang menguntungkan dan dapat meningkatkan nilai ekonomi rakyat karena sebagian besar tergolong usaha kecil menengah. (CA-185)***

Sumber : Pikiran rakyat, Senin 14 Juli 2008

2008-07-14T08:13:00.000+07:00

Impor Sapi Hidup Naik 30%
Persiapan Hadapi Puasa dan Lebaran

BANDUNG, (PR).-
Pengimpor sapi hidup menambah pasokan ke Jabar sampai 30 persen, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi yang diprediksi meningkat dalam dua bulan ke depan. Langkah tersebut sekaligus untuk meredam lonjakan harga daging sapi, terutama saat mendekati bulan Puasa dan Lebaran.

Pengurus Apfindo (Asosiasi Feedlotter Indonesia) H. Yudi Guntara Noor, di Bandung, Minggu (13/7), mengatakan, penambahan pasokan sudah dilakukan sejak Juni lalu dan dilakukan sampai menjelang Lebaran, September mendatang. Selama ini, pasokan impor sapi hidup ke Jabar rata-rata 15.000 ekor/bulan, jadi tambahannya sekitar 4.000-5.000 ekor/bulan, sedangkan stok nasional 50.000 ekor/bulan.

"Sejauh ini, impor sapi hidup tetap lancar dan tak mengalami hambatan seperti impor dalam bentuk daging. Dengan tambahan pasokan produk sapi hidup impor, diharapkan harga daging sapi di pasaran tetap terkendali," katanya.

Disebutkan, impor sapi hidup mayoritas masih dari Selandia Baru dan Australia, karena diketahui aman dari serangan penyakit sapi gila. Penambahan pasokan impor sapi hidup bukan hanya dilakukan ke Jabar, juga di seluruh Indonesia.

Ditambah, impor sapi hidup sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan daging sapi, karena produk lokal diketahui masih kurang. Tingginya permintaan daging sapi harus diimbangi dengan pasokan, untuk membuat harga daging sapi tetap terjangkau konsumen umum.

Menurut Yudi, karena pembelian sapi hidup impor relatif lancar, para pengimpor sementara mengurangi pembelian sapi lokal dari Jatim. Ini disebabkan, pasokan dari daerah tersebut sedang berkurang dan harganya sedang naik, di mana kini harga karkasnya Rp 41.000,00/kg dari sebelumnya Rp 40.000,00/kg.

Sapi lokal

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Daging Sapi (Apdasi) Jabar Dadang Iskandar, mengeluhkan kenaikan harga daging sapi lokal dari Jatim. Kondisi ini akibat kenaikan harga karkas sapi yang kini sudah Rp 43.000,00/kg, ditambah kenaikan ongkos kirim.

Namun dengan kenaikan harga daging sapi lokal tersebut, harga jual daging sapi secara partai kini tetap maksimal Rp 48.000,00-49.000,00/kg. Di pasaran eceran harga daging sapi paling tinggi masih Rp 50.000,00/kg dan diprediksi sulit naik sampai beberapa waktu mendatang.

Disebutkan, sulit naiknya harga jual daging sapi di pasaran, disebabkan produk daging sapi yang berasal dari produk impor terus bertambah. Diprediksi, jika produk daging sapi asal impor terus berdatangan ke Indonesia, harga jual daging sapi tak akan beranjak dari saat ini.

"Bagi harga jual di eceran jelas disambut baik oleh konsumen, sedangkan pengusaha pemotongan yang malahan merugi karena harga karkas dan daging sapi hidup lokal naik. Harga jual di eceran sulit dinaikkan, sebagai pengaruh banyaknya produk daging sapi impor," katanya. (A-81)***

Sumber :Pikiran Rakyat, Senin 14 Juli 2008

2008-07-12T10:07:00.000+07:00

Kab. Bandung Surplus Beras

SOREANG, (PR).-
Kendati masuk musim kemarau, produksi beras di Kab. Bandung masih surplus 8.597 ton gabah kering giling (GKG). Demikian pula, musim kemarau tahun ini diperkirakan tidak separah tahun sebelumnya. Hal itu berdasarkan data rekapitulasi kekeringan di wilayah Kab. Bandung.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bandung Tisna Umaran, mengungkapkan, produksi beras hingga Mei 2008 mencapai 194.892 ton GKG. Sedangkan data konsumsi beras masyarakat Kab. Bandung, sekitar 186.295 ton. Dengan demikian, persediaan beras surplus 8.597 ton GKG.

"Kemarau tahun ini tidak terlalu memengaruhi produksi beras. Petani cukup jeli membaca musim sehingga dampak kekeringan tidak terlalu terasa," ujarnya, Jumat (11/7).

Meskipun surplus, tidak seluruhnya diserap di Kab. Bandung karena berlaku sistem pasar. Biasanya, kata Tisna, permintaan yang tinggi dari daerah lain mendorong produksi beras dikirim ke luar Kab. Bandung.

Kemarau basah

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bandung, hingga Jumat kemarin kekeringan berdampak terhadap 1.023 hektare lahan persawahan. Dari jumlah itu, sawah yang mengalami kerusakan ringan 619 ha, rusak sedang 160 ha, rusak berat 204 ha, dan puso 40 ha. Khusus jumlah lahan sawah yang puso meningkat 38 ha dibandingkan awal Juli lalu.

Tisna mengatakan, Juli-Agustus diperkirakan puncak musim kemarau. Selain itu, musim kemarau tahun ini tergolong kemarau basah dan diperkirakan tidak akan separah tahun lalu. "Kekeringan terparah terjadi di sekitar Kec. Cikancung karena sebagian besar lahan sawah bersifat tadah hujan," ucapnya.

Sedangkan untuk membantu petani sekaligus persiapan musim tanam berikutnya, menurut Tisna, pada puncak musim kemarau tahun ini akan diisi program padat karya bagi petani di beberapa lokasi. Bentuk kegiatan padat karya tersebut berupa pembersihan saluran irigasi tersier di sekitar sawah mereka agar tak tersendat saat musim hujan. (A-124)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Sabtu 12 Juli 2008

2008-07-11T13:14:00.000+07:00

Kekeringan tak Pengaruhi Pangan
Mentan, "Indonesia Memerlukan Banyak BPPV"

SUBANG, (PR).-
Bencana kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap pengadaan pangan secara nasional. Sebab, jumlah areal tanaman padi yang puso tidak terlalu signifikan.

Demikian diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono, seusai melakukan peletakan batu pertama pada projek pembangunan laboratorium kesehatan hewan untuk avian influenza dan penyakit hewan lainnya di Dusun Werasari Kel. Dangdeur Kec./Kab. Subang, Kamis (10/7).

Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Dubes Jepang untuk Indonesia Satoro Sato, Dirjen Peternakan Departemen Pertanian Cepy Dorojatun Sujana, Wakil Bupati Subang Maman Yudia, dan segenap pihak-pihak terkait lainnya dalam pembangunan tersebut.

Menurut Mentan, bencana kekeringan hanya melanda sekitar 100.000 hektare sawah. Sementara yang mengalami puso hanya 67.000 hektare," ujar Mentan.

Menurut dia, berdasarkan hasil evaluasi hingga akhir Juni lalu, musim kering tahun ini tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di bebarapa daerah di Indonesia curah hujan masih tergolong normal, sehingga tidak mengancam pengadaan pangan nasional.

"Jika tidak terjadi perubahan cuaca ekstrem, target pengadaan pangan kita pada tahun ini bakal tercapai. Kita tak perlu mengimpor beras," kata Anton.

Dikatakan, pada tahun ini pihaknya menargetkan pengadaan pangan sebanyak 6,8 juta ton gabah kering giling (GKG). Padahal hingga akhir Juni, pengadaan pangan telah mencapai 59,1 juta ton GKG. Artinya, guna memenuhi target itu, para petani dan pihak-pihak terkait lainnya tinggal menggenjot produksi lebih kurang 2 juta ton GKG lagi.

Penyakit hewan

Terkait soal pembangunan Balai Penelitian dan Pengujian Veteriner (BPPV) di Kab. Subang itu, Mentan mengatakan, saat ini subsektor peternakan merupakan tulang punggung Departemen Pertanian dalam pemenuhan gizi masyarakat. Sementara, akhir-akhir ini pengembangan peternakan di Indonesia banyak terhambat barbagi jenis penyakit hewan seperti antraks dan avian influenza (AI).

Oleh karena itu, ungkap Mentan, pihaknya memerlukan lebih banyak BPPV untuk menunjang pengembangan ternak di Indonesia. "Saat ini kita baru memiliki 7 BPPV. Padahal idealnya setiap provinsi mempunyai 1 BPPV," kata dia.

Sementara itu, beban BPPV yang telah ada belum bisa meng-cover semua permasalahan ternak yang muncul dari berbagai derah.

Atas dasar tersebut, pihaknya terus berupaya membangunan dan mengembangkan BPPV di setiap daerah. "BPPV yang akan sedang dibangun di Kab. Subang ini merupakan bantuan dari masyarakat Jepang. Kita hanya menyediakan lahannya saja," kata Mentan. Selain di Subang, pembangunan BPPV serupa dilaksanakan pula di Medan dan Lampung. Semua BPPV tersebut nantinya diharapkan bisa menekan penyakit ternak termasuk penyebaran virus IA.

Menurut Mentan, dewasa ini penyebaran virus AI di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Sebab, kasus penyebaran virus tersebut sudah ditemukan di 31 provinsi dari 33 provinsi yang ada. "Virus tersebut saat ini tidak hanya mengancam keselamatan hewan, tetapi juga telah mengancam jiwa manusia," kata Mentan.

Sementara itu, Wakil Dubes Jepang untuk Indonesia Satoro Sato mengatakan, masyarakat Jepang sengaja menyisihkan dana untuk membantu pendirian laboratorium AI di Subang. Pasalnya, Indonesia sudah tergolong sebagai daerah endemi AI. Sementara itu, AI sendiri merupakan tantangan terberat umat manusia yang perlu dihadapi saat ini.

"Bukan hanya Indonesia yang teracam oleh virus AI, tetapi semua umat manusia di Dunia ini ternacam pula," kata Sato. Dikatakan, kerja sama pembanguanan laboratorium itu diharapkan bisa mempererat hubungan Pemerintah Indonesia dengan Jepang. Pihaknya berjanji akan melanjutkan kerja sama dalam bidang-bidang lain di masa mendatang. (A-106)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Jum'at 11 Juli 2008

2008-07-11T13:12:00.000+07:00

Muncang, Agrobisnis Baru

BANDUNG, (PR).-
Pembudidayaan pohon muncang (kemiri) ditawarkan sebagai produk agrobisnis baru pada kawasan kebun dan hutan di Jabar. Terutama untuk kepentingan pasokan komoditas bumbu masak, konservasi lingkungan, dan sumber bahan bakar alternatif solar. Pembudidayaan pohon muncang masih terbatas di Jabar, namun komoditas ini tergolong laku di pasaran sebagai bumbu masak.

Kepala Dinas Perkebunan Jabar, H. Herdiwan, didampingi Kasi Pemasaran Produk Primer, Iyus Supriatna, di Bandung, Kamis (10/7) mengatakan, ada dua jenis tanaman muncang yang dapat dibisniskan masyarakat, yaitu sunan dan nyamplung. Komoditas muncang diketahui masih belum diusahakan secara serius di Jabar walaupun pemasaran buahnya diketahui menjadi salah satu kebutuhan pokok memasak.

"Kami tengah mengusahakan agar muncang dapat menjadi komoditas perkebunan sehingga dapat digalakkan pembudidayaannya. Untuk keperluan bahan bakar alternatif, memiliki rendemen minyak lebih besar dari pohon jarak," kata Herdiwan.

Disebutkan, jenis sunan memiliki fungsi ganda sebagai agrobisnis bumbu masak dan sumber bahan bakar alternatif solar. Jika dibisniskan untuk bumbu masak, pasarannya sudah terbuka. Lain halnya untuk sumber bahan bakar alternatif, masih memerlukan dukungan industri pengolahan.

Sementara itu, jenis nyamplung, sejauh ini hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bahan bakar alternatif. Dikabarkan untuk jenis nyamplung, sudah dilakukan uji coba untuk bahan bakar pengganti solar untuk kendaraan tempur tank.

Ketua Asosiasi Pedagang Komoditas Agro (APKA) Jabar, Dodi Kusdinar, membenarkan, selama ini muncang adalah salah satu komoditas bumbu masak yang laris. Namun sejauh ini, keberadaan tanamannya masih sangat sedikit di Jabar, misalnya di Sumedang, Sukabumi, Cianjur, dan Sukabumi, sedangkan pasokan umumnya didatangkan dari Indonesia Timur. (A-81)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Jum'at 11 Juli 2008

2008-07-11T13:09:00.000+07:00

Komoditas Paprika Bernilai Ekonomi Tinggi

PERMINTAAN paprika dari tahun ke tahun terus meningkat baik untuk memenuhi pasar lokal maupun pasar ekspor. Namun, sayangnya komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini belum banyak tersentuh oleh bank dalam permodalan dan pasar ekspor yang lebih luas lagi.

Padahal, di Jawa Barat terdapat 26 hektare lahan untuk budi daya paprika atau sekitar 34,17 % dari luas tanaman paprika di Indonesia yang 50 % produksinya berorientasi ekspor. Salah satu daerah yang mempunyai prospek dalam pembudidayaan paprika adalah Desa Pasirlangu, Kecmatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai luas lahan 18 hektare.

Prospek komoditas paprika sangat menjanjikan karena masih banyak pasar ekspor yang belum tergarap. "Saat ini pasar ekspor kami hanya ke Singapura dan pasar lokal ke seluruh Indonesia khususnya ke supermarket dan rumah makan. permintaan paprika untuk pasar ekspor sendiri tidak terbatas".

"Berapa pun yang kami pasok mereka mau membelinya," ujar Ketua Koperasi Petani Mitra Suka Maju (Koptan MSM) Desa Pasirlangu, Sutardi di sela-sela acara pertemuan petani paprika Desa Pasirlangu dengan Bank Indonesia di Cisarua, Bandung Barat, Kamis (10/7).

Penjualan dilakukan melalui perusahaan distribusi di Jakarta. Dalam satu minggu petani paprika Pasirlangu mampu memasok hingga 4-6 ton per minggu untuk pasar lokal maupun pasar ekspor dengan harga Rp 10.000,00-Rp 11.000,00/kg untuk pasar ekspor dan Rp 6.000,00-20.000,00/kg untuk pasar lokal. "Pasar ekspor harganya lebih stabil dibanding pasar lokal," ujar Sutardi.

Meski punya prospek yang bagus, masih ada beberapa kendala yang dihadapi saat ini. Salah satunya adalah harga pupuk yang naik hingga 100 %, membuat keuntungan harus turun hingga 20 %. Pemupukan per ha per hari membutuhkan 2 set pupuk campuran yang memakan biaya sekitar Rp 400.000,00.

"Untuk itu investasi dalam budi daya paprika juga tidak sedikit. Dari modal awal hingga investasi lahan membutuhkan Rp 700 juta/ha, namun keuntungannya mencapai Rp 300 juta- Rp 400 juta per ha per musim atau selama 8 bulan. Dengan naiknya harga pupuk keuntungan kami dari harga jual hanya 50 %. Padahal, dulu mencapai 70%," kata Sutardi.

Masalah pengairan dan sumber daya manusia yang kurang mendukung juga menjadi kendala. "Permodalan bagi kami sebenarnya juga cukup menyulitkan karena memang membutuhkan investasi yang banyak. Saat ini kami hanya memperoleh suntikan modal dari Bank Arta Graha," ungkapnya.

**

KOORDINATOR Bank Arta Graha Wilayah Jabar Elvi Alimudin, mengamini apa yang dikatakan Sutardi. Saat itu, tahun 1999 inisiatif dari beberapa petani yang ingin meminjam modal, mampu meyakinkan bank menjadi cikal bakal kerja sama kemitraan antara petani paprika Desa Pasirlangu dengan Bank Arta Graha.

"Saat itu hanya tiga petani yang mengajukan modal. Dari sisi usahanya sebenarnya tidak bankable, namun karena mampu meyakinkan kami dengan prospek ke depan dan visible usahanya maka kami atas dasar kepercayaan memberikan pinjaman sebesar Rp 25 juta. Itu pun juga melalui survei dan sesuai kemampuan mereka," ucap Elvi.

Dari pinjaman itu akhirnya terus berlanjut hingga tahun 2004, Arta Graha mempunyai program modal usaha bagi petani lalu dikembangkan ke petani paprika. "Tahun 2004, bertambah 10 orang petani yang mengambil modal dengan bunga 1 % per bulan. Saat itu program pinjaman yang diberikan sangat mudah. dalam satu kelompok yang terdiri dari 10 orang cukup mengajukan agunan fisik dari 2 orang saja, dan ternyata berkembang sampai sekarang," tutur Elvi.

Meskipun demikian, budi daya paprika pernah jatuh lantaran kandungan pestisida dalam paprika melebihi ambang batas yang ditentukan oleh importir. "Paprika kami pernah ditolak oleh Singapura sebanyak dua kali karena kandungan residu pestisida melebihi ambang batas akibat penyemprotan yang berlebihan, dalam memberantas hama yang biasa merusak tanaman kami," ujarnya.

"Untuk itu kami bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Bandung, Balai penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa), dan Horticultural Partnership Support Program (HPSP) untuk melakukan penelitian dalam pengendalian hama terpadu agar penggunaan pestisida bisa semakin ditekan dan diterima di pasar ekspor," ujar Sutardi.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Moneter BI Bandung Hari Utomo menuturkan, peran BI hanya sebagai fasilitator dan memperkenalkan pada dunia industri bahwa komoditas paprika mempunyai prospek yang bagus ke depan.

"Dari penelitian yang kami lakukan dan bekerja sama dengan banyak pihak juga menganalisis segi prospek dan ekonomi sehingga petaninya bisa bankable dan dapat dengan mudah mengakses pinjaman ke bank dalam mengembangkan usahanya," tutur Hari.

Sejak satu tahun yang lalu BI mendanai penelitian tentang Pengendalian Hama Terpadu (PHT) bagi petani paprika agar mengubah pola kebiasaan mereka memberantas hama sehingga kandungan residu pestisidanya tidak terlalu besar dan dapat diterima lagi di pasar ekspor. (Wilujeng)***

Sumber : Pikiran Rakyat, jum'at 11 Juli 2008

2008-07-10T20:34:00.000+07:00

Harga Ikan Naik Akibat Cuaca Buruk
Kamis, 10 Juli 2008 , 18:57:00

INDRAMAYU, (PRLM) - Cuaca buruk yang terjadi di berbagai wilayah perairan menjadikan ikan hasil tangkapan nelayan di Kab. Indramayu merosot dalam dua pekan terakhir. Kondisi itu memicu terjadinya kenaikan harga sejumlah jenis ikan termasuk ikan tengiri yang mengalami kenaikan harga paling tinggi

Menurut Kadiah (55), bakul ikan warga Desa Penganjang, Kec. Sindang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kamis (10/7) mengungkapkan, ikan tengiri yang sebelumnya hanya Rp 25.000,00/kg naik menjadi Rp 35.000,00/kg.

Sedangkan ikan kakap merah, yang sebelumnya seharga 25.000,00/kg, belakangan naik menjadi Rp 35.000,00/kg. Untuk ikan tongkol dari Rp 10.00000/kg menjadi Rp 12.000,00/kg manyung dari Rp 9.000,00/kg menjadi 12.000,00/kg, remang dari Rp 10.000,00/kg menjadi Rp 13.000,00/kg, cucut dari Rp 8.000,00/kg menjadi Rp 11.000,00/kg dan Bawal dari Rp 20.000,00/kg jadi Rp 23.000,00/kg.

"Saat ini hampir segala jenis ikan sudah naik harganya. Hanya yang paling tinggi naiknya ikan tengiri," ujar Kadiah. Hanya masalahnya, kata Kadiah, kenaikan harga membuat konsumen ikan di pasar menurun. Akibatnya bagi para bakul ikan, naiknya harga ikan menjadikan mereka merugi karena omset penjualan yang malah merosot.

Secara terpisah Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) Indramayu Kajidin mengaku belum mengetahui adanya kenikan harga ikan karena tidak melakukan pemantauan. Hanya menurutnya, kenaikan yang terjadi masih belum sebanding dengan kenaikan biaya produksi melaut yang kenaikannya sangat tajam.

Kajidin mengaku masih kurang yakin kenaikan harga ikan akan menarik para nelayan kecil untuk kembali melaut. Terlebih, kenaikan harga terjadi akibat faktor penurunan produksi. Hingga bila pasokan ikan kembali melonjak, tidak tertutup kemungkinan harga ikan bakal kembali merosot. (A-96/A-37)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Kamis 10 juli 2008

2008-07-10T20:32:00.000+07:00

Indramayu Galakkan Pemakaian Pupuk Organik
Kamis, 10 Juli 2008 , 18:49:00

INDRAMAYU,(PRLM).-Pemakaian pupuk organik harus mulai digalakkan pemakaiannya oleh petani di Kabupaten Indramayu. Sebab dengan penggunaan pupuk organik, nasib petani tidak lagi dipengaruhi oleh dampak kekurangan ataupun mahalnya harga pupuk anorganik seperti urea, TSP, KCl dan bergam jenis pupuk kimia lainnya.

Bahkan, dengan menggunakan pupuk organik tersebut, padi bisa tahan terhadap musim kemarau yang saat ini kerap dikeluhkan petani karena kekurangan air.

Hal itu seperti dikemukakan Kasubdin Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kab.Indramayu, Ir.Toto Kusmarwanto, Kamis (10/7) di sela-sela kegiatan gelar teknologi pertanian di Desa Tambi Kec.Sliyeg.

Menurut Toto Koesmarwanto, bahan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan, jerami, atau limbah pertanian tanaman, dan lainnya tersebut juga membuat tanah sawah tidak mengeras. Bahkan struktur dan tekstur tanahnya juga bisa menjadi gembur lagi.

"Pupuk tersebut bisa menjadikan tanah menjadi gembur dan struktur tanahnya juga menjadi bagus. Untuk itu, kepada para petani di Indramayu disarankan untuk menggunakan pupuk organik ini," ujar Toto Kusmarwanto.

Toto juga menyebutkan, jika pertanian di Kabupaten Indramayu dilakukan dengan menggunakan pupuk organik, maka akan memungkinkan hasil capaian produksi yang saat ini mencapai 6 ton per hektar dalam bentuk gabah kering pungut (GKP), akan semakin terjadi peningkatan. "Ini harus menjadi ketegasan kita bersama. Masyarakat petani harus bisa membuat dan menggunakan pupuk organik. Karena masyarakat Indramayu sekira lebih dari 60 persen adalah petani," tandasnya. (A-96/A-50)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Kamis 10 Juli 2008

2008-07-10T20:21:00.001+07:00

Dukungan Perbankan ke Pertanian Sangat Minim
Rabu, 09 Juli 2008 , 15:33:00

BOGOR, (PRLM).-Peran perbankan Indonesia belum optimal dalam mendukung petani-petani kecil, demikian ungkap Menteri Pertanian Anton Apriyantono saat memberikan keynote speech dalam Seminar Nasional “Prinsip Syariah dalam Percepatan Pembangunan Pertanian Organik” di Ruang Mahoni Gedung MB-IPB, Rabu (9/7).

“Pertanian merupakan salah satu sektor yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional. Peran sektor pertanian diantaranya sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja, penghasil pangan, pemacu proses industrialisasi, penyumbang devisa Negara dan pasar bagi produk jasa sektor non pertanian. ,"tandasnya.

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pembangunan Syariah (PKPS) IPB ini, Mentan menyimpulkan bahwa sektor pertanian masih menghadapi tantangan fundamental dalam peningkatan daya saing komoditas dan kesejahteraan petani.

“Kemanapun saya pergi, satu jeritan petani yakni modal, modal dan modal, investor petani adalah tengkulak dan rentenir, “ ungkap Mentan. Penyaluran pinjaman pihak perbankan kepada sektor pertanian saat ini masih diarasa sangat minim. Pihak bank yang masih memerlukan agunan dirasa kurang kondusif bagi masyarakat miskin seprti petani. Oleh karena itu perlu dikembangkan system keuangan yang berdasarkan pada prinsip kepercayaan, tambahnya.

Sistem ekonomi syariah merupakan system ekonomi Islami yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan. “Diharapkan dengan system ekonomi syariah, petani dan pelaku usaha pertanian dapat memiliki akses yang lebih mudah kepada sistem tersebut sehingga kendala permodalan dapat diatasi.”

Deputi Gubernur Bank Indonesia , Siti Ch. Fadjriah mengatakan Bank Indonesia akan menjamin kemudahan bank-bank yang sudah menggunakan Prinsip Syariah dalam perluasan jaringan untuk mendekati costumernya. Dalam acara yang terselenggara atas kerjasama IPB (Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), Bank Syariah, BRI, BI, dan HKTI ini, Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi, Dr. Ir. Arif Imam Suroso, M.Sc berkesempatan membuka acara seminar. (A-122) ***

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Kamis 10 Juli 2008

2008-07-10T20:18:00.000+07:00

Petani Mulai Berebut Jatah Air

KARAWANG, (PR).-
Petani di tiga kecamatan, yakni Kec. Tempuran, Kec. Lemahabang, dan Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang, mulai berebut jatah air untuk keperluan sawahnya. Namun, rebutan jatah air itu tidak sampai menimbulkan konflik antarkecamatan. Pasalnya, mereka tidak membatasi jatah, meski tidak saling memberitahukan saat mengambil jatahnya.

Menurut ulu-ulu pintu air Kalen Waru Kaji (50), aksi saling rebutan air itu berlangsung sejak sebulan lalu. Saat itu, ungkap Kaji, pengairan untuk sawah di tiga kecamatan tersebut, mulai berkurang.

"Di awal membuka pintu air buangan itu, kades-kadesnya datang meminta izin. Namun, selanjutnya mereka membukanya semau mereka dan saling bergantian," ujarnya kepada "PR", Rabu (9/7), di Desa Pulomulya Kec. Lemahabang Kab. Karawang.

Kaji menambahkan meski pembukaan balok pintu air selanjutnya tanpa pemberitahuan, hal itu tidak menimbulkan konflik antarkades atau camat serta para petani. Menurut Kaji, air itu mengairi sekitar 300-400 hektare sawah di Desa Sumurgede Kec. Cilamaya Kulon, Kampung Pasirkukun Desa Langgensari Kec. Cilamaya Kulon, Desa Jayanegara Kec. Tempuran, dan Desa Pulomulya Kec. Lemahabang.

Jika terjadi kekurangan air, lanjut Kaji, ia sudah diperintahkan untuk mengambil air dari pintu air Kampung Peundeuy Desa Karyamukti Kec. Lemahabang. "Jadi sawah-sawah di desa kami tidak akan mengalami kekurangan air," ucap Kaji.

Sedangkan, Uya (43), penggarap sawah di Desa Pulomulya Kec. Lemahabang, terpaksa menunggui sawah garapannya agar terairi penuh sebelum jatah airnya ditutup oleh petani dari desa lainnya. "Biasanya mereka membuka pintu air saat malam tiba. Lalu, besoknya kami buka saja lagi," katanya.

Sementara itu, dalam acara Sosialisasi Alokasi Dana Desa yang berlangsung di Aula Husni Hamid Pemda Karawang, Rabu (9/7), Bupati Karawang Dadang S. Muchtar mengatakan telah menyiapkan langkah antisipatif kekeringan.

Ia pun mengajak para kades mengefektifkan kembali pola gilir giring dalam musim tanam. "Pemerintah daerah juga telah menyiapkan sejumlah dana yang dapat langsung dikeluarkan untuk menanggulangi bila ternyata benar terjadi kekeringan," ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karawang Didy Sarbini dan Ketua Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI) Kab. Karawang Hidayat mengakui penyebab kekeringan karena petani sudah tidak patuh dengan pola gilir giring yang ditetapkan. Dengan demikian, rebutan air pun tidak dapat dihindari. (A-153)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Kamis 10 Juli 2008

2008-07-08T20:54:00.002+07:00

Swasembada vs Gula Rafinasi

Bila gula rafinasi dibiarkan membanjiri pasar, dikhawatirkan petani tidak bergairah menanam tebu. Di sisi lain pemerintah ingin swasembada tercapai tahun depan.

Sampai dengan pertengahan tahun ini, gula rafinasi membanjiri pasar. Akibatnya, harga gula lelang di tingkat petani turun. Hasil pemantauan tim Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) ke daerah-daerah, gula yang diperdagangkan di luar Jawa dikuasai gula rafinasi.

Padahal, sepanjang 2006—2007, harga lelang gula kristal putih (GKP) sudah menembus Rp5.400 per kg. Saat ini justru anjlok menjadi Rp5.040 per kg. Sementara, menurut perhitungan Asosiasi Gula Indonesia (AGI), biaya produksi GKP mencapai Rp4.800 per kg sehingga keuntungan petani dan pabrik gula (PG) sangat tipis. Sedangkan produsen gula rafinasi bisa memperoleh laba Rp500—Rp1.000 per kg. “Sangat tidak adil bila gula rakyat dibiarkan bebas berkompetisi dengan rafinasi,” keluh Colosewoko, salah seorang pengurus AGI.

Dapat dipastikan, gula rafinasi lebih disukai konsumen. Sebab, warnanya lebih putih dan kualitasnya lebih baik ketimbang GKP. Gula yang biasanya diserap industri makanan minuman (mamin) dan obat-obatan ini mempunyai nilai ICUMSA (kemurnian) lebih kecil dari 45. Sedangkan kemurnian GKP untuk konsumsi langsung rumah tangga, sesuai dengan SNI, berkisar 81—300.

Tujuan awal pengadaan gula rafinasi hanya untuk memenuhi kebutuhan industri menengah dan besar. Tataniaganya pun diatur oleh SK Menperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004. Salah satu butir SK itu menyebutkan, gula rafinasi hanya diperdagangkan dari industri rafinasi kepada industri makanan minuman dan farmasi. Eh, kenyataannya bocor juga ke pasar bebas.

“Gula rafinasi memukul dan mendistorsi harga gula lokal. Kalau dibiarkan akan merugikan petani, dan mereka tidak mau lagi menanam tebu,” ungkap H. Arum Sabil, petani tebu di Jember, Jatim. Akhirnya, lanjut mantan Ketua Umum APTRI ini, PG akan mati lantaran tidak ada pasokan tebu. Di lain pihak, menurut Faruk Bakrie, Ketua AGI, dari luas areal tebu nasional, 70%-nya milik rakyat.

Kelebihan Pasok

Tampaknya, polemik itu bermula dari kesalahan perhitungan pasokan dan kebutuhan gula pada 2007. Menurut perhitungan AGI, kebutuhan gula tahun lalu sekitar 4 juta ton. Sementara berdasar catatan Dewan Gula Nasional (DGN), jumlahnya 4,6 juta ton. Tapi penyediaannya mencapai 5,8 juta ton (lihat tabel). Jumlah itu berasal dari produksi lokal 2,4 juta ton, impor di luar MSG (penyedap makanan) 2,6 juta ton, dan 0,8 juta ton stok awal. Sehingga stok akhir sebanyak 1,8 juta ton.

Tahun ini, produksi gula diperkirakan 2,7 juta ton. Dengan stok 1,8 juta ton, berarti ketersediaan gula pada 2008 sebanyak 4,5 juta ton. “Kebutuhan untuk tahun ini paling 4,1 juta ton. Setelah dikurangi untuk stok 0,8 juta ton, seharusnya impor di bawah 500 ribu ton,” tandas Colosewoko.

Masih menurut AGI, kebutuhan gula rafinasi untuk industri, hingga 2006, berkisar 0,9—1,2 juta ton per tahun. Namun pengadaan gula rafinasi pada 2007, baik dari impor gula mentah (raw sugar) yang kemudian diolah oleh lima pabrik maupun impor rafinasi langsung, mencapai 2,026 juta ton. Jumlah ini jauh melebihi kebutuhan sehingga produksi yang tidak diserap industri mamin kemudian dijual ke industri kecil dan rumah tangga. Pada akhirnya menggeser gula lokal.

Masalah kemudian timbul, stok gula di gudang PG dan pedagang melimpah. Dari stok 1,8 juta ton tahun lalu, sampai akhir Maret 2008, berdasar catatan AGI, masih ada 886 ribu ton. Jumlah ini terdiri dari 662 ribu ton GKP dan 224 ribu ton gula rafinasi. “Tahun-tahun sebelumnya, stok habis terjual pada Maret—April. Untuk memenuhi kebutuhan berikutnya, dipenuhi dari impor sembari menunggu musim giling yang dimulai bulan Mei,” ucap Colosewoko.

Smber : Majalah Agribisnis Dwimingguan AGRINA, 7 Juli 2008

2008-07-08T20:47:00.001+07:00

CBP Ditargetkan 1,5 Juta Ton

BANDUNG, (PR).-
Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menargetkan cadangan beras pemerintah (CBP) nasional pada akhir tahun 2008 mencapai 1,5 juta ton. Cadangan beras itu diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan stabilitas harga serta pemenuhan dan akses terhadap pangan yang diprediksikan akan dihadapi pada tahun 2009.

Hal itu dikatakan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog Mohammad Ismet, seusai Seminar "Krisis Pangan Nasional, Kenaikan BBM dan Kemiskinan Rakyat" yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Program Pascasarjana Unpad (IMPPU) di Bandung, Senin (7/7).

Ismet mengatakan, saat ini cadangan beras nasional sudah mencapai 1,5 juta ton. "Namun saat ini kan masih pengadaan jadi pengeluarannya juga masih ada, tetapi kita berharap dengan mengusahakan pengadaan yang lebih banyak target tersebut bisa tercapai," ujarmya.

Ia optimistis target itu akan mencapai walaupun saat ini menghadapi kemarau. "Untuk mengantisipasi hal itu, kita ingin memanfaatkan momentum panen sebaik-baiknya dan memperbaiki layanan sehingga pengadaan lebih besar," ujarnya.

Menurut Ismet, tahun 2009 Indonesia dihadapkan pada permasalahan dan isu strategis. Masalah itu antara lain terjadinya pemanasan global yang menyebabkan kendala pada produksi serealia. Selain itu, kenaikan harga pangan dunia juga sangat memengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia.

Pemenuhan dan akses terhadap pangan juga akan terganggu oleh adanya gangguan iklim yang menyebabkan terhambatnya distribusi pangan. Hal itu diperparah dengan menurunnya daya beli masyarakat yang rendah.

Sementara itu, menurut Ismet, Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi cadangan beras pemerintah sebesar 350.000 ton dari 2,4 juta ton. "Saya kira kontribusi itu juga akan tercapai karena saat ini harga terkendali dan raskin terselenggara dengan baik," tuturnya.

Pengamat Ekonomi Unpad Kodrat Wibowo, mengatakan target itu bisa tercapai jika tak ada gangguan pada musim panen. "Kalau misalkan gangguan musim ini mulai terlihat pada bulan Agustus ya itu ada kemungkinan tidak mencapai target," ujarnya.

Ia mengatakan, penurunan harga pangan dunia yang terjadi saat ini masih belum bisa dikatakan stabil. "Jangan-jangan itu hanya reaksi pasar para spekulan saja," ujarnya. (CA-185)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Selasa 8 Juli 2008

2008-07-08T20:35:00.005+07:00

Pabrikan Sesuaikan Harga Impor

KENAIKAN harga pakan berbahan baku jagung, menjadi keluhan umum para pembudi daya ikan dan peternak unggas. Kerap naiknya harga pakan terjadi sejak tiga tahun terakhir, karena bahan baku produksi banyak mengandalkan pasokan lokal seiring tidak masuknya jagung impor ke Indonesia.

Di mata pembudi daya ikan dan peternak unggas, kenaikan harga jagung menjadi beban tinggi bagi biaya produksi menyebabkan harga pakan terus naik. Pakan ikan saja, sejak enam bulan terakhir sudah naik empat kali.

Pengurus Perhimpunan Pembudidaya Ikan Waduk Cirata (Perpic), H Icep Dadan, menilai, kenaikan harga pakan dapat diantisipasi, jika pemberitahuan dari pabrikan dilakukan jauh-jauh hari. Ini memberikan waktu bagi para pembudi daya ikan melakukan efisiensi usaha, apalagi harga jual disesuaikan daya beli konsumen umum.

"Selama ini, pemberitahuan kenaikan harga pakan ikan selisih waktunya ke pembudi daya umumnya hanya 2-3 hari. Akibatnya banyak pembudidaya ikan sering kelabakan, sehingga harga ikan sering tiba-tiba melonjak," katanya.

Lain halnya dilontarkan Pejabat Ketua Umum Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) HM Alie Aboebakar, Sekretaris III Ashwin Pulungan, serta staf ahli Waryo Sahru. Mereka menilai penyebabnya pihak pabrikan pakan, yang menyamakan dengan harga jagung internasional. Padahal harga jagung lokal dibeli dengan harga lokal, setelah dibuat pakan harganya disamakan produk impor yang mencapai Rp 4.000,00/kg.

"Ini membuat harga produk-produk berprotein, seperti daging ayam dan ikan menjadi tinggi. Daya beli konsumen yang masih rendah membuat daya serap menjadi terbatas, bukan karena rendahnya budaya masyarakat mengonsumsi makanan berprotein," kata Alie.

Menurut data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar, pemasaran produk jagung hibrida lokal sebanyak 80 persen dipasok ke industri pakan ternak dan pabrik makanan. Sentra produksi utama terdapat di Majalengka, Sumedang, dan Garut, di samping beberapa kabupaten lain.

Sepintas situasinya menjadikan peluang bagi para petani lokal untuk memperoleh perbaikan harga jagung. Tak heran, harga jual jagung pipilan kering, khususnya jenis hibrida, sejak dua tahun terakhir terus naik dari tingkat petani sampai pedagang besar, semula maksimal Rp 1.000,00/kg kini sedikitnya dihargai Rp 1.600,00/kg saat musim panen dan pada pasokan sudah mulai habis kini mencapai Rp 2.600,00/kg.

Ketua Wadah Pemasaran Bersama (Wasarma) Jagung Kab. Majalengka, Dodi Kusdinar, mengatakan, harga jagung mencapai harga tertinggi sampai bulan Juli, karena stok di lapangan sudah sangat minim ditambah akibat banyaknya kegagalan panen karena kekeringan.

Stok kebanyakan ada di pedagang namun masih harus dihitung-hitung biaya lain, karena untuk sampai ke industri diusahakan maksimal Rp 3.000,00-Rp 3.200,00/kg.

Adalah biaya angkut menjadi kendala utama bagi bisnis jagung, yang imbasnya dirasakan kepada petani. Kendati harga jagung tinggi, lokasi pembudidayaan yang jauh, biaya angkut semakin tinggi dan harga sampai ke petani berkurang.

"Namun, situasi kenaikan harga jagung sifatnya sesaat, lebih banyak karena faktor produksi dan biaya angkut. Diprediksi harga jagung akan kembali menurun pada Agustus mendatang, karena musim pada beberapa sentra produksi mulai panen besar kembali," katanya. (Kodar S./"PR")***

Sumber : Pikiran Rakyat, Selasa 8 Juli 2008

2008-07-08T12:19:00.000+07:00

Harga Ikan Naik Hingga 45%
Biaya Produksi Dirasakan Sangat Membebani

BANDUNG, (PR).-
Harga beberapa jenis ikan air tawar di tempat budi daya di Jawa Barat naik hingga 45% akibat kenaikan harga pakan, biaya angkut, menurunnya pasokan bibit, dan kematian ikan akibat virus herpes. Dengan kondisi tersebut harga ikan emas di beberapa pasar tradisional di wilayah Bandung mencapai Rp 17.500,00/kg.

Informasi dari sejumlah lokasi bisnis ikan air tawar di Bandung, Senin (7/7), secara umum menyebutkan, harga ikan emas di tingkat running water (budi daya di air deras) kini sudah mencapai Rp 16.500,00/kg dari sebelumnya Rp 13.000,00/kg, sedangkan dari Waduk Cirata Rp 14.500,00/kg dari harga normal Rp 10.000,00-Rp 11.000,00/kg.

Begitu juga dengan ikan nila saat ini dihargai Rp 7.500,00-Rp 8.000,00/kg, sedangkan dari Waduk Cirata Rp 7.000,00/kg dari harga normal Rp 6.000,00/kg. Kendati harga ikan air tawar tersebut naik kembali, harganya belum setinggi tiga bulan lalu di mana ikan emas mencapai Rp 20.000,00-Rp 21.000,00/kg dan ikan nila Rp 12.000,00/kg.

Beberapa pembudi daya dan pebisnis ikan mengatakan, pada musim awal kemarau sebenarnya kondisi ini sudah biasa terjadi. Namun saat ini, biaya produksi dirasakan sangat membebani, di mana harga pakan sudah di atas Rp 3.500,00/kg, ongkos kirim naik 15%. Sedangkan minat dari konsumen, terindikasi kembali meningkat, di mana permintaan dari pasar tradisional naik serta bertumbuhannya usaha pemancingan.

Ketua Asosiasi Pembudi Daya Ikan Air Tawar (Aspat) Kabupaten Bandung, Nono Sambas, menyatakan beban biaya produksi saat ini dirasakan yang terberat. "Pergerakan harga ikan emas dan ikan nila saat ini relatif tercepat dibandingkan dengan beberapa bulan lalu. Kami terus memikirkan efisiensi usaha agar harga ikan emas tak melonjak lagi karena dua bulan lagi memasuki puasa," katanya.

Disebutkan, pembengkakan biaya angkut sangat terasa karena dari proses pembenihan, pembesaran, pembudidayaan, sampai pengiriman ada empat lokasi saling berjauhan. Ini membuat kenaikan biaya angkut menjadi berlapis sehingga masing-masing lokasi menaikkan harga jual.

Sementara itu, efisiensi biaya produksi masih dapat dilakukan sebagian pembudi daya karena membuat pakan sendiri. Kendati harga jagung sedang tinggi, bahan pakan masih dapat dibuat dari campuran ketela pohon, dedak, ikan busuk, dll.

Salah seorang pembudi daya ikan di Waduk Cirata, Iyan, mengatakan bahwa meningkatnya pesanan dari usaha pemancingan sangat terasa belakangan ini. Hal ini disebabkan pemancingan menjadi usaha yang cukup banyak diminati belakangan ini karena banyak penggemar hobi memancing.

Disebutkan, pesanan ikan untuk pemancingan terbanyak dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Beberapa lokasi seperti Kec. Ciparay, Kec. Cisarua, dan Kec. Cikalong Wetan, tumbuh tempat-tempat pemancingan ikan. (A-81)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Selasa 8 Juli 2008

2008-07-08T11:05:00.001+07:00

Timteng Lirik Sapi Indonesia
Senin, 07 Juli 2008 , 18:36:00

BANDUNG, (PRLM).- Usaha daging kambing dan sapi Jawa Barat mulai dilirik investor dari Timur Tengah. Sang investor bahkan berniat menginvestasikan modalnya senilai kurang lebih 500 juta dolar AS di antaranya untuk membiayai usaha ternak sapi dan kambing di Jawa Barat. Pasalnya, daging sapi dan kambing dari Jabar dan Indonesia terbilang digemari masyarakat Timteng.

Hal itu akan segera ditindaklanjuti sebagai upaya mengangkat derajat kehidupan petani dan peternak di Jawa Barat. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan itu dalam pembukaan “Sosialisasi Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) di Aula Bapeda Jabar, Jln. Ir. H. Djuanda, Kota Bandung, Senin (7/7).

Heryawan mengatakan, kebutuhan negara Timteng akan pangan sangat tinggi. Bahkan, ia telah mendapat kabar bahwa dalam waktu dekat Raja Arab Saudi akan segera berkunjung ke Indonesia dalam rangka keperluan itu. Ia berharap, pembukaan lapangan kerja di Jabar kelak didominasi dari sektor pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, ia akan giat mengundang investor untuk berinvestasi di kedua sektor tersebut. (A-156/A-50)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Senin 7 Juli 2008

2008-07-07T21:13:00.000+07:00

Karawang Kekurangan 700 Traktor
Senin, 07 Juli 2008 , 20:20:00

KARAWANG, (PRLM) - Kabupaten Karawang mengaku kekurangan 700 unit alat pengolah tanah atau traktor. Hal itu diduga menjadi penyebab ancaman turunnya produksi beras di Kab. Karawang, saat musim kering sekarang ini. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karawang Didy Sarbini, Senin (7/7), para petani kini menganggap memiliki traktor itu tidak menguntungkan. Para petani lebih merasa dirugikan dengan adanya traktor, terutama saat traktor tersebut rusak.

"Lebih baik menunggu traktor yang digunakan rekan yang lain. Akibatnya, lahan pun menjadi terbengkalai. Ditambah lagi, saat menggarap lahan tidak tepat waktu. Tidak bersamaan dengan golongan air," ungkapnya.

Didy menyebutkan, permintaan alat pengolah tanah itu sempat diajukan Bupati Karawang Dadang S. Muchtar ke pemerintah pusat. namun hingga sekarang masih belum dikabulkan. Padahal, kebutuhan traktor itu mendesak mengingat 65% penduduk Kab. Karawang atau 1.366.400 orang, mata pencahariannya sebagai petani.

Sementara itu, hasil pantauan Distanbun Kab. Karawang, kekeringan yang melanda wilayahnya belum terkategori parah. Untuk lahan sawah yang dialiri irigasi teknis terbilang cukup kecuali daerah Cilamaya Wetan dan Pakisjaya. Didy juga mengakui sudah tidak ada lahan yang digunakan lebih dari 2 kali masa tanam.

Ia menyebutkan, di wilayah Tarum Utara dan Selatan paling banyak 2 kali masa tanam, sedangkan diwilayah Tarum Barat memang masih ada yang menggunakan pola 3 kali masa tanam yaitu Kec. Teluk Jambe Barat dan Timur yang luasnya mencapai 1.800 ha. "Namun itu tidak sampai mengganggu wilayahnya dan wilayah lainnya terutama soal ketersediaan air," ucap Didy.

Sedangkan untuk mengurangi dampak kekeringan, Distanbun Kab. Karawang telah menghibahkan 30 unit pompa dan 16 unit lainnya digunakan secara bergilir.

Ketua Komisi B DPRD Kab. Karawang Budiwanto, menyarankan agar Distanbun tidak menghibahkan pompa-pompa kepada petani. Menurut dia, nantinya tidak akan berlanjut, terutama ketika pompa itu rusak. "Bukannya lebih baik kalau diberikan seperti dana bergulir, dimana mereka harus mengembalikannya atau menggilirkannya kepada orang lain," katanya. (A-153/A-37)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Senin 7 Juli 2008

2008-07-07T08:34:00.003+07:00

Sulit Cari Kambing PE Unggul
Di Hambalang Dilakukan Inseminasi

BOGOR, (PR).-
Mencari bibit kambing peranakan etawa (PE) bukan perkara mudah. Dari 10.000 PE, mungkin hanya 40 ekor yang terpilih untuk masuk ke kawasan pengembangan pertanian terpadu di Bukit Hambalang, Bojongkoneng, Kab. Bogor. Tidak heran jika untuk memenuhi kebutuhan PE projek revolusi putih ini, tim HKTI berburu PE hingga ke pelosok tanah air.

Menurut pengelola kawasan pengembangan pertanian terpadu Bukit Hambalang Ir. Soepriyatno, saat ini baru 1.800 PE yang berhasil dikumpulkan di Hambalang. Sebanyak enam kambing di antaranya merupakan induk jantan. Pertengahan Agustus nanti, dia memasang target dapat menambah jumlahnya hingga 3.000 ekor.

"Kami harus perhatikan kondisi fisiknya serta silsilah keturunannya karena PE yang terpilih menjadi bibit di Hambalang, akan dimanfaatkan susunya, kotorannya untuk pupuk dan biogas, serta sperma, dan dagingnya dijual kalau itu PE jantan," ungkapnya di peternakan Bukit Hambalang, Bogor, akhir pekan lalu.

Berbeda dengan kambing biasa, berat kambing PE jantan bisa mencapai 70 kg. Sementara itu, betina mencapai 55 kg. Selain itu, tinggi kambing PE juga bisa mencapai 1,5m, dengan tanduk kecil berwarna hijau pada jantan. Harga jualnya sungguh fantastis, berkisar antara Rp 2,5 juta-Rp 15 juta per ekor.

Pengembangbiakan PE di Hambalang dilakukan dengan inseminasi. Dalam dua tahun, kambing PE hanya beranak tiga kali. Padahal, mereka baru memproduksi susu setelah melahirkan dan hanya boleh diperah selama tiga bulan setelah melahirkan.

Setelah itu, kambing PE memerlukan waktu dua bulan untuk memulihkan kondisi fisiknya. Dengan siklus seperti itu, tidak heran jika harga susu PE bisa mencapai Rp 25.000,00-Rp 50.000,00 per liter. "Satu kambing sehari rata-rata bisa memproduksi satu liter susu," ujar Soepriyatno.

Pada masa pemulihan, baik kambing jantan maupun betina harus dikeluarkan dari kandangnya untuk dibawa jalan-jalan. Oleh karena itu, Bukit Hambalangpun kini dilengkapi dengan sarana kandang terbuka untuk kambing yang sedang dalam masa pemulihan. Ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas air susu dan sperma kambing.

Dalam hal makanan, kambing PE pun tidak bisa sembarangan. Makanan paling baik untuk mendukung produksi susunya adalah jagung yang difermentasi menjadi silase, rumput gajah, dan kaliandra untuk menggemukkan. "Pemeliharaan kambing PE di Hambalang ini di bawah pengawasan sepuluh sarjana dari Undip dan IPB. Sementara itu, pekerja harian kita rekrut penduduk setempat," ungkapnya.

Setelah dua bulan berproduksi, susu kambing PE dari Hambalang dibagikan ke enam SD di sekitar Bojongkoneng setiap hari. Jika Bukit Hambalang sudah beroperasi 100%, melatih dan memberikan bibit PE ke seluruh petani di Indonesia, bukan tidak mungkin seluruh anak di Indonesia akan mendapat susu gratis setiap hari. Revolusi putih.

Selain menjadi breading center PE, rencananya Hambalang juga akan membuka peternakan 2.000 sapi di atas lahan 50 ha, pembibitan jagung untuk mendukung biofuel seluas 30 ha, dan membangun pembangkit listrik tenaga air. (CA-180)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Senin 7 juli 2008

2008-07-07T08:22:00.001+07:00

Petani Ganti Tanaman Padi

KARAWANG, (PR).-
Puluhan hektare lahan sawah di Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur, mengalami kekeringan. Untuk mengatasinya, para petani mulai beralih dari menanam padi menjadi berkebun.

Petani di Rengasdengklok Karawang terpaksa mengairi lahannya dengan menggunakan pompa, meski cukup mahal. Menurut Wakil Satim (47), penggarap sawah di Dusun Rengas Jaya II Desa Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, kekeringan itu sudah melanda sejak Mei 2008.

"Dahulu sempat ditanami padi, tetapi melihat situasi yang terjadi sekarang, tidak mungkin meneruskan untuk menanam padi. Sebagai gantinya, sekarang lahan ini ditanami kacang panjang saja," katanya, Minggu (6/7).

Untuk menyirami lahan seluas 6,7 hektare, Wakil memompa air di lahannya. Pompa itu dibelinya sendiri. Ia menghabiskan Rp 2,7 Juta agar pompa itu bisa bekerja. Dengan menanam kacang panjang, Wakil berharap dapat menjadi modal awal ketika masa tanam padi tiba.

Menurut pengamatan "PR", kekeringan juga melanda desa lainnya, seperti Desa Kalangsari, Kalangsuria, dan Dukuhkarya.

Banyak tanah pertanian yang sudah retak-retak. Hama sundep pun mulai menyerang persawahan di wilayah itu.

Hidayat, Ketua HKTI Kab. Karawang menyebutkan, kekeringan hampir merata di lahan pertanian di Kab. Karawang yang mencapai 93.546 hektare. Menurut dia, hal itu juga karena petani mulai tidak patuh dengan golongan air.

Petani seharusnya menanam setahun dua kali, namun kata dia, sekarang malah menjadi 3-4 kali. Padahal Bupati Karawang Dadang S. Muchtar telah melarang masa tanam 3-4 kali setahun.

Tanam kedelai

Sementara itu, para petani padi di Kp. Kebonjambu Desa Hegarmanah Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur, kini mulai beralih menanam kedelai di sawah mereka. Sawah yang mengering tak memungkinkan petani untuk terus bertanam padi.

Mereka berharap, dengan bertanam kedelai pada musim kemarau, lahan sawahnya masih bisa menghasilkan. Para petani yang ditemui "PR" mengatakan, sawah tadah hujan mereka tak lagi mendapat air sejak beberapa bulan silam.

"Ini juga, tanam kedelai untung-untungan. Mumpung tanah di sawah masih lembap. Mudah-mudahan kedelai yang sekarang kami tanam, bisa tahan sampai berbuah," kata Ayi (34), petani setempat.

Dia mengatakan, lahan sawah lain yang satu hamparan dengannya masih ada yang belum panen. Padahal kondisi tanah sudah terbilang kering dan tidak ada pasokan air lagi. Kondisi itu dikhawatirkan, begitu panen nanti mereka tidak bisa melanjutkan tanam dengan kedelai.

"Kalau padi, sudah pasti tidak bisa. Kedelai juga kemungkinan besar tidak akan tumbuh, kalau tanah sudah kering. Kecuali kalau satu dua hari ada hujan sih, bisa selamat," ujarnya. Ia mengaku masih khawatir kedelai tak dapat dipanen sebelum waktunya.

Sementara kondisi berbeda diungkapkan Dadang, petani di Kp. Paseban Desa Hegarmanah. Dia mengaku, saat ini justru sudah tidak bisa menanam kedelai.

Ia tak bisa langsung menanam kedelai walaupun kelompok tani di daerahnya sudah menerima bantuan bibit kedelai. Alasannya, tanah di sawah sudah sangat kering, tidak ada pasokan air dan jauh dari sumber air.

"Jangankan buat mengairi sawah, air untuk kebutuhan sehari-hari saja, warga di sini mengambil di sungai," katanya. (A-153/A-116)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Senin 7 Juli 2008

2008-07-06T14:00:00.000+07:00

Jakarta Butuh 250 Kg Asparagus per Hari
Jum'at, 04 Juli 2008 , 12:49:00

BOGOR, (PRLM).- Jakarta membutuhkan minimal 250 kg/hari sayuran asparagus, untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya. Guna memenuhi target tersebut Agribusiness Development Centre University Farm IPB menargetkan sekitar 20 hektar lahan petani untuk di tanami sayuran itu.

Kepala ADCUF IPB, Dr. Ir. Anas D Susila saat pertemuan dengan wartawan di Agribusiness Development Centre University Farm (ADC UF) IPB, Kampus IPB Darmaga, Bogor menyebutkan, asparagus berasal dan banyak ditanam di Amerika, khususnya Amerika Utara, antara lain Lembah California, Sacramento, New Jersey, Carolina Selatan, dan Illinois.

Rebung asparagus yang diambil sebagai sayuran adalah rebung yang besar berwarna putih , lunak, dan gemuk. "Teknologi yang sudah siap diterapkan oleh kami adalah tanaman sayur asparagus, pasarnya sudah siap, salah satunya kota Jakarta membutuhkan 250 kg perhari" kata Anas.

Menurutnya, ADC UF IPB yang merupakan kerjasama dengan Taiwan yang dibangun pada September 2006 lalu ini diarahkan untuk menyelaraskan sumberdaya yang ada untuk mengembangkan produk pertanian yang berpotensi di pasar. Arahnya pada teknik pertanian modern, mendorong pertumbuhan industri hortikultura dan usaha agrobisnis di Indonesia serta membangun sisitem pemasaran yang efektif guna meningkatkan pendapatan petani.

"Kami di sini hanya mendidik petani agar mereka bisa mandiri, terutama dalam produksi maupun penanganan pasca panen. Untuk aspek pasar kita serahkan kepada mereka," ujarnya lagi.

Pada pertemuan itu hadir juga Dubes Taiwan Yang Chin Tien, Wakil Dubes Taiwan Li Tie Kang, Kepala Misi Teknik Taiwan Lee Ching Shui, Wakil Dekan Faperta Aris Munandar, Sekretaris LPPM IPB Dr.Suryahadi. (A-122)

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Jum'at 4 Juli 2008

2008-07-05T17:12:00.005+07:00

Chulalongkorn University Thailand-IPB, Kembangkan Pangan Halal Dunia

Jum'at, 04 Juli 2008 , 16:08:00

BOGOR, (PRLM).-Industri pangan di Thailand kini tengah mengembangkan industri pangan halal yang dipusatkan di Chulalongkorn University. Sebanyak 71 industri diantaranya telah bergabung untuk mengembangkan pangan halal."Kami kesulitan mendapatkan pangan halal. Ini menginspirasi kami untuk mendirikan pusat penelitian pangan halal di Chulalongkorn University dan mensosialisasikan pangan halal ke kalangan industri di Thailand," kata Dr. Winai didampingi Director General Departement of International Economic Affairs Ministry of Foreign Affairs Thailand, Mr. Thanatip dan Royal Thai Embassy, Mr. Chambalah Charoenying di Kampus IPB Darmaga Bogor, Kamis (3/7)

Dr. Winai mengungkapkan, selama ini di Thailand ada kesulitan menentukan pangan halal. Ada beberapa kesalahpahaman dalam memahami pangan halal di Thailand. Masyarakat Thailand menganggap bahwa pangan halal adalah pangan khusus umat Islam. "Padahal maksudnya pangan yang bisa dikonsumsi umat Islam," seraya menambahkan jumlah muslim Thailand mencapai 10 persen atau 6 juta dari jumlah total penduduk.

Dr. Winai yang juga masih keturunan K.H Ahmad Dahlan ini menyampaikan rasa keprihatinannya terkait impor pangan. "Mayoritas kaum muslimin khususnya Indonesia banyak mengimpor makanan dari Eropa, Australia dan Amerika yang belum terjamin kehalalannya. Kenapa kita tidak melakukan suatu upaya bersama untuk memproduksi pangan halal minimal untuk kawasan ASEAN?" Menurut Dekan Faculty of Allied Health Sciences Chulalongkorn University ini sudah seharusnya pangan halal ini menjadi trend setter pangan manusia di dunia. Untuk pengembangan pangan halal itulah Chulalongkorn University Thailand menjalin kerja sama Pangan Halal dengan IPB.

Penandatanganan Memorandum of Undestanding (MoU) dilakukan Kamis (4/6) di Gedung Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Darmaga. Dari Chulalongkorn University diwakili Director Bussiness Incubator for Halal Products Head, Lipid and Fat Sciences Research Center Dr.Winai Dahlan, sedangkan pihak IPB diwakili Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerja sama Dr. Anas Miftah Fauzi. Kerjasama meliputi pertukaran staf pengajar, peneliti, mahasiswa, penyelenggaraan seminar dan sharing informasi serta produksi pangan halal.

Dalam rangka pembuatan laboratorium pangan halal pula Chulalongkorn University memilih IPB sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia untuk bekerjasama mengembangkan pangan halal dunia. "Kami membutuhkan banyak masukan konsep pembuatan laboratorium pangan halal di Thailand," tandasnya.

Rektor IPB, Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MS.c mengungkapkan apresiasi atas kerjasama tersebut. "Saya berharap kerjasama ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat." Di akhir diskusi, rombongan dari Thailand yang berjumlah 12 orang ini mengunjungi University Farm dan SEAFAST IPB.(A-122) ***

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Jumat 4 Juli 2008

2008-07-04T20:01:00.012+07:00

Harga Telur dan Daging Melonjak

Dampak rayonisasi perdagangan dan melonjaknya biaya produksi yang mencapai 100% di kalangan peternak, harga telur dan daging ayam melejit sejak beberapa hari terakhir. Pada tingkat eceran, harga telur ayam sudah mencapai Rp 13.000,00/kg dan daging ayam Rp 19.000,00-21.000,00/kg.

Padahal pada saat normal, harga telur maksimal Rp 10.000,00/kg dan daging ayam Rp 17.000,00/kg. Kenaikan itu diperkirakan akan bertahan apalagi bulan puasa dan lebaran tinggal dua-tiga bulan lagi. Informasi dari sejumlah pasar tradisional, Kamis (3/7), harga telur di tingkat pedagang sudah mencapai Rp 12.000,00-13.000,00/kg dan harga daging ayam Rp 18.000,00-20.000,00/kg.

Staf Ahli Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) Waryo Sahru, yang dikonfirmasi, membenarkan kondisi demikian. Menurut dia, kenaikan itu dipicu naiknya harga DOC-nya ayam petelur yang kini mencapai Rp 7.000,00/ekor (normal Rp 3.500,00/ekor) dan harga pakan mencapai Rp 4.300,00/kg (normal Rp 2.500,00/kg).

"Situasi menjadi berat karena tidak masuknya telur-telur asal Medan dan Jatim, akibat sistem zonasi perdagangan untuk mencegah penularan flu burung oleh pemerintah pusat, membuat pasokan telur ke Jabar sepenuhnya mengandalkan produksi lokal," katanya.

Sedangkan harga daging ayam, dari kandang sudah mencapai Rp 12.800,00-13.000,00/kg, DOC Rp 3.700,00/ekor, pakannya Rp 5.200,00/kg (normal Rp 3.500,00/kg). Karena semakin beratnya biaya produksi, sejumlah peternak ayam potong sementara menghentikan usaha.

Ia melihat, penetapan harga pakan tidak fair, di mana harga jagung sebagai bahan baku disamakan dengan harga internasional yang kini naik hingga Rp 4.000,00/kg. Padahal diketahui, produk jagung impor sudah tidak masuk ke Indonesia, pasokan umumnya produk lokal dengan harga lokal pula.

"Pemerintah diharapkan segera turun tangan mengatasi kondisi ini, untuk menghindari lonjakan harga telur dan daging ayam pada bulan puasa dan menjelang Lebaran," kata Waryo.

Tidak efisien

Kita juga, menurut dia, masih dihadapkan pada terbatasnya daya beli konsumen. Hal ini menjadi sandungan utama untuk usaha peternakan unggas rakyat bisa berkembang. Apalagi tingginya biaya produksi membuat usaha peternakan ayam rakyat tidak efisien.

Menurut dia, pemerintah diharapkan lebih antisipatif, walaupun diketahui ada rekayasa asing untuk menghancurkan perekonomian, termasuk usaha peternakan rakyat.

"Tapi sekarang, ke mana saja para pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)? Mereka tampaknya lebih sibuk `jualan` Pemilu, ketimbang mengurusi persoalan nyata usaha pertanian," ucap Waryo.

Sementara itu, Ketua Wadah Pemasaran Bersama (Wasarma) Jagung Majalengka, Dodi Kusdinar, mengatakan, pada panen raya jagung Mei-Juni lalu harga di tingkat petani maksimal Rp 1.800,00/kg, namun sampai Kamis kemarin, sudah Rp 2.600,00/kg. Karena biaya angkut yang kini rata-rata naik ke Rp 300,00/kg, membuat harga jual akhir jagung ke industri menjadi Rp 3.000,00/kg. (A-81)***

Sumber : Pikiran Rakyat, jum'at 4 Juli 2008

2008-07-04T19:58:00.008+07:00

Kredit Sulit, Petani Pinjam ke Rentenir

Kalangan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi mengaku masih kesulitan untuk mengakses kredit murah, terutama kredit usaha rakyat (KUR), pada bank-bank teknis penyalur KUR. Salah satunya dialami para pelaku usaha yang tergabung dalam Koperasi Wargi Saluyu, Cirata, Kab. Bandung Barat.

Ketua Koperasi Wargi Saluyu, Cirata, Kab. Bandung Barat, Cecep Harun Al Rasyid, mengatakan hal itu kepada "PR", di sela-sela acara Cooperative Fair di Lapangan Gasibu Bandung, Kamis (3/7).

"Kami masih sulit mengakses kredit ini karena bank tetap mensyaratkan agunan. Padahal, dukungan modal ini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Kalaupun ada kredit tanpa agunan di bawah Rp 5 juta, itu sudah penuh. Sedangkan untuk kredit di atas Rp 5 juta, harus ada agunan dan beberapa surat izin lainnya," ungkapnya.

Oleh karena masih mengalami kesulitan untuk mengakses kredit tersebut, ia mengaku terpaksa harus meminjam modal kepada rentenir dengan bunga sangat tinggi. "Kalau pinjam ke rentenir, bunganya bisa mencapai 20% per 40 hari atau maksimal 2 bulan, dan pembayarannya mingguan. Ini tentu sangat memberatkan kami," katanya.

Menurut Cecep, meski dengan bunga sebesar itu, para petani tetap membayar cicilan tepat waktu. "Apalagi kalau ada pinjaman dari bank yang bunganya lebih kecil, pasti dibayar. Mereka hanya minta kemudahan. Minimal mereka tidak dipersulit. Mereka jujur, tidak pernah ada petani yang punya utang di bawah Rp 1 juta lari tidak bayar utang," ujarnya.

Cecep mengatakan, Koperasi Wargi Saluyu beranggotakan 357 pengusaha di bidang pertanian, perikanan jaring apung, dan perdagangan. Untuk mengembangkan usaha, para pengusaha tetap membutuhkan dukungan akses permodalan.

Namun, kata Cecep, dukungan perbankan kepada usaha kecil masih belum sesuai dengan kenyataan, termasuk kesulitan untuk mendapatkan KUR.

Padahal, kebutuhan modal para petani jaring apung misalnya relatif tidak besar, sekitar Rp 1 juta - Rp 10 juta. Namun, untuk mendapatkan KUR itu masih sulit dan tetap harus menyerahkan agunan seperti akta jual beli atau sertifikat tanah. Persyaratan lain seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) juga diharuskan. Cecep mengakui, janji serta jargon keberpihakan perbankan dan pemerintah yang didengung-dengungkan sangat berbeda dengan fakta di lapangan.

Pemimpin Wilayah BRI Bandung, Yasirin S. Ginting, saat dihubungi "PR" melalui telefon, Kamis (3/7) sore, menyanggah jika kredit usaha rakyat (KUR) harus ada agunan. Begitu pula dengan munculnya anggapan tentang tidak adanya agunan untuk kredit di bawah Rp 5 juta dan harus ada agunan untuk kredit di atas Rp 5 juta.

"Itu keliru. Sebenarnya, KUR tidak ada agunan. Kredit sampai Rp 500 juta dalam KUR ini tidak ada agunan," katanya.

Meski demikian, ia menjelaskan, untuk mendapatkan kredit tersebut, selain bankable juga harus feasible. "Apakah usaha yang sedang dijalani itu layak atau tidak," ungkapnya.

Yasirin juga menilai, selama ini KUR sudah cukup disosialisasikan oleh lembaga-lembaga terkait termasuk seringnya pemberitaan di media. "Memang, kalau disosialisasikan satu per satu tentu akan sulit dilakukan," katanya.

Berdasarkan Buku Kajian Ekonomi Regional Jabar yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Bandung, KUR adalah skim kredit dengan penjaminan yang diresmikan pemerintah 5 November 2007 lalu. Melalui skim kredit ini, diharapkan perbankan lebih berani untuk menyalurkan kredit kepada UMKM.

Perusahaan Penjamin Kredit yang ditunjuk adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU). Terdapat enam bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri.

KUR hanya diberikan untuk usaha produktif, yaitu kredit modal kerja dan untuk investasi, dengan batas maksimum plafon kredit Rp 500 juta. Suku bunganya maksimal 16% (efektif). (Lina Nursanty/Ivan W./"PR")***

Sumber : Pikiran Rakyat, Jum'at 4 Juli 2008

2008-07-04T12:43:00.002+07:00

6.000 Ha Sawah Terancam PUSO

SUMBER, (PR).-
Sedikitnya 6.000 hektare sawah dan ladang di wilayah timur Kab. Cirebon kini mengalami kekeringan parah dan terancam puso. Sungai Cisanggarung yang biasanya mengalirkan air ke areal persawahan itu sudah tiga minggu lumpuh.

Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) setempat, Abdul Kodir, Kamis (3/7), mengatakan, para petani di daerah itu kini mengkhawatirkan tanaman padi dan palawijanya mati akibat kekurangan air. Mereka menuntut ada tambahan debit air yang dialirkan ke Cisanggarung dari Waduk Darma di Kab. Kuningan.

"Debit dari Waduk Darma yang dialirkan ke Cisanggarung sangat sedikit. Sekarang kondisinya sangat kritis. Jika tidak ada tambahan pasokan air, bisa-bisa tanaman padi puso dan palawija mati," ujarnya.

Areal sawah dan ladang yang kondisinya kritis akibat kekeringan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah timur Cirebon yang berbatasan dengan Kab. Kuningan dan wilayah Provinsi Jateng, di Antaranya di Kec. Gebang, Susukan Lebak, Losari, Cileduk, Lemah Abang, dan Pabuaran. "Di areal sawah itu, usia rata-rata padi sudah dua bulan lebih. Karena air tidak cukup, dikhawatirkan akan gabug, padi terlihat bunting, tetapi isinya kosong atau hampa," ujarnya.

Kodir menuturkan, para petani meminta agar ada tambahan debit air dari Waduk Darma. Selama ini, debit yang dialirkan dari Waduk Darma ke wilayah timur Cirebon melalui Sungai Cisanggarung di bawah 5 m3/detik.

"Maksimal yang dialirkan 3 m3/detik. Minimal kalau untuk menyelamatkan tanaman padi dan palawija yang kekeringan parah di atas 5 m3/detik," kata dia.

Dituturkan, sudah hampir sebulan Sungai Cisanggarung lumpuh, tak mampu melayani kebutuhan air ribuan hektare sawah dan ladang palawija. Sumber air yang ada, seperti Situ Sedong hanya bisa memenuhi kebutuhan di wilayah Kec. Sedong.

Sementara Situ Patok di Kec. Mundu, kendati air masih tersedia, jaringan irigasinya terbatas hanya sampai Mundu dan sekitarnya. Belakangan, debit air di waduk tersebut juga merosot dan masih jauh di bawah normal.

"Satu-satunya untuk wilayah timur hanya dari Waduk Darma. Waduk itu memiliki saluran air yang bisa mengalir sampai ke perbatasan Jateng dan melewati sebagian besar kecamatan yang sawahnya kekeringan," tutur Kodir.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistanak) Kab. Cirebon, Ir. H. Ali Effendi, M.Si., membenarkan kondisi kekeringan parah di wilayah timur. Pemkab Cirebon sudah berusaha maksimal meminta tambahan debit ke pengelola Waduk Darma. (A-93)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Jum'at 4 Juli 2008

2008-07-03T13:24:00.002+07:00

4.436 ha Sawah di Indramayu Puso
Paling Parah Dalam Lima Tahun Terakhir

Seluas 4.436 hektare areal tanaman padi di Indramayu dinyatakan puso (gagal panen) akibat kekeringan. Areal puso itu tersebar di tujuh kecamatan, yakni Kec. Gantar, Kroya, Balongan, Cantigi, Lohbener, Losarang, dan Kandanghaur.Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Indramayu Apas Fahmi Permana, kepada "PR", Rabu (2/7), membenarkan luasnya areal tanaman padi yang sudah memasuki tahap gagal panen. Bahkan, dilihat dari luasnya areal puso, Apas menilai dampak kekeringan tahun ini terbilang paling parah dalam lima tahun terakhir.

Menurut Apas, selain tanaman yang sudah dinyatakan puso, areal pertanaman padi yang sudah sampai ke tahap kekeringan berat saat ini mencapai sekitar 6.500 hektare. Sementara yang masih berada pada kondisi kekeringan sedang dan ringan mencapai 7.244 hektare dan 1.800 hektare.

"Data kekeringan itu kami himpun berdasarkan laporan per tanggal 29 Juni lalu. Sekarang areal kekeringan itu mungkin sudah bertambah luas, karena dalam sepekan terakhir tidak ada hujan," kata Apas Fahmi.

Pada tahun-tahun sebelumnya, areal puso baru terjadi pada akhir Agustus atau September. Tahun ini, kekeringan sudah mulai terjadi dan sudah ada areal puso pada awal Juni. Oleh karena itu, Apas meyakini kekeringan yang terjadi saat ini tergolong parah dan masuk dalam siklus lima tahunan.

Dinas Pertanian dan Peternakan Indramayu mencatat sejumlah faktor penyebab luasnya areal puso. Salah satunya adalah daya dukung sumber irigasi yang tidak memadai dibandingkan dengan luas areal tanaman padi. "Sebab kemampuan suplai air dari Waduk Jatiluhur (Purwakarta) hanya mampu mengairi 20.000 hektare dan Bendung Rentang (Majalengka) sekitar 60.000 hektare sawah," ungkap Apas.

Ia mengaku belum bisa memproyeksikan penurunan jumlah produksi padi di Indramayu akibat kekeringan tahun ini. Namun, Apas berharap, kehilangan produksi musim tanam gadu ini bisa tertutupi hasil panen musim rendeng mendatang.

Panen dini

Berdasarkan pemantauan "PR", akibat tidak adanya pasokan air, banyak petani yang menelantarkan tanaman padi milik mereka. Tidak sedikit pula petani yang melakukan panen dini, sekadar untuk mengurangi kerugian.

Warya (44), aparat Desa Mundakjaya Kec. Cikedung, mengatakan, akibat tidak adanya air irigasi, seluruh areal tanaman padi seluas 216 hektare di Mundakjaya sudah dinyatakan puso. "Karena itu, meski belum waktunya panen, banyak petani yang terpaksa memanen dini tanaman padi yang sudah berbulir," kata Warya.

Di tempat terpisah, Camat Gantar Wasga C. Wibowo mengakui areal puso di daerahnya terus meluas. "Di kecamatan ini, satu-satunya sumber pengairan hanya dari Waduk Cipancuh yang saat ini kondisinya sudah kering kerontang," katanya. Sementara untuk membuat sumur pompa, biayanya sangat mahal karena kedalamannya harus lebih dari 30 meter. (A-96)***

Sumber: Pikiran Rakyat, kamis 3 Juli 2008

2008-07-03T13:20:00.002+07:00

Petani Tasik Kehilangan Pendapatan Rp 6,7 Miliar

TASIKMALAYA, (PR).-
Ratusan petani di Kab. Tasikmalaya telah kehilangan pendapatan sekitar Rp 6,7 miliar akibat 610 hektare tanaman padi mereka gagal panen (puso).

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian Kab. Tasikmalaya Henry Nugroho, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/7). Selain kehilangan pendapatan, petani mengalami kerugian biaya tanam Rp 1 miliar lebih.

Tanaman padi yang puso itu antara lain berada di Kec. Pancatengah (69 ha), Cikalong (354 ha), Jamanis (20 ha), Cipatujah (157 ha), dan Salawu (10 ha). "Biaya produksi yang telah dikeluarkan petani rata-rata Rp 1,5 juta/ha. Makanya, kerugian mereka sangat besar," katanya. Menurut dia, pemerintah akan memberikan bantuan berupa benih kepada petani yang tanamannya puso.

Data lahan puso itu merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian hingga Selasa (1/7). Diperkirakan, luas lahan puso akan terus bertambah, jika hujan tidak segera turun di daerah Tasikmalaya.

Menurut Henry Nugroho, luas lahan kekeringan per Selasa (1/7) mencapai 6.412 ha, terdiri atas kekeringan ringan 2.787 ha, kekeringan sedang 2.149 ha, dan berat 1.476 ha. Sementara itu, luas lahan yang terancam kekeringan mencapai 9.473 ha. Daerah yang paling luas mengalami kekeringan adalah Kec. Cikalong, yakni mencapai 996 ha.

"Padi yang mengalami kekeringan berat, saya pikir tidak lama lagi akan puso. Sebab kemarau sepertinya masih panjang," ungkapnya.

Maman (56), petani asal Cikalong mengatakan, tanaman padi miliknya yang kekeringan baru berumur 50 hari, sehingga sulit untuk diselamatkan jika hujan tidak segera turun.

Sementara itu, Dahiri (50) asal Salawu mengaku tanaman padinya seluas 1,5 ha sudah gagal panen. Padahal, untuk lahan seluas itu, dia telah mengeluarkan biaya Rp 2,5 juta. (A-97)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Kamis 3 Juli 2008

2008-07-03T12:04:00.006+07:00

Ditandatangani MoU Pemprov JABAR dengan IPB

Kamis, 03 Juli 2008 , 07:10:00

BOGOR, (PRLM).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menjalin kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pembangunan agribisnis dan agroindustri. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan dan Rektor IPB, Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc disaksikan sejumlah pejabat diantaranya Bupati Bogor, H. Agus Utara EffendiRabu 2 Juli 2008 bertempat di Ruang Sidang Rektor, Gedung Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Darmaga. "MoU kali ini adalah langkah awal dan waktu yang tepat mengingat bangsa kita sedang dalam persoalan besar. Ketahanan Pangan, masalah energi, degradasi lingkungan, pengangguran, keterbatasan air dan masalah lainnya menjadi persoalan serius yang dihadapi bangsa ini. Peran IPB dalam hal ini terkait erat dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia, pendamping petani dan pelaku usaha. Daerah Jawa Barat dengan perikanan, peternakan, hortikultura dan tanaman pangannya telah banyak menyumbang perekonomian nasional sehingga menjadi kesempatan bagi para dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan mutu, produktivitasnya agar tercipta lapangan kerja dalam berbagai aktivitas agribisnis dan agroindustri," papar Rektor dalam sambutannya. Kerjasama ini akan berlangsung selama 5 tahun yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat yang saling menguntungkan kedua pihak dalam kerangka pembangunan agribisnis dan agroindustri di Jawa Barat. Adapun ruang lingkupnya adalah dalam hal pengembangan sarana produksi, pengembangan teknologi budidaya dan peningkatan produktivitas, peningkatan teknologi pasca panen, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk, peningkatan kualitas distribusi produk, pengembangan kewirausahaan di bidang agribisnis dan agroindustri, pengembangan Sumber Daya Manusia, kelembagaan dan pembiayaan, pengembangan bidang lainnya yang disepakati kedua pihak. Dalam kesempatan yang sama, ditandatangani juga Joint Activity Plan atau kerjasama yang lebih teknis dan operasional oleh Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat, Ir. H. Darsono dan Wakil Rekor Bidang Riset dan Kerjasama, Dr. Ir. Anas M. Fauzi. Dalam Joint Activity Plan yang sudah ditandatangani tersebut ada dua bidang yang akan digarap yakni Pemuliaan Ikan Mas dan Nila di Balai Pengembangan Benih Ikan (BPBI) Wanayasa Purwakarta dan Pembinaan Nelayan (Registrasi Sarana Penangkapan) di Kabupaten Sukabumi. Dengan harapan keluaran berupa terciptanya Induk dan Benih Ikan Mas dan Nila yang lebih bermutu. (A-122)

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Kamis 3 Juli 2008

2008-07-02T13:31:00.001+07:00

Produksi Padi 2008 Naik 1,65%

BANDUNG, (PR).-
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat memperkirakan produksi padi pada tahun 2008 ini akan mencapai 10.077.625 ton gabah kering giling (GKG) atau naik 1,65% dibandingkan dengan tahun 2007. Berdasarkan perkiraan itu, produksi beras tahun 2008 diprediksi mencapai 6.369.059 ton.

"Peningkatan produksi padi tahun 2008 ini diperkirakan karena adanya peningkatan luas panen sebesar 1,45%, yaitu dari 1.829.085 hektare (ha) pada tahun 2007 menjadi 1.855.584 ha pada tahun 2008," ungkap Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Jabar Maman Sukherman, kepada wartawan, di kantor BPS Jabar, Selasa (1/7).

Sementara secara nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Ramalan (Aram) II produksi padi nasional pada tahun 2008 sebesar 59,88 juta ton. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan angka tetap (Atap) produksi panen pada tahun 2007, yaitu sebesar 57,16 juta ton.

Maman menjelaskan, realisasi luas panen padi pada periode Januari-April 2008 mencapai 843.747 ha. Luas panen periode Januari-April 2008 ini jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007 lalu, meningkat 31,79%. Namun, pada dua periode selanjutnya yaitu Mei-Agustus dan September-Desember 2008 diperkirakan akan menurun dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.

"Peningkatan produksi padi tahun 2008 ini selain karena peningkatan luas panen juga diperkirakan karena adanya peningkatan produktivitas dari 54,20 kuintal/ha menjadi 54,31 kuintal/ha, atau meningkat 0,20%," katanya.

Senada dengan Maman, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Barat Lucky Rulyawan Djunaedi, mengatakan bahwa kenaikan produksi padi di Jabar disebabkan karena adanya peningkatan produktivitas padi. Menurut Lucky, peningkatan produktivitas padi tersebut menandakan adanya penerapan teknologi dan sarana pendukung yang memadai.

Menurut dia, peningkatan produksi padi disebabkan oleh harga gabah yang saat ini berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP). "Harga gabah sekarang sedang bagus jadi meningkatkan semangat petani untuk memproduksi," ujarnya. Selain itu, saat ini pemerintah sudah tidak melakukan impor beras lagi hingga memacu petani untuk memproduksi padi.

Mengenai nilai tukar petani (NTP) —berdasarkan pemantauan pada 16 kabupaten di Jabar— pada Mei 2008 terjadi kenaikan NTP sebesar 1,43%, yaitu dari 92,85 menjadi 94,18. NTP ini diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). (A-68/CA-185)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Rabu 2 Juli 2008

2008-07-02T13:28:00.001+07:00

Sulit, Biofuel dari Ubi Kayu

BOGOR, (PR).-
Indonesia sulit berharap biofuel dari gula dan ubi kayu. Pasalnya, produksi gula dalam negeri saat ini masih defisit, sedangkan pembudidayaan ubi kayu masih terhambat sifat agronomisnya. Dengan kata lain, peluang pengembangan secara massal kedua komoditas penghasil biofuel ini sangat terbatas.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Bustanul Arifin mengatakan, produksi gula di Indonesia saat ini rata-rata 2,8 juta ton per tahun, lebih kecil dari total konsumsi gula yang mencapai 3,7 juta ton per tahun. Jumlah produksi ubi kayu memang tercatat lebih besar, yaitu 20 juta ton.

"Namun, sulit mengembangkan ubi kayu yang bukan termasuk komoditas unggulan karena sifat agronomisnya yang rakus hara tanah," tuturnya pada seminar nasional "Menegakkan Kedaulatan Petani", dalam Rakernas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 2008, di Institut Pertanian Bogor (IPB) International Convention Center Botani Square Garden Bogor, Selasa (1/7).

Di lain pihak, harga gula di pasar dunia cenderung naik karena beberapa negara besar kini sedang mengembangkan bioetanol. Amerika Serikat dan Brasil tercatat sebagai negara yang permintaan gulanya terus meningkat setiap tahun.

Hal yang sama juga terjadi pada minyak jarak. Menurut Bustanul, sikap skeptis dari banyak pihak tentang potensi biofuel, ketersediaan dan aksesibilitas teknologi siap pakai minyak jarak yang masih terbatas membuat biofuel minyak jarak sulit berkembang.

Sementara itu, Ketua Umum HKTI Prabowo Subianto sangat yakin Indonesia dapat swasembada pangan dan energi, asalkan fokus memperbaiki sektor pertanian. Langkah awalnya dengan memberikan bibit tanaman biofuel yang baik, lalu memberikan pendidikan tentang pemanfaatan tanaman itu sebagai penghasil energi.

"Yang penting kelompok-kelompok tani ini kita didik dulu, nanti mereka sendiri yang akan memelihara dan mengembangkan," ungkapnya. (CA-180)***

Sumber : Pikiran Rakyat, Rabu 2 juli 2008

2008-07-01T13:37:00.000+07:00

Harga Karet Gairahkan Petani
Selasa, 01 Juli 2008 , 00:06:00

KUNINGAN, (PRLM).- Membaiknya harga karet di pasaran beberapa tahun terakhir ini semakin menggairahkan para petani dan pengusaha karet di Indonesia, termasuk di wilayah Kab. Kuningan. Namun, luas perkebunan komoditas tersebut yang masih terbatas menjadi kendala bagi para pelaku usaha karet.

"Harga karet saat ini cukup bagus, sejak tiga tahun lalu, untuk setiap kilogramnya mencapai Rp 32.000,00. Namun, masih terbatasnya jumlah tegakan pohon karet menjadi kendala sekaligus tantangan tersendiri bagi kami," kata Direktur PT Geger Halang (GH), Ir. Sofyan Mawardi yang mengelola tanaman karet di Kuningan, Senin (30/6).

Diakui Sofyan, keterbatasan jumlah pohon karet produktif tidak semata-mata menjadi salah satu kendala, tetapi harus bisa disikapi dengan menambah populasi pohon karet di atas lahan yang ada, baik dengan cara menanam tanaman di lahan lain maupun dengan melakukan upaya peremajaan.

Saat ini pihak GH tengah melakukan peremajaan sedikitnya 25.000 pohon untuk menggantikan pohon-pohon karet yang dinilai sudah kurang, bahkan, tidak produktif lagi dengan memanfaatkan entres (bibit) unggul Klon PB260. Di area kebun Padacukup yang masuk wilayah Desa Cibuntu dan Singkup Kec. Pasawahan serta Desa Seda Kec. Mandirancan seluas 211 hektare sebagian besar di antaranya akan ditanami karet.

"Terutama di lahan yang ditanami rambutan rapiah akan segera diganti dengan tanaman karet, karena, jenis rambutan tersebut kurang bagus ditanam di sini yang tanahnya jenis andosol, cocoknya di tanah latosol," kata Sofyan, menjelaskan.

Menurut Sofyan, tanaman karet pada saat sekarang jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan yang lain. Apalagi, didukung dengan jenis tanah dan iklim yang cocok untuk tanaman tahunan tersebut. Dalam usia 5 tahun, pohon karet sudah bisa disadap dan penyadapan itu akan efektif sampai dengan tanaman tersebut berusia 30 tahun. Jika yang ditanam karet klon PB 260, produksi rata-rata bisa mencapai 2.200 Kg Rubber Smoke Sheet (RSS) untuk setiap hektar/tahun.

"Kalau bisa memproduksi karet seperti jumlah tersebut kita sudah bagus. Dan kebetulan kami sudah memiliki tempat pengolahan karet di kawasan ini sehingga bisa menjualnya setelah menjadi lembaran RSS. Dan selama ini dikirim ke salah satu pabrik ban di Tangerang Banten," kata Sofyan, menambahkan.(A-146/A-147)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online, Selasa 1 Juli 2008

2008-07-01T10:48:00.000+07:00

Politisi Harus Diyakinkan
Menyangkut Pentingnya Pengembangan Industri Biofuel

BOGOR, (PR).-
Para ekonom dan politisi harus diyakinkan agar mampu memberikan dorongan kepada pemerintah agar menumbuhkan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri biofuel. Hal ini penting menyusul makin menipisnya cadangan bahan bakar fosil, sehingga kita memiliki bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan mandiri.

Perhatian dunia pun sudah mulai fokus pada pengembangan energi alternatif yang semakin kuat. Hal itu bisa terlihat dari aktivitas industri otomotif dunia dunia yang saat ini mengarahkan pada pengembangan produk yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.

Kondisi itu seharusnya dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mendorong pengembangan biofuel, apalagi Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia setelah Braszil. Dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang melimpah, seharusnya pengembangan industri biofuel dijadikan arus utama (mainstream).

Seperti diungkapkan mantan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Ahmad Ansori Mattjik yang menjadi perintis pengembangan tanaman jarak pagar (Jatropha) sebagai salah satu bahan biofuel, di sela-sela fieldtrip ke kebun jarak dalam Konferensi Internasional Jatropha (jarak pagar), di Citeureup, Bogor, akhir pekan lalu.

Menurut dia, untuk pengembangan biofuel, kita perlu komitmen dari pemerintah, pengusaha, dan akademisi (peneliti) dalam mengembangkan bahan bakar nabati (biofuel) sebagi bahan bakar alternatif yang selama ini banyak digembor-gemborkan. Pasalnya, Perhatian pemerintah dirasa kurang dalam pengembangan biofuel.

"Saya sangat menyayangkan, pengembangan ini justru diawali oleh swasta. Bahkan sampai saat ini, peran pemerintah khususnya pemerintah daerah sangat kurang sekali. Padahal, jika pengembangan ini bisa berhasil, kita dapat menemukan energi alternatif dari tanaman yang bisa diperbaharui dan tidak akan habis," tuturnya.

Diakui Mattjik, pengembangan biofuel di Indonesia saat ini masih dalam tahap penelitian untuk mencari produktivitas biji jarak yang optimal. "Untuk itu, butuh dukungan dari pemerintah agar pengembangan yang kami lakukan bisa berhasil, apalagi respons dunia usaha di luar negeri sangat besar," ungkapnya.

Hal yang sama diungkapan Kepala Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi, Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Erliza Hambali. Menurut dia, jarak dapat dijadikan pilihan dan tidak menimbulkan kontroversial dalam pengembangannya. Selain dapat menghasilkan bahan biodiesel, jarak juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kompor, gliserol (sabun), biogas, briket, dan pupuk kompos.

"Tanaman ini pun bukan kategori bahan pangan sehingga tidak menimbulkan kontroversial dalam pengembangannya seperti sawit atau jagung yang diprotes negara-negara lain. Selain itu, kemampuan tumbuhnya di lahan yang kering menjadi salah satu kelebihan," ujarnya.

Manajer Divisi Bioteknologi Pertanian, Badan Pengkajian, dan Penerapan Teknologi (BPPT), Dr. Teuku Tajuddin menambahkan, masalah utama dalam pengembangan jarak pagar untuk jadi komoditas bisnis adalah ketidakmampuan petani kita untuk memenuhi permintaan pasar dalam skala besar. "Dari jarak yang kami kembangkan, kami hanya mampu memproduksi 700-800 kg/ha/tahun dalam tahun pertama. Padahal permintaan dari Jerman sampai 5.000 ton per tahun," ucap Tajuddin. (CA-186)***

Sumber :Pikiran Rakyat Edisi Senin, 30 Juni 2008

2008-06-30T10:03:00.000+07:00

Harga Menggoda Belum Jua Swasembada

Permintaan terus membubung. Harganya pun kian melambung. Tapi mengapa jagung Indonesia belum juga menggunung? Jangan-jangan ada salah hitung data.

Selain tergantung pasokan dan permintaan, harga jagung lokal dipengaruhi oleh harga jagung di pasar internasional. Harga jagung impor sudah menembus US$303 per ton. Setelah ditambah ini itu dan bea masuk 5%, harga jagung tersebut di tanah air sekitar Rp3.000—Rp3.100 per kg. Pun jagung lokal, harganya sekarang berkisar Rp2.300—Rp2.900 per kg.

Tentu saja, bila pengembangan jagung di tanah air benar-benar dilakukan, pelaku bisnisnya akan menangguk keuntungan. Untuk memproduksi satu kilo jagung pipilan kering, hanya dibutuhkan biaya produksi Rp700—Rp1.000. Sementara hasil panen per hektar (ha) sekitar 7—10 ton pipilan kering.

“Setelah dikurangi biaya produksi Rp6,7 juta, saya masih untung Rp11,8 juta per ha,” aku H. Hisbullah, petani yang mengusahakan 6 ha jagung di Gumukmas, Jember, Jatim. Demikian pula yang dirasakan Maryanto, petani jagung di Trucuk, Klaten, Jateng. “Penjualan hasil panen mencapai Rp18,9 juta per ha. Setelah dikurangi biaya produksi Rp825 per kg, keuntungannya Rp11,5 juta,” ucapnya. Baik Maryanto maupun Hisbullah, keduanya mengusahakan jagung hibrida sejak 5 tahun dan 9 tahun silam.

Belum Terpenuhi

Harga jagung pipilan kering memang menggoda bagi mereka yang mau jadi petani. “Kini, animo masyarakat untuk menanam jagung hibrida meningkat 10%—20% dibanding tahun lalu,” ungkap Mardahana, General Manager Seed PT DuPont Indonesia, produsen benih jagung hibrida Pioneer. “Dibanding tahun lalu, minat masyarakat menanam jagung meningkat 3—4 kali lipat,” imbuh Muhamad Saifi, Indonesia Sales Manager PT Syngenta Indonesia–Seeds Division, produsen benih jagung hibirida NK. Hal itu tampak dari banyaknya petani terjun ke budidaya jagung di daerah pengembangan baru, seperti Sulawesi, Kalimantan, dan NTB.

Salah satu pemain baru itu adalah F. Alexander FW. Mulai 2005, ia mengelola 300 ha kebun jagung di Sukabumi, Jabar. Ia pun bermitra dengan petani sekitar dengan luas garapan 50 ha. “Kami terjun ke bisnis jagung lantaran permintaannya jelas, lahan masih luas, tenaga kerja tersedia, dan secara analisis usahanya sangat menguntungkan,” papar Alex.

Sumber : Tabloid Agribisnis Dwimingguan AGRINA, Edisi 28 Mei 2008

2008-06-29T15:13:00.000+07:00

Pemda Cianjur Persiapkan Bantuan Benih Padi

Minggu, 29 Juni 2008 , 14:23:00

CIANJUR, (PRLM).- Untuk membantu para petani yang gagal panen dan puso, Pemerintah Daerah Cianjur tengah menyiapkan bantuan benih yang rencananya akan diberikan pada musim tanam (MT) sekitar bulan September atau Oktober mendatang.

Menurut Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Pemkab Cianjur, Sudrajat Laksana, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Pemkab Cianjur, para petani yang mengalami gagal panen nanti akan dibantu masalah benihnya. Itu penting dilaksanakan yaitu untuk menjaga ketersediaan pangan di Cianjur untuk masa mendatang.

Pada musim kemarau tahun 2008 ini, di beberapa wilayah Cianjur mengalami kekeringan karena hujan belum turun. Tidak hanya itu sumber air pun kini terus menyusut sehingga sawah tudah hujan tidak produktif lagi.

Tanaman padi dinyatakan puso tersebut, berdasarkan data terakhir yaitu luasnya 182 hektare berada di wilayah Kecamatan Agra Binta, Cikadu, dan Cijati, Cianjur. Tanaman yang puso tersebut diantaranya ada yang memasuki masa panen juga baru berumur 1 bulan.

Sumber : Pikiran Rakyat Online, edisi 29 Juni 2008

2008-06-29T01:20:00.000+07:00

3.000 Hektare Sawah Terancam Kekeringan

SOREANG, (PR).-
Lahan pertanian di Kab. Bandung seluas 3.000 hektare terancam kekeringan. Pemkab Bandung diharapkan segera melakukan antisipasi sebelum bencana kekeringan benar-benar terjadi.

Berdasarkan pemantauan "PR", Jumat (27/6), beberapa sungai dan lahan persawahan sudah terlihat mengering. Sungai Citarum juga terlihat menyusut drastis, bahkan badan sungai dimanfaatkan warga menanam palawija. Hal serupa juga terjadi di Sungai Ciwidey dan Sungai Cisangkuy.

Debit air di ketiga sungai besar itu jauh berkurang meskipun musim kemarau baru berjalan sekitar satu bulan. Sebelumnya saat musim hujan, sungai-sungai tersebut meluap dan mengakibatkan banjir di beberapa daerah, seperti Majalaya, Banjaran, dan Dayeuhkolot.

Anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, Tb. Raditya mengatakan, luas lahan yang terancam kekeringan di Kab. Bandung, tidak jauh berbeda dengan tahun 2007. Berdasarkan catatan, pada 2007, luas lahan yang mengalami kekeringan mencapai 3.000 hektare, tersebar di seluruh wilayah Kab. Bandung. Daerah yang rawan kekeringan antara lain, Ciparay, Baleendah, Tegalluar, dan Katapang.

"Bencana kekeringan tahun 2007 jangan sampai terulang. Pemkab seharusnya membuat satuan unit kerja khusus untuk antisipasi," ujarnya.

Lingkungan rusak

Bencana kekeringan di Kab. Bandung, menurut Raditya, tidak terlepas dari rusaknya lingkungan dan penanganan Sungai Citarum yang tidak kunjung selesai. Kondisi hutan yang rusak membuat wilayah Kab. Bandung selalu dilanda banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau.

Bencana banjir dan kekeringan, telah memunculkan ide agar di Kab. Bandung dibuat danau buatan. Raditya mengatakan, masyarakat sudah banyak yang setuju terhadap ide itu, namun pemerintah masih belum mengambil tindakan.

"Saya telah berbicara dengan masyarakat di Andir yang menyatakan daerahnya siap dijadikan danau buatan. Nantinya, danau itu bisa dijadikan tempat penampungan air saat musim hujan dan tempat yang menyediakan air ketika musim kemarau," ujarnya pula. (A-132)***

Sumber : Pikiran Rakyat edisi Sabtu,28 Juni 2008

2008-06-28T12:11:00.000+07:00

Kekeringan,Pembibitan IkanTawar Turun 30%

Friday, 27 June 2008

CIANJUR (SINDO) – Dampak musim kemarau di sejumlah daerah di Kabupaten Cianjur mulai dirasakan oleh pelaku sektor perikanan.

Meskipun tidak begitu signifikan, pengaruh itu dirasakan para pengusaha pembibitan ikan darat yang mengalami penurunan produksi sekitar 30%. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Cianjur Chaerul Anwar mengatakan, setiap musim kemarau tiba,akan berpengaruh terhadap produksi pembibitan ikan darat.

Hasil estimasi sementara, terjadi penurunan produksi pembibitan hingga 30%.”Musim kemarau akan mempengaruhi produksi pembenihan ikan. Untuk pembesaran ikan, saat ini mungkin pengaruhnya hanya kepada harga pakan yang mengalami kenaikan,” kata Chaerul kepada wartawan.

Chaerul tidak memungkiri, saat ini banyak kolam petani ikan di sejumlah sentra pembibitan ikan mulai mengalami kekeringan. Antisipasinya, kualitas dan kuantitas air harus selalu diatur.”Proses pembibitan ikan pasti sedikit mengalami gangguan, karena kolam ikan milik petani mengalami kekeringan,”ujarnya.

Meskipun tidak ada imbauan khusus terhadap para petani ikan, Chaerul menyarankan agar para petani bisa mengalihkan pembibitan ke ikan-ikan yang mempunyai kadar oksigen tinggi, misalnya ikan patin atau nila.”Kalau di perairan Cirata bisa dengan membudidayakan ikan bawal,”imbuhnya.

Sementara itu,Kepala Subdinas Perikanan Disnakan Kabupaten Cianjur Achmad T Sofhawie mengatakan, musim kemarau kali ini tampaknya belumterlaluberpengaruhsignifikan kepada produksi ikan darat. Pihaknya telah melakukan pemantauan ke sejumlah kolam air tenang (KAT) di beberapa sentra pembibitan ikan darat. (ricky susan)

Sumber : Koran Sindo edisi Jumat 27 Juni 2008

2008-06-28T12:09:00.000+07:00

Petani Rugi Rp3,4 M Akibat Kekeringan

Friday, 27 June 2008

GARUT (SINDO) – Kerugian petani di Kabupaten Garut karena kekeringan diperkirakan mencapai Rp3,4 miliar. Kemarau menyebabkan Garut kehilangan produksi beras mencapai 1.208,79 ton.

Data di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Garut menyebutkan, saat ini ada 22 kecamatan di Kabupaten Garut yang mengalami kekeringan. Kepala Dinas TPHP Garut Miftahul Rachmat didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Palawija Haris menyatakan, hingga 15 Juni tercatat seluas 983 ha lahan sawah tersebar di 22 kecamatan di Garut mengalami kekeringan.

Seluas 223, 85 ha di antaranya dipastikan mengalami gagal panen. Sementara seluas 2.853 ha sawah lainnya dalam kondisi terancam kekeringan.Lahan sawah seluas 983 ha yang mengalami kekeringan tersebut terdiri atas seluas 811 ha kekeringan ringan dengan sawah gagal panen seluas 162,2 ha (20%); kekeringan sedang mencapai seluas 167 ha dengan sawah gagal panen seluas 58,45 ha (35%); kekeringan berat seluas 4 ha dengan sawah gagal panen mencapai 2,20 ha (55%); dan puso seluas 1 ha (100%).

”Agar kekeringan tidak meluas, Dinas TPHP Garut menganjurkan para petani melakukan pengaturan air dengan pola gilir giling, menggunakan varietas berumur pendek dan tahan kekeringan,” kata Miftahul. Sementara itu, ancaman bencana kekeringan di Kabupaten Ciamis meluas. Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Ciamis sedikitnya mencatat sebanyak 7.752 ha lahan sawah dilaporkan terancam kekeringan.

Kepala Distan Kabupaten Ciamis Endang Supardi mengungkapkan,semakin meluasnya ancaman bencana kekeringan terjadi karena beberapa bulan terakhir hujan tidak kunjung datang. ”Sumber air terus menyusut, penanganan kekeringan dengan pompanisasi tak efektif. Laporan kekeringan hampir setiap hari masuk ke distan,” kata Endang.

Endang mengatakan,jumlah luas tanaman padi sawah se-Kabupaten Ciamis pada musim ini sebanyak 35.913 ha, semuanya tersebar di 36 kecamatan. Dari seluruh luas tanam tersebut,7.752 ha di antaranya dilaporkan sudah krisis air,dan 3.111 ha lainnya sudah dilanda bencana alam kekeringan. ”Setiap bulan, dari laporan yang masuk,angka bencana alam kekeringan tersebut terus bertambah,”tambah Endang. (gin gin tigin ginulur/ ujang marmuksinudin/ rudini)

Sumber : Koran sindo edisi Jumat 27 Juni 2008

2008-06-27T11:58:00.000+07:00

Yang Naik Kelas Karena Kemasan

Percayakah Anda pada ajaibnya pengemasan pada sebuah produk?

Jika tidak, ada baiknya Anda menyimak pengalaman Muhammad Yan Bachtiar, produsen camilan ikan goreng garing yang bermukim di Bogor, Jabar. Produk ikan goreng renyah bermerek Q Pepetek awalnya hanya laku dijual dengan harga Rp20.000 per kg. Melalui sedikit sentuhan pada penampilan kemasannya, produk ini laku dipasarkan dengan harga Rp66.000 per kg.

Untuk mendongkrak harga, memang bukan hanya kemasannya yang perlu didandani, sistem pendistribusian dan cara pemasaran ikan goreng renyah ini juga diperbaiki. Tentang rasa produknya, Yan mengaku tak mengubah banyak. Ia hanya menghentikan penggunaan bahan penyedap rasa yang sebelumnya dipakai dalam memproduksi ikan hasil tangkapan dari Waduk Saguling, Kab. Bandung, Jabar ini.

Tembus Swalayan

Usaha yang digeluti pria yang masih berstatus sebagai PNS di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB ini bisa dibilang tidak disengaja. Awalnya, camilan ikan goreng ini diusahakan seorang temannya yang dipasarkan dari rumah ke rumah. Kala itu, tampilannya bisa dibilang sangat sederhana, “Hanya dibungkus plastik biasa dan tanpa merek. Harganya Rp3.500 per 200 gr,” jelas Yan. Setelah dicoba dan ia nilai cukup enak, terpikir olehnya untuk memasarkan produk tersebut dengan cara yang berbeda.

Yang pertama terlintas di dalam benak Yan adalah mengemas produk tersebut agar layak dijual bersama barang-barang lain di pasar swalayan dan restoran, pasar yang ia bidik. Setelah mempercantik tampilan produk, giliran citarasa, dan higienitas produk yang diperbaiki. Agar produknya mendapat pengakuan keamanan pangan, selanjutnya, ia mendaftarkannya ke Dinas Kesehatan setempat untuk memperoleh izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

“Bisnis ini relatif nggak rumit ya karena produknya tunggal. Kebetulan daya tahan produk ini juga relatif lama, sampai tiga bulan,” jelas Yan. Meskipun sudah mampu menembus pasar swalayan, restoran, dan hotel di seputar Bogor, ia belum puas. Ayah dua anak itu memutuskan untuk ekspansi ke pasar yang lain. Kini ia tengah menjajaki kerjasama penjualan dengan salah satu ritel modern di Jakarta.

Maklumlah, bekerja sama dengan pasar swalayan besar tidak bisa dibilang mudah, selain harus mampu memasok minimal order, kontinuitas produk, pembayaran barang yang bersifat konsinyasi, pemasok juga dikenakan biaya promosi. Namun ia yakin, “Dengan volume penjualan tertentu, itu tidak akan berat,” harapnya. Sebagai tahap awal, ia diminta memasok minimal 200 kemasan camilan ikan goreng kering ke pasar swalayan tersebut.

Sumber : Tabloid Agribisnis Dwimingguan AGRINA, edisi 25 Juni 2008

2008-06-21T09:34:00.000+07:00

Pantura Terancam Kekeringan
Senin, 16 Juni 2008 | 18:07 WIB

TEMPO Interaktif, BANDUNG:Wilayah Pantai Utara Jawa Barat terancam kekeringan. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Iding Srihadi mengatakan, kekeringan itu dipicu menipisnya jumlah air Waduk Darma di Kuningan, Jawa Barat. “Rata-rata debit normal 70-80 meter kubik per detik, sekarang kurang lebih 11 meter kubik per detik,” katanya di Bandung, Senin (16/6).

Musim kemarau mengakibatkan volume air di waduk menyusut hingga tersisa 24 juta meter kubik. Padahal dalam keadaan normal, penampungan air di Desa Jagara, Kecamatan Darma itu, volumenya bisa mencapai 36 juta meter kubik. Penyusutan membuat debit air menurun.

Akibatnya, kata Iding, waduk hanya bisa mengairi sawah di Pantura seluas 8-10 ribu hektar. Air yang berasal dari Waduk Darma biasanya digunakan untuk mengairi sawah terutama di wilayah Cirebon, Indramayu dan Majalengka. Saat debit air normal, sawah yang diairi bisa mencapai 90 ribu hektare.

Untuk menambah debit air di wilayah Pantura, menurut dia, tidak bisa mengandalkan hujan buatan. Sebabnya daerah aliran sungai di wilayah ini menyebar. Cara itu hanya efektif menambah volume air di Sungai Citarum. Yaitu untuk mengisi 3 waduk mulai dari Saguling, Cirata, hingga Jatiluhur.

Volume air di tiga waduk ini masih terbilang aman. Seperti di Jatiluhur, pada awal musim kemarau ini ketinggian air masih 105 meter. Saat kondisi normal ketinggian air di sana antara 107-108 meter.

Sementara itu di Purwakarta sekitar 865 hektar tanaman padi gadu terancam kekeringan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta, Tri Hartono mengatakan, usia tanam padi ini berkisar 30-70 hari.

Meski begitu, dia tetap optimistis target produksi padi tahun ini yaitu 236 ribu ton bakal tercapai. Keyakinan itu didukung hasil pengembangan pola tanam dan rekayasa petani. Yaitu dengan program sekolah dan laboratorium lapangan untuk padi jenis varietas unggul nasional maupun hibrida.

Sumber : Ahmad Fikri / Nanang Sutisna ,Tempo Interaktif

2008-06-19T10:27:00.000+07:00

Mentan Optimis Produksi Padi 2008 Lebih Baik dari Aram I
Sumber Berita : Tim Media Deptan.go.id

CIREBON – Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan pihaknya optimis target produksi padi 2008 akan tercapai. "Saya kira produksi padi secara nasional tahun ini lebih baik dari angka ramalan I BPS," tegas Mentan pada wartawan di Cirebon, Ahad (14/6 malam. Usai melakukan kunjungan kerja ke Waduk Jatiluhur, kios pupuk smart card di Purwakarta, SL-PTT Subang dan Indramayu, Balai Besar Litbang Padi di Sukamandi, dan Balai Benih Palawija di Plumbon-Cirebon, Mentan menyempatkan bincang-bincang dengan wartawan sambil makan malam di Rumah Makan Nyi Iteung.

Didampingi Dirjen Tanaman Pangan Soetarto Alimoesa dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan, Mentan menyampaikan kesan dan analisa dari kunjungan lapangnya. Mentan menyatakan dari tinjauan lapang dapat dikatakan pola tanam padi serempak dari mulai Bekasi, Subang, Purwakarta, Indramayu dan Cirebon."Sentra padi di sekitar pantura Jawa Barat tampak hijau royo-royo," ungkap Mentan. Sebagian sawah sudah mulai merekah mengeluarkan malai padi. Diperkirakan masa panen akan terjadi pada Agustus-September.Beberapa lokasi yang rawan kekeringan, lanjut Mentan, "Alhamdulillah teratasi dengan turunnya hujan dalam dua-tiga hari terakhir. Debit waduk jatiluhur kembali naik ke arah normal, irigasi teknis kembali berfungsi, dan sawah-sawah terisi air.’’

Semula, Deptan hendak merencanakan hujan buatan bersama PU. Tapi, dengan turunnya hujan, petani kini mulai tersenyum. "Alhamdulillah, kedatangan Pak Menteri ke sini membawa berkah. Hujan turun cukup besar dan membasahi sawah yang hampir kekeringan," ujar Ahmad, petani di Subang. Dia berharap hujan masih bisa turun minimal sampai akhir dua pekan mendatang. Dari kunjungan ke Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang PTT diperoleh hasil yang menggemberikan. Benih unggul mulai terserap dan bisa meningkatkan produktivitas padi per ha sekitar 20-30%. Demikian juga percontohan mengelola padi hibrida sudah membuahkan hasil bagus.

Pada musim panen yang baru lalu, saat musim hujan (rendengan), penggunaan padi hibrida di lokasi SL-PTT Subang telah meningkatkan produktivitas padi sampai rata-rata 12 ton per ha. Dalam panen musim gadu mendatang, melihat kondisi peranakan yang ada sekarang, para petani optimis hasilnya akan lebih baik. "Semoga air irigasi atau hujan masih bisa mencukupi," harap Mentan. Mentan optimis angka Aram II yang akan keluar sekitar bulan Juli akan lebih tinggi dari Aram I. Pasalnya, Aram I keluar berdasarkan pantauan realisasi tanama sampai bulan Desember 2007. Nah, Aram II telah memperhitungkan realisasi musim tanam sampai April 2008.

Berbagai laporan dan hasil peninjauan langsung, musim tanam keduia serentak. Dampak kekeringan diperkirakan tidak terlalu berpengaruh. "Kita optimis musim panen mendatang akan lebih bagus bahkan dibanding periode tahun lalu." Selesai meninjau lokasi Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang PTT di kawasan sawah hujan di Lelea, Indramayu, Mentan dan rombongan meninjau Balai Benih Palawija di Plumbon Cirebon. Rombongan menginap semalam di Kota Cirebon. Esoknya, Mentan dan rombongan menuju Kabupaten Majalengka untuk melakukan panen benih kedelai hasil pemurnian varietas di Majalengka Wetan serta peninjauan desa mandiri pangan di Desa pasir Melati, Majalengka.

2008-06-11T11:54:00.000+07:00

Ikan Air Tawar Perlu Pengembangan Pasar

Produksi ikan air tawar yang terus meningkat perlu diimbangi dengan perluasan pasar dan pengelolaan lingkungan perairan yang baik agar usaha ini berkelanjutan.

Seiring makin tumbuhnya kesadaran masyarakat pada sumber pangan bergizi tinggi, konsumsi ikan per kapita per tahun terus meningkat. Menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), konsumsi ikan per kapita per tahun penduduk Indonesia pada 2006 telah mencapai 30 kg per kapita per tahun, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 28 kg. Hal ini menjadi salah satu pemicu peningkatan produksi ikan budidaya, khususnya ikan air tawar.

Dalam kurun waktu lima tahun (2002—2006) terjadi peningkatan produksi ikan mas, nila, patin, dan bawal air tawar, masing-masing 19,2%, 65,5%, 9,6%, dan 251% (lihat boks). Provinsi Jabar tercatat sebagai wilayah yang menghasilkan lebih dari separuh ikan air tawar konsumsi yang beredar di pasar lokal. Selain Jabar, sentra produksi ikan air tawar lainnya adalah Sumut, Sumbar, Sumsel, Jateng, Jatim, Riau, Jambi, Kaltim, dan Kalsel.

Belum Maksimal

Sejarah budidaya ikan air tawar di Indonesia memang berawal di Jabar. Tak heran jika budaya memelihara ikan begitu mengakar di wilayah ini. Sejak ikan mas diintroduksi pada awal abad 19, ikan yang konon berasal dari wilayah China ini terus menyebar dan meningkat produksinya dari tahun ke tahun. Pada 2007, provinsi tersebut menghasilkan sekitar 124 ribu ton ikan mas, 66.000 ton ikan nila, 6.000 ton ikan patin, dan 11.000 ton bawal air tawar. Jadi, totalnya 208 ribu ton lebih atau 58% dari total produksi ikan air tawar yang dihasilkan Indonesia. Dari keempat jenis ikan tersebut saja, nilai uang yang dihasilkan mencapai Rp696,5 miliar.

Meningkatnya produksi ikan di wilayah ini antara lain didukung penguasaan teknologi budidaya para petaninya serta metode pemeliharaan yang bervariasi. Ikan tidak hanya dibesarkan di kolam atau sawah (minapadi), tapi juga di perairan umum, seperti sungai, danau, dan waduk. Sebagai contoh sebut saja Waduk Cirata. Wilayah ini telah lama berubah wajah menjadi sentra produksi ikan-ikan air tawar. Tak kurang dari 50.000 unit keramba jaring apung (KJA) beroperasi di danau buatan yang dibangun pada 1982 ini dengan omzet mencapai kurang lebih Rp1,3 triliun yang berasal dari penjualan ikan konsumsi, benih, pakan, serta sarana produksi perikanan lainnya.

Sumber : Tabloid agribisnis dwimingguan AGRINA, edisi 9 Juni 2008

2008-06-11T11:37:00.000+07:00

Cirataku Sayang Cirataku Malang

Perputaran uang dari kegiatan agribisnis perikanan di Waduk Cirata mencapai Rp1,3 triliun per tahun.

Waduk Cirata yang dibangun pada 1982—1987 itu berada di ketinggian 221 m dari permukaan laut. Luasnya 6.200 hektar (ha) dengan luas tangkapan air 603.200 ha, kedalaman rata-rata 34,9 m, dan volume 230 ribu m³. Wilayah genangan airnya meliputi Kabupaten Cianjur, Purwakarta, dan Bandung. Namun, wilayah genangan air terluas berada di Cianjur.

Sejak menjadi genangan permanen, Waduk Cirata berkarakteristik perairan umum. Karena itu, Cirata memiliki berbagai potensi di bidang sosial ekonomi, seperti sumber pengairan sawah, air bersih, air minum, tempat budidaya ikan, wahana rekreasi, dan sarana perhubungan.

Lumbung Ikan Air Tawar

Waduk Cirata, yang mulai difungsikan pada 1988, sejatinya menyimpan potensi ekonomi yang tidak kecil. Akhir September 2006, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, menyebutkan, usaha budidaya ikan di Cirata melibatkan tenaga kerja langsung sekitar 2.100 orang. Volume produksinya rata-rata 6.450 ton ikan per bulan, dan perputaran uang Rp1,3 triliun per tahun.

Budidaya ikan di sana dilakukan dengan sistem keramba jaring apung (KJA). Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) mencatat, jumlah KJA di Cirata saat ini mencapai 50.000 kolam atau 12.500 unit. “Dari jumlah KJA itu, 60%-nya, atau 30.000 kolam, berada di wilayah Cianjur,” ungkap Drh. Chaerul Anwar, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur.

Aktivitas perikanan budidaya di Cirata menjadikan Cianjur sebagai lumbung ikan air tawar di Jabar. Dengan 30.000 kolam, Cianjur menyumbang 39,5% terhadap produksi perikanan KJA Jabar. Dinas Perikanan Provinsi Jabar mencatat, produksi ikan KJA Jabar pada 2007 hampir 144 ribu ton. Dari jumlah itu, 57.000 ton di antaranya, senilai Rp353,05 miliar, berasal dari aktivitas di KJA Cianjur.

Geliat perekonomian yang dipicu oleh adanya kegiatan budidaya ikan di Cirata telah memberi dampak ikutan luar biasa. Bisnis pakan misalnya. Para produsen seperti Suri Tani Pemuka (STP), Central Panganpertiwi (CPP), dan Sinta Prima, menghitung penyerapan pakan ikan oleh para petani KJA Cirata sekitar 6.000—7.500 ton per bulan. Dengan harga terendah Rp4.500 per kg saja, omzet dari bisnis pakan mencapai Rp324 miliar—Rp405 miliar per tahun.

Dari puluhan agen pakan di seputar Cirata, dua di antaranya sempat ditemui AGRINA. Kedua agen tersebut termasuk kelas menengah dan besar. “Setiap hari rata-rata kami bisa menjual 15 ton, dengan omzet 500 ton per bulan,” aku Denny Tanamal, yang sudah menjadi agen pakan STP sejak 1999. Sedangkan volume penjualan pakan Sinta yang diageni H. Endang Nur Ikhwan sejak 1996, di Kota Cianjur, di atas 1.000 ton per bulan.

Pakan yang beredar di Cirata paling tidak 15 merk diproduksi lima pemain utama, yaitu Sinta, STP (Comfeed), CPP (Charoen), Cargill, dan Wonokoyo. Namun, menurut Denny Tanamal, sekarang pakan kualitas satu jarang dipilih petani lantaran harganya tidak terjangkau. Tak pelak kini pakan yang beredar didominasi pakan murah kualitas dua dan tiga.

Banyak Komponen

Menurut Gatot Budiono, Sales Eksekutif Pakan Ikan Wilayah Cirata, PT Sinta Prima Feedmill, di luar pakan, masih banyak sarana produksi yang bisa diusahakan dari adanya kegiatan KJA di Cirata. Komponen pendukung budidaya yang menjadi ladang bisnis, antara lain benih ikan, jaring, bambu, pelampung (drum dan styrofoam), material bangunan, kantung plastik, gas O₂, es balok, tong plastik untuk mengangkut hasil panen, sampai karet gelang.

Contohnya benih. Untuk memproduksi 120 ton ikan mas konsumsi per hari saja, Cirata membutuhkan pasokan benih minimal 6 ton. Bila harga benih saat ini Rp20.000 per kg, omzet penjulan benih per tahun mencapai Rp43,2 miliar. Belum termasuk benih nila, bawal, dan ikan lainnya. Namun, jenis ikan yang menjadi andalan para petani saat ini hanya tiga, ikan mas, nila, dan bawal.

Salah satu juragan benih ikan adalah H. Sulaeman. Pria yang sudah lima tahun bergelut di agribisnis perikanan itu mengaku, setiap hari mampu memasok benih ikan mas 1,5 ton, nila 2 ton, dan benih bawal 50.000—100.000 ekor.

Sumber : Tabloid Agribisnis Dwimingguan AGRINA, edisi 9 Juni 2008

2008-06-05T02:17:00.000+07:00

Sosilisasi dan Pelatihan e-Form PUAP Bagi Petugas PMT

Sosialisasi dan Pelatihan e-Form PUAP bagi petugas PMT serentak dilaksanakan diseluruh training point mulai tanggal 27 - 31 Mei 2008. Training point adalah lokasi di BPTP. Kegiatan ini juga bersamaan dengan penandatangan kontrak kerja petugas PMT yang efektif berlaku pada tahun 2008 ini.

Selanjutnya petugas PMT dapat mulai melaksanakan tugasnya dalam mendukung kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh dan Pengelola GAPOKTAN dalam pengembangan PUAP. Dimana salah satu tugas dari PMT adalah membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP. Tugas-tugas ini antara lain adalah :

Melaporkan data dasar Gapoktan dan Penyuluh Pendamping;

Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan PUAP secara periodik sesuai Petunjuk Teknis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dalam bentuk:

laporan elektronik form (e-form) yang disampaikan ke Tim Pusat.

laporan manual disampaikan kepada BPTP.

Menyiapkan bahan laporan Triwulanan untuk Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota.

Seluruh sistem pelaporan PUAP dapat dilaksanakan baik secara manual maupun elektronik (via internet). Laporan secara elektronik disampaikan secara rutin setiap bulan, dan dapat dipantau oleh tim teknis pusat melalui operation room di Pusat Data dan Informasi Pertanian.
Pelatihan e-form yang telah dilaksanakan meliputi instalasi program, kemudian mencoba untuk memasukkan data dasar PMT maupun fasilitas input lainnya, kemudian uji coba upload data hasil entri. Seluruh kegiatan praktek menggunakan service localhost komputer, kecuali jika di daerah tersebut terdapat koneksi internet maka dilakukan pula uji coba untuk upload melalui jaringan internet.

Sumber : database.deptan.go.id, update 03 Juni 2008

2008-05-13T17:20:00.000+07:00

90 PERSEN PASAR BERAS DIKUASAI PEDAGANG

Sumber : Suara Pembaruan (12/05/2008, 15:18:36)

[JAKARTA] Kondisi stok beras nasional masih rawan aksi spekulasi, karena 90 persen beras dikuasai oleh pedagang. Sedangkan, Perum Bulog diperkirakan hanya menguasai sekitar enam persen, sedangkan sisanya, empat persen, berada di tangan petani.

Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi), Ferry Friatna kepada SP, Sabtu (10/11) mengatakan, dari total produksi beras di Jawa Barat, sekitar 6 juta ton, Bulog hanya mampu menyerap 350.000 ton beras atau sekitar enam persen. Akibatnya, sekitar 90 persen pasar beras di Jawa Barat dikuasai pengusaha swasta.

Kondisi tersebut, terjadi karena terlambatnya kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan gabah, yang diberlakukan menjelang usianya musim panen raya. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan akan memicu kenaikan biaya produksi padi, sehingga harga beras cenderung terus naik.

Kondisi paling rawan akan terjadi mulai bulan Oktober 2008 hingga Januari 2009, karena biasanya jumlah produksi beras lebih sedikit dibandingkan kebutuhan konsumsi bulanan secara nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Baran Wirawan mengatakan, dominasi pasar beras di tangan pedagang menyebabkan kenaikan HPP beras tidak berpengaruh pada kesejahteraan petani. Ini karena petani menjual produksi dalam bentuk gabah bukan dalam bentuk beras.

Dengan HPP gabah kering panen Rp 2.200/kg, idealnya petani bisa memperoleh keuntungan Rp 600 - Rp 700/kg. Namun praktiknya, gabah petani dihargai jauh dibawah HPP yang diterapkan pemerintah.

Oleh karena itu, Baran mendesak pemerintah mempercepat realisasi program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) agar petani mulai mengarah ke industri pedesaan agar mendapatkan nilai tambah. Baran juga mendesak pemerintah mengamankan distribusi pupuk di saat musim tanam kembali dilakukan di sejumlah sentra produksi beras saat ini.

"Kenaikan BBM jangan sampai dimanfaatkan para spekulan untuk menyelewengkan pupuk bersubsidi, sehingga membuat petani terpaksa membeli di pasar bebas dengan harga mahal," katanya.

Tingginya biaya produksi dikhawatirkan akan berimbas pada turun drastisnya produksi beras karena petani enggan menanam padi. "Yang dibutuhkan petani saat ini adalah jaminan kemudahan akses atas sarana produksi pertanian serta harganya terjangkau. Kompensasi kenaikan harga BBM untuk petani harus bisa memberi garansi terjangkaunya harga sarana produksi oleh petani," ujarnya. [L-11]

2008-05-13T11:46:00.000+07:00

Rahasia Harga Sayuran Tetap Lebih Tinggi

Pasarnya jelas. Harganya pasti, rata-rata lebih tinggi dari pasar umum, dan belum pernah turun.Pendapatan petani pun bisa berpuluh kali lipat dari biasanya.

Itulah yang dialami Alan Budikusuma dan Edy Wibowo, keduanya petani sayuran yang bermitra dengan Grace Japan (inti), pemasok sayuran Jepang di Cibodas, Lembang, Bandung. Di atas lahan 1 ha, sejak 2003 Alan mengusahakan 4—5 komoditas sayuran Jepang, seperti ubi Jepang (satsumaimo), jagung manis, kabocha (labu Jepang), dan buncis (ingen). Sebelum bermitra dengan Grace Japan (GJ), dia hanya petani biasa yang melakukan usaha tani secara konvensional.

Alan mengaku bermitra dengan GJ sangat menguntungkan. “Selama usaha, kami tidak repot. Sebab, tidak perlu mencari pasar, harga pasti lantaran dijamin, dan harga selalu di atas rata-rata harga pasar biasa,” tandasnya. Ia memberi contoh, harga buncis yang disepakati dengan GJ Rp7.000/kg. Sementara harga di pasar biasa hanya Rp1.800/kg.

Bobon Turbansyah, pemilik GJ menyebutkan, sistem kemitraan yang ia terapkan sangat sederhana. “Sebelum petani mitra menanam, mereka diberi tahu tentang kebutuhan pasar. Jadi, jenis sayuran yang mereka tanam sudah pasti pasarnya. Dan, sebelum tanam pun mereka sudah tahu harga yang bakal diterima setelah panen. Walaupun harga kontrak itu tidak tertulis, hanya saling kepercayaan,” paparnya. Harga itu akan dievaluasi 1—2 minggu sekali. Sebab, setiap 1—2 sekali plasma melakukan panen. Kontinuitas panen itu terjadi karena, dalam 1 ha, penanaman dilakukan bergilir dengan beragam komoditas.

Menurut pengakuan Alan, GJ memberikan sarana produksi seperti bibit, pupuk, dan pestisida. Biaya saprodi tersebut akan dipotong dari hasil panen. “Walaupun ada pemotongan, harga yang saya terima tetap lebih tinggi dari harga pasar biasa. Sehingga tetap lebih menguntungkan,” jelasnya.

Sumber : Tabloid agribisnis Dwimingguan AGRINA,edisi 12 Mei 2008

Catatan Admin : Kendala terbesar bidang agribisnis khususnya sayuran adalah Suply dan Demand yang susah mencari titik seimbang. Sayuran juga bukan merupakan komoditi yang tidak tahan disimpan lama tanpa perlakuan khusus, sehingga apabila over suply harga akan merosot tajam. PPNSI mempunyai tugas berat untuk bisa mencari solusi permasalahan ini

2008-01-23T15:58:00.000+07:00

PPNSI Beri Bantuan Traktor dan Pompa Air

PPNSI Beri Bantuan Traktor dan Pompa Air
Indramayu, Pelita
Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Kabupaten Indramayu, memberikan bantuan berupa mesin traktor untuk petani didaerah tersebut. Menurut Ketua Bidang Jaringan dan Advokasi PPNSI Jawa Barat, Muhammad Zaidi. MAg, kepada Pelita, Selasa (22/1/2008), kiprah PPNSI yakni membantu program pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat Indramayu.
Wilayah garapan pemberdayaan di Indramayu begitu luas, baik secara geografis maupun bidang kerjanya. Sehingga perlu partisipasi banyak pihak untuk menyentuh mereka dengan program-program riil yang bisa langsung dirasakan dan meningkatkan kesejahteraan petani, ujarnya.
Menurutnya, kehadiran PPNSI di Indramayu juga ikut melengkapi keberadaan perkumpulan petani yang benar-benar melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, PPNSI memfasilitasi bantuan peralatan pertanian dari Menteri Pertanian RI, Anton Apriyantono berupa dua unit traktor dan tiga unit mesin pompa air.
Kelompok Tani (Poktan) yang mendapat bantuan tersebut yakni Poktan Al-Barokah Kandanghaur, Poktan Mekar Gantar, Poktan Jembulu Telukagung, Poktan Balereja Gantar, dan Poktan Buaya Jaya Arahan. Selain itu, kata Zaidi, saat ini PPNSI juga tengah mengembangkan budidaya Bunga Rosella di Desa Balereja Kecamatan Gantar seluas 2 Ha sejak tahun 2007. Hal serupa juga dilakukan diwilayah Kecamatan Cikedung, Rosella saat ini dikenal luas sebagai bahan minuman kesehatan.
Disektor peternakan, lanjut Zaidi, PPNSI mendampingi kelompok ternak UD Bersama dan Lembaga Mandiri yang Mengakar pada Masyarakat (LM3) di Sindang sejak tahun 2006. Tak kurang dari 660 ekor domba dan 17 sapi yang dibudidayakan petani anggota lembaga tersebut telah terjual pada Idul Adha yang lalu. Target tahun depan adalah sebanyak 1.000 ekor domba dan kambing, katanya.
Lebih lanjut dikatakan Zaidi, PPNSI juga mendampingi pengembangan dan pemasaran hasil produksi petani Sindang melalui koperasi Bina Sejahtera (Bisa). Dalam empat bulan ini, Koperasi Serba Usaha yang beralamat di Desa Teluk agung Kecamatan Indramayu itu telah melakukan penjualan beras kepulauan Batam tujuh kali, masing-masing pengiriman sebanyak 23 ton atau total 182 ton. (ck-004)

Sumber : Harian Umum Pelita, edisi Minggu,22 Januari 2008

2007-12-18T15:56:00.000+07:00

PPNSI Gelar Pelatihan Budidaya Udang Galah
Senin, 17 Desember 2007

BANJAR- Tingginya harga dan permintaan udang galah besar, DPD Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Kota Banjar menggelar pelatihan agribisnis udang galah di Aula Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Jum�at lalu. Acara yang disponsori Mustika Ternak PS Banjar dan PT Sanbe Farma Tbk ini diikuti 30 orang perwakilan peternak udang galah di Kecamatan Pataruman.

Menurut Koordinator PPNSI Kecamata Pataruman Setiawan Permana Putra, acara ini sebagai bentuk kepedulian PPNSI dalam mensejahterakan petani udang galah.

�Semoga pelatihan ini menjadi bekal bagi para petani dalam memaksimalkan produksinya,� harapnya.

Selain di Kecamatan Pataruman, PPNSI membuka kesempatan kepada warga yang tertarik untuk budidaya ikan galah mengikuti pelatihan. �Bisa menghubungi kami di kantor PPNSI atau Mustika Ternak PS di Pasar Banjar,� ujar Setiawan.

Ditambahkan M Rahmat Sy, pimpinan Mustika Ternak PS, saat ini harga udang galah ditingkat petani berkisar antara Rp 42 ribu sampai 46 ribu per kg. �Dengan prosentase biaya produksi sekitar 50 persen, bisnis udang galah sangat menjanjikan,� akunya.

Sementara itu, pembicara dari PT Sanbe Farma Wawan SPi menerangkan hal teknis terkait budidaya dan pencegahan penyakit udang galah, juga pemeliharaan benih, produksi dan tahapan budidaya. (bmp)

Radar Tasikmalaya Senin 17 Desember 2007

2007-08-05T02:22:00.000+07:00

Bantu Desa Miskin, Deptan Gulirkan Dana PUAP

Kapanlagi.com - Departemen Pertanian (Deptan) akan menggulirkan dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebesar Rp100 juta untuk 10.000 desa miskin di Indonesia pada 2008.

"Intinya bagaimana kita akan membangun institusi finance di pedesaan, dibimbing oleh penyuluh pertanian dengan lingkup agribisnis," kata Menteri Pertanian, Anton Apriantono, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan pemerintah secara total telah menyiapkan Rp1 triliun sebagai modal awal untuk program PUAP tersebut.

Menurut Anton, akan ada pelatihan bagi penyuluh dan pemegang amanah yang menjalankan institusi keuangan tersebut.

"Jadi pemerintah akan memfasilitasi berdirinya institusi keuangan tersebut dan akan dibimbing terus dengan adanya supervisor. Dari 10 penyuluh akan ada satu supervisor," katanya.

Wilayahnya akan dipilih 10.000 desa miskin tetapi masih memiliki potensi pertanian, katanya.

"Jadi bukan hanya on farm tetapi out farm-nya juga," ujar Anton.

Menurut dia, jika program ini diberdayakan tentu akhirnya dapat menciptakan petani yang `price maker`. Yang terpenting adalah memperkuat kelembagaan petani dan diberi kemampuan untuk menjalankan institusi keuangan tersebut.

"Jika sektor riil dapat bergerak di pedesaan tentu akan mengurangi kemiskinan," ujar dia.

Sementara itu, peraih Nobel Perdamaian dari Bangladesh, Muhammad Yunus mengatakan, pemerintah menjadi pihak yang harus ditanyakan jika sebuah lembaga keuangan mikro untuk membantu usaha mikro belum memberi hasil optimal.

Pada dasarnya regulasi yang mendukung dari pemerintah diperlukan untuk memberi jaminan lembaga keuangan mikro tersebut dapat berkembang, ujar dia.

Namun, dia mengatakan, sebuah lembaga keuangan independen yang dapat bekerja tanpa campur tangan pemerintah, tetapi masih berada di bawah pengawasan bank central perlu ada.

Menurut dia, wanita dan kaum miskin juga menjadi debitur sekaligus dapat menjadi kreditur yang potensial. Memberikan kesempatan kaum hawa dan kaum miskin memiliki dana guna mengembangkan usaha yang dapat memberi keuntungan bagi lembaga keuangan.

Yang perlu diingat bahwa 60 persen lebih laba yang diperoleh oleh sebuah lembaga keuangan berasal dari kredit yang dikucurkan pada masyarakat, ujar dia.

"Jika masyarakat telah berhasil dengan usahanya, tentu kredit akan kembali dan pasti mereka akan menabung," katanya.

Jadi menurut Yunus, tidak ada salahnya membantu mereka yang miskin dengan memberi kredit tanpa perlu jaminan seperti yang sudah diterapkan olehnya di Bangladesh. (*/rit)

Sumber : kapanlagi.com, Minggu 03 Agustus 2007

Pidato Mentan

2007-07-09T15:52:00.000+07:00

Pidato MENTAN waktu Deklarasi DPW PPNSI Jawa Timur

2006-09-22T14:41:00.000+07:00

10 aktivis PPNSI diciduk polisi

Sepuluh aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) diciduk polisi saat berunjuk rasa menolak impor beras di depan Departemen Perdagangan, Jumat (22/9). Polisi menuduh para aktivis dan mahasiswa telah berbuat diluar batas karena melempari kantor Depdag dengan kotoran kerbau.

Padahal aksi melempar kotoran kerbau tersebut merupakan aksi teatarikal sebagai simbol perlawanan petani terhadap Depdag yang membuat kebijakan impor beras. PPNSI dan sejumlah organisasi petani lainnya menolak rencana pemerintah untuk mengimpor beras. Impor beras sangat merugikan petani karena bisa memicu turunnya harga jual gabah petani.

Sampai laporan ini diturunkan belum jelas alasan resmi penahanan para demonstran. Deputi Kajian Kebijakan dan Kampanye FSPI, Achmad Yakub, menilai penahanan tersebut sebagai reaksi yang keterlaluan. "Aksi teatrikal biasa dalam demonstrasi,"ujarnya.

Para aktivis yang ditahan diantaranya, Teguh, Khabay, Tora, Henry, Rudi, Mugni, Aan, Rendra, Ferdi, dan Adi. Sore ini juga, para demonstran kemudian mengalihkan aksinya ke Polres Jakarta Pusat untuk menuntut pembebasan rekan-rekan mereka.

Sumber : website Federasi Serikat Petani Indonesia, Kamis, 21 September 2006

PPNSI JABAR

Kredit Sulit, Petani Pinjam ke Rentenir

Politisi Harus DiyakinkanMenyangkut Pentingnya Pengembangan Industri Biofuel

3.000 Hektare Sawah Terancam Kekeringan

Pidato Mentan

Politisi Harus Diyakinkan
Menyangkut Pentingnya Pengembangan Industri Biofuel